Kenapa Rahudman Harahap Belum Ditangkap?

MEDAN – Tidak jelasnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terhadap kasus korupsi tersangka Rahudman Harahap yang saat ini Walikota Medan, membuat banyak elemen di Sumatera Utara mengkritisi kinerja lembaga Adhiyaksa tersebut.

Sejak penetapan sebagai tersangka kasus korupsi Tunjang Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 Kabupaten Tapsel senilai Rp1,5 miliar pada 25 Oktober tahun 2010 lalu, tidak pernah sekalipun Walikota Medan ini menjalani pemeriksaan di Kejati Sumut. Alasan Kejatisu bahwa dalam pemeriksaan Rahudman, pihaknya masih menunggu izin pemeriksaan dari Presiden SBY.

Belakangan Kejati Sumut menghembuskan bahwa kasus korupsi Rahudman berkembang lagi. Menurut pihak Kejatisu dalam gelar ekspos kasus TPAPD di Kejagung, Rahudman juga diindikasikan melakukan kurupsi APBD Langkat tahun 2005 sebesar Rp13,8 miliar saat menjabat sebagai Sekda Tapsel.

Hal inilah yang menurut pihak Kejatisu, dapat menyebabkan menambah panjang waktu belum diperiksannya  Rahudman karena harus menunggu audit BPKP.  “Penegakkan hukum di Sumut tebang pilih. Bisa dibuktikan dengan tidak juga ditahannya Rahudman. Padahal sudah lebih enam bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka,” tandas Koordinator Forum Masyarakat Peduli Hukum Nusantara (FMPHN), Amin Siregar.

Menurut Amin, kasusnya Rahudman yang ditangani Kejati Sumut semakin tidak jelas. Padahal pemegang kas daerah Tapsel Amrin Tambunan yang menjadi bawahan Rahudman menjabat Sekda Tapsel, telah disidangkan dan divonis dari hakim tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Baca Juga :  Sengketa Pilkada Deli Serdang di MK: Insyaallah Pilkada Deli Serdang hanya 1 Putaran

“Jadi kenapa Rahudman belum juga ditangkap? Padahal dari persidangan telah dibuktikan adanya korupsi. Sebagai atasan Amrin pada saat itu, Rahudman dipastikan juga terlibat sebagaimana yang terungkap di persidangan,” tukas Siregar lagi.

Amrin Tambunan divonis PN Padang Sidempuan pada Februari 2011 lalu oleh majelis hakim yang dipimpin Efiayanto  dengan JPU Sartono.

Sebelumnya, JPU meminta majelis hakim menyatakan Amrin terbukti secara sah melakukan tindakan pidana korupsi TPAPD Pemkab Tapsel tahun 2005 yang merugikan negara sekitar Rp1.590.944.500. Amrin divonis melanggar pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipir jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

JPU menuntut Amrin pidana 4,5 tahun denda Rp.300 juta subsider 4 bulan penjara. “Seharusnya tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Kejaksaan bila tak mampu menyelesaikan kasus ini, segera limpahkan kasusnya ke KPK,” tandas Siregar.

Amin Siregar juga meminta BPK Perwakilan Sumut agar membantu kerja Kejatisu dengan memberi temuan dugaan korupsi APBD Tapsel tahun 2005. “Kita imbau Kajatisu yang baru ini agar menyeret Rahudman ke meja hijau. Jangan biarkan koruptor memimpin Kota Medan. Mau jadi apa nanti Medan kalau pemimpinya perampok,” tegas Amin.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Mutasi di Tubuh Polri, Tiga Kapolres di Sumut Diganti

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*