Kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) Terlalu Gegabah

Pelaku industri menilai kebijakan menaikkan tarif dasar listrik gegabah dan mendesak pemerintah menunda kenaikan tersebut. Meski sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7/2010 ada kompensasi disinsentif, total tagihan naik signifikan.

Kegiatan perawatan dan pengembangan instalasi jaringan listrik di gardu induk gandul trafo, Cinere, Jakarta. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Komisi VII DPR, Selasa (15/6), akhirnya menyepakati kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen, kecuali untuk pelanggan golongan 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Kenaikan TDL berlaku mulai 1 Juli 2010.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam jumpa pers dengan sejumlah pelaku industri di Jakarta, Kamis (8/7/2010), menjelaskan, meski Kepmen ESDM Nomor 7/2010 menyebutkan memberikan kompensasi disinsentif seperti dayamaks tidak berlaku, tarif multiguna dicabut, dan tarif lainnya dihilangkan, dari simulasi perhitungan yang dilakukan pengusaha, kenaikan TDL ternyata lebih dari 35 persen.

”Kenaikan TDL sebaiknya segera ditunda. Bicarakan dahulu secara detail dengan pengusaha,” kata Sofjan.

Dengan penetapan tarif sesuai Kepmen ESDM Nomor 7/2010, lanjut Sofjan, daya saing industri, terutama usaha kecil dan menengah, yang hendak ditingkatkan pemerintah, makin jauh dari harapan. Rendahnya daya saing akan membuat produk impor makin membanjiri pasar lokal.

Menanggapi desakan pengusaha, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menugaskan jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk berdialog dengan Apindo, Jumat (9/7/2010).

”Kami, PLN, ditugasi berkomunikasi dengan Apindo, siapa tahu yang disampaikan Apindo ada benarnya dan ada kurang benarnya sehingga besok (Jumat) PLN bertemu dengan Apindo untuk mengklarifikasi karena hitungan resmi sebetulnya belum keluar,” kata Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan.

Baca Juga :  Bentrok di Lapas Tangerang, Lima Orang Terluka

Setelah pertemuan dengan Apindo, menurut Dahlan, diperkirakan ada hitungan yang pasti. Ditegaskan, kenaikan TDL tidak terkait dengan mutu pelayanan. ”TDL naik atau tidak, pelayanan harus sangat baik dan program kecukupan daya menjadi tekad kami,” ujar dia.

Menurut Ketua Koordinator Lintas Asosiasi Franky Sibarani, dari simulasi perhitungan yang dilakukan, ternyata TDL golongan I-2 (di atas 14 kVA hingga 200 kVA) naik dari Rp 440 menjadi Rp 800 per kWh. Hal ini menyebabkan kenaikan tagihan hingga 82 persen. Sementara TDL untuk golongan I-3 (di atas 200 kVA) naik sekitar 54 persen, dari Rp 439 menjadi Rp 680 per kWh.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menjelaskan dari simulasi sebuah perusahaan pengguna listrik golongan I-3 dengan 6.930 kVA. Dengan besaran penggunaan listrik yang sama, perusahaan berdasarkan tarif lama akan membayar listrik Rp 2,37 miliar per bulan. Dengan tarif baru, mereka harus membayar Rp 3,20 miliar atau naik 35,01 persen.

Adapun perusahaan yang masuk golongan I-2 dengan 131 kVA, jika dengan tarif lama mereka membayar Rp 33,09 juta per bulan, maka tarif baru menjadi Rp 44,70 juta per bulan atau naik 35,06 persen.

Pengusaha mengecam penentuan tarif koefisien yang besarannya 1,4-2 persen karena penentuannya antara pejabat PLN daerah dan pengusaha. Ini rawan moral hazard. Meski Dirut PLN menyatakan pelayanan tak terkait TDL, pengusaha pesimistis akan ada perbaikan pelayanan PLN.

Baca Juga :  Pertamina Dukung PGN Hadapi Broker Gas

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/09/07411219/Kenaikan.TDL.Terlalu.Gegabah-4

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*