Keputusan Dahlan Iskan Akibatkan Krisis Energi di Sumut

Strategi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memindahkan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dari Belawan, Sumatera Utara ke Lampung, ternyata bermasalah.Ketika itu, Dahlan merevisi Inpres No. 1 Tahun 2011, dengan dalih pemindahan FSRU Belawan ke Lampung untuk kebaikan negara. Pasalnya, kata mantan Direktur Utama PLN ini, pada tahun 2014 mendatang, Aceh dan Sumatera Utara bakal kelebihan pasokan gas saat Pertamina selesai melakukan revitalisasi Arun.

Alih-alih demi kebaikan negara, kondisi yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir Sumatera Utara (Sumut) mengalami krisis listrik akibat minimnya pasokan gas. Ketua Asosiasi Pengusaha Pengguna Minyak dan Gas (Apimigas) Sumut, Johan Brien mengatakan kondisi industri di Sumatera Utara tengah sekarat akibat minimnya pasokan energi. “Pemindahan FSRU untuk Medan tidak fair. Selain membuat industri galau juga memunculkan banyak trader di Sumut,” ujar Johan kepada wartawan, Sabtu 29 Nopember 2013.

Menurut dia, pasokan gas dari Sumur Benggala tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di Sumut. Sumur Benggala hanya dapat menyediakan 2 mmscfd (mili million standard cubic feet per day). Sementara industri di Sumut membutuhkan pasokan gas sebesar 22 mmscfd. Sedangkan PLN Belawan memerlukan pasokan gas sebesar 60 mmscfd.. Adapun harga gas dari Sumur Benggala sebesar US$8 per mmbtu (million metric british thermal units). “Kalau dibandingkan dengan Malaysia, harga gas Benggala jauh lebih mahal. Di Malaysia bisa lebih murah 50% (4-5%) karena disubsidi oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga :  Ratusan Pedagang Sayur Datangi Kantor Walikota Sidimpuan

Lanjut Johan, bila tidak dilakukan relokasi, masalah krisis gas di Sumatera Utara sudah bisa terselesaikan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pasalnya, kapasitas FSRU-nya mencapai 200 mmscfd.

Selain telah mengakibatkan krisis gas, alasan lain Dahlan bahwa relokasi FSRU ke Lampung membuat harga gasnya lebih murah juga patut dipertanyakan. Ketika itu, Dahlan mengatakan gas untuk Sumut akan diambil dari LNG terminal di Arun. Seperti diketahui investasi untuk FSRU Belawan mencapai US$100 juta. Sedangkan investasi LNG terminal Arun sebesar US$570 juta.

“Dalam pemberian harga gas nanti, mana yang lebih murah. Investasi US$100 juta atau US$570 juta. Logikanya dimana jika investasi lebih mahal kelak harga gasnya bisa lebih murah. Menteri Dahlan melakukan pembohongan publik,” ketus Johan. Selain itu, pengembangan LNG terminal Arun bukan solusi tepat untuk mengatasi krisis yang ada sekarang. Bila dibiarkan industri Sumut akan mengalami kolaps yang mengakibatkan banyak pemutusan hubungan tenaga kerja. Sejatinya, pemerintah membangun tiap FSRU di setiap propinsi, sehingga bisa turut mendorong percepatan pembangunan nasional alias MP3EI.

Johan memprediksi justru pengembangan LNG terminal Arun bisa menjadi biang keladi dari krisis gas di Sumatra Utara di masa mendatang. Jika nantinnya Aceh membutuhkan gas, mereka akan memprioritaskan pasokkan yang ada untuk kebutuhannya terlebih dahulu.

Anggota DPD asal Sumatera Utara Parlindungan Purba meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BUMN, serius menanggapi masalah krisis gas di Sumatera Utara. “Pemerintah pusat harus tegas, jangan terus berjanji,” ujarnya.

Baca Juga :  Menkop dan UKM Masukan Bank Riau-Kepri Penyalur KUR

Lebih lanjut Parlindungan juga meminta kepada pemerintah pusat untuk menjelaskan menggenai blue print penggembangan gas di Sumatra Utara. Menurutnnya sampai saat ini belum memiliki blue print tersebut. Saat ini pemerintah pusat hanya memiliki blue print penggembangan listrik di Sumatra Utara saja.

Menurut Parlindungan, terlepas dari perusahaan yang akan melakukan pembangunan infrastruktur gas di Sumut, yang harus dilakukan saat ini adalah mengalirkan gas sehingga dapat dinikmati kalangan industri dan masyarakat Sumut. (PR)

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Masalah listrik sumut itu bukan pasokan gas atau bahan bakar, jadi walaupun gasnya tidak dipindah tetap saja pembangkit listriknya tekor. Masalah listrik di sumut itu bukan pasokan gas, tapi karena pembangkitnya yang kapasitasnya kalah dibanding pertumbuhan pengguna listrik. Harusnya dibangun pembangkit baru dari dulu. Dahlan Iskan ketika menjabat dirut PLN sudah berkali2 mengajukan ijin pembangunan pembangkit listrik baru, tapi kan PLN tidak dikasih ijinnya oleh gubernur sumut saat itu (yang sekarang jadi napi korupsi KPK).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*