Kepala BKD Palas Tidak Takut Dengan Permasalahan CPNS K2

Palas | Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) Saiful Bahri Siregar mengatakan tidak takut dengan permasalahan yang menyangkut CPNS dari honorer Kategori II (K2).

“Karena selama masa pengumuman uji publik daftar nominatif honorer K2 selama 14 hari, terjadi penambahan peserta ujian CPNS dari K2 sebanyak 26 orang. Dan selama pengumuman uji publik tersebut, saya tidak pernah berjumpa dengan honor K2. Kalaupun ada oknum yang bermain dalam honor K2, itu menjadi menjadi urusan oknum tersebut,” kata Saiful Bahri Siregar, Senin (13/10/2014).

Ditambahkannya, apabila nanti ada CPNS K2 yang bermasalah dengan hukum dikarenakan manipulasi data persyaratan, baik dengan pemalsuan dokumen itu menjadi tanggungjawab dari CPNS K2 tersebut. Sebutnya, terkait dengan temuan dari masyarakat tentang adanya CPNS K2 yang bermasalah, itu sudah diteruskan kepada Inspektorat yang saat ini sedang melakukan verifikasi.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perwammi Padang Lawas (Palas) menduga ada oknum pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palas terlibat manipulasi data persyaratan peserta seleksi CPNS dari honorer Kategori II (K2).

Oknum tersebut adalah W Hasibuan yaitu mantan Kabid Pengawasan dan Pembinaan Pegawai yang juga waktu itu sebagai Ketua Sub Tim Penerimaan CPNS Kabupaten Palas 2013.

“Kita menduga ada oknum Badan Kepegawaian Daerah terlibat dalam manipulasi data tenaga honorer kategori 2, inisialnya W Hasibuan. Dan Kepala Badan Kepegawaian juga harus turut bertanggungjawab,” kata Ketua Perwammi Palas Iwan Rio Lubis, Jum’at (10/10/2014).

Baca Juga :  Nasib Pasar Sagumpal Bonang Semakin Kabur

Dijelaskannya, bahwa cara oknum tersebut dalam memanipulasi data antara lain, dengan menambah umur didalam rekap honorer K2, dan tidak sesuai lagi dengan tanggal lahir dalam ijazah. Kemudian honorer yang bukan diangkat pada tahun 2005. Dan pertambahan peserta CPNS dari K2 yang tidak terdaftar dalam Daftar Nominatif Honorer K2 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Palas Tahun 2010.

Kata Iwan Rio, misalnya, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Palas berinisial TH, yang diduga sengaja ditambah umurnya, hal itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan.

“Mentuakan umur di dalam rekap tenaga honor K2, tidak sesuai lagi dengan tanggal lahir ijazah. Lebih tua direkap,” jelas Iwan Rio.

Ditambahkan, LSM Perwammi sudah menyurati BKD Palas untuk mengklarifikasi dugaan manipulasi data tenaga honor K2. Akan tetapi pihak BKD Palas belum menjawab klarifikasi tersebut.

“Kita sudah membuat surat klarifikasi kepada BKD, akan tetapi belum ada jawaban,” ujarnya.

Kemudian sebutnya, mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Palas memperbaiki data tenaga honorer K2 tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, dan memperhatikan LSM Perwammi Palas yang telah menyampaikan temuannya tentang adanya dugaan manipulasi data.

Penulis : Sahat Gemayel Lubis

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Hasil Kunker DPRD Tapsel ; Banyak Proyek Bermasalah di Tapsel

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*