Kenapa DPRD P. Sidimpuan Picingkan Mata?

Sumber: www.waspadaonline.com

Friday, 14 March 2008 07:19

Warta – Sumut
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislasi yang diberi amanah untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk untuk mengawasi kinerja eksekutif acap kali tidak menempatkan dirinya sebagaimana mestinya dan bahkan dinilai lebih berpihak pada pemerintah sehingga wajar jika kepercayaan terhadap wakil rakyat semakin luntur.
WASPADA Online

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislasi yang diberi amanah untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk untuk mengawasi kinerja eksekutif acap kali tidak menempatkan dirinya sebagaimana mestinya dan bahkan dinilai lebih berpihak pada pemerintah sehingga wajar jika kepercayaan terhadap wakil rakyat semakin luntur.

Seperti sikap yang ditunjukkan oleh DPRD P. Sidimpuan dalam menyikap dugaan kasus Rp34 miliar lebih yang terjadi di tubuh Pemko P.Sidimpuan. Wakil rakyat yang merupakan kumpulan dari perwakilan sejumlah partai poilitik yang mampu mengambil hati rakyat pada Pemilu 2004 lalu masih terduduk manis seolah tidak mau tau dengan kasus yang mencuat ke permukaan dalam beberapa bulan terakhir ini.

Ketidaktertarikan yang ditunjukkan DPRD P. Sidimpuan atas temuan yang telah mencoreng citra Pemerintah Kota P.Sidimpuan di mata publik telah memicu munculnya reaksi kecamana dari kalangan mahasiswa sebagaimana yang ditontarkan Ketua Imakopasid (Ikatan Mahasiswa Kota P.Sidimpuan), Ady Syahputra Nasution. Bahkan banyak kalangan yang menduga ada hal yang disembunyikan atas sikap yang ditunjukkan kalangan dewan.

Jika dikaitkan dengan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri P.Sidimpuan untuk mengungkap ada atau tidaknya dugaan korupsi dalam kasus APBD 2006 senilai Rp34 miliar lebih secara langsung tidak satupun wakil rakyat yang dimintai keterangan, namun Sekretaris DPRD, Ali Bismar Siregar sebagai penanggung jawab Sekretariat DPRD juga turut diperiksa bersama dengan sederetan pejabat yang ada di lingkungan Pemko P. Sidimpuan.

Pengambilan keterangan terhadap pemegang kendali secretariat DPRD P.Sidimpuan bukanlah suatu bukti kalangan wakil rakyat ikut mencicipinya. Namun yang jadi pertanyaan, jika memang mereka (DPRD-red) sama sekali tidak terlibat di dalamnya, kenapa wakil rakyat ini tidak mau mengambil sikap untuk menindaklanjutinya. Padahal kalau dilihat dari angka Rp34 miliar bukanlah nilai yang sedikit bagi rakyat P.Sidimpuan.

Melirik terhadap hasil temuan BPK RI atas APBD Pemko P.Sidimpuan Tahun 2006, selain dugaan kasus Rp34 M lebih yang menyeret sejumlah nama pejabat di daerah ini, ada satu hal yang manjadi batu sandungan bagi wakil rakyat yakni jumlah tunjangan perumahan anggota DPRD P.Sidimpuan yang tidak sesuai ketentuan dan dinilai telah memborongkan anggaran keuangan daerah

Dalam APBD P.Sidimpuan Tahun 2006, tunjangan perumahan 25 orang angota DPRD P.Sidimpuan mencapai Rp1,062 miliar dengan perincian Rp4 juta tiap bulan untuk ketua, Rp.3,75 Juta untuk masing-masing wakil ketua dan Rp3,5 juta untuk masing-masing anggota dewan.

Jika didasarkan atas azas kepatutan yang disesuaikan dengan nilai sewa atau kontrak rumah di Kota P. Sidimpuan, sebagaimana yang tertuang pada APBD 2007 untuk ketua DPRD hanya sekira Rp24 juta (Rp2 juta per bulan), untuk Wakil Ketua sekira Rp20 juta (Rp1,75 juta per bulan) dan untuk anggota Rp18 juta (Rp1,5 juta per bulan) Besarnya tunjangan perumahan yang diterima dewan pada tahun 2006 itu dinilai sangat bertentangan dengan surat edaran Mendagri No.188.31/006/BAKD Tanggal 1 Januari 2006 prihal tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 atas Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Adanya temuan pemborosan anggaran dalam item tunjangan perumahan anggota dewan bisa diindikasikan sebagai salah satu kemungkinan penyebab legislatif tidak mau bersikap pro aktif dalam menyikapi persoalan yang menimpa Pemko P.Sidimpuan. (a22)

POST ARCHIVE: This content is 8 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
google Kenapa DPRD P. Sidimpuan Picingkan Mata?facebook Kenapa DPRD P. Sidimpuan Picingkan Mata?twitter Kenapa DPRD P. Sidimpuan Picingkan Mata?linkedin Kenapa DPRD P. Sidimpuan Picingkan Mata?email Kenapa DPRD P. Sidimpuan Picingkan Mata?print Kenapa DPRD P. Sidimpuan Picingkan Mata?

3 Comments

  1. dari hasil temuan BPK RI, banyak kasus-kasus penyimpangan anggaran yang dikelola pihak Pemko Padangsidempuan khususnya mulai dari TA 2007/2008. tapi ssaya heran kenapa orang yang memimpin pemerintah kota salak ini masih itu-itu aja. sepertinya SDM masyarakat kota sidempuan masih rendah!

  2. Sebenarnya temuan BPK ini bisa menjadi acuan masuk kewilaah Kerja KPK, tapi apa mungkin??

    Temuan BPK sekitar Rp. 34 Milliar bukan uang dikit jika dibandingkan kebutuhan dana pembangunan di wilayah ini. Coba setengah dari nilai itu aja yang dipake untuk memperbaiki Pelurusan Jalan2 Lintas Keluar Padangsidempuan menuju daerah kabupaten lainnya seperti pelurusan jalan mengarah ke Pekanbaru, apa ngak bermamfaat sekali untuk peningkatan ekonomi di wilayah ini. Kalau kita lihat jalan dari Sitamiang sampai mengarah ke Sipirok ha.a.a sangat memprihatinkan terhadap konsisi Jalan dari segi Mutu Jalan, Lebar Jalan, Ketinggian/Tanjakan jalan serta Tingkat Kelurusan jalan.

    Perlu Media bersatu untuk mengangkat hasil Temuan BPK ini ke Permukaan Nasional agar ada perhatian dari Tingkat Pusa terhadap temuan ini, kalau tidak? hea.ahha.a.a.. ya seperti biasa, lagu sinanggartullo saja kita nyanyikan ha.aha.a.

  3. beama na hurang sehat do sudena, rakyat pe na bodohan muse ra mamilih halai. inda terberantas be dabo i, na kotor do sude mulai ngen ginjang di struktural ni pemerintah padangsidimpuan, nangge mabiar kalai atong dosa, status sajo do agama na disandang ni halai i, puih… maila iba jadi halak sidimpuan jadi na

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*