Kericuhan PT. Toba Pulp Lestari di Tapsel Makin Meluas: Menhut Pro Rakyat, Polres Mendesak, Bupati Simalakama

Angkola Timur, Konflik perebutan tanah antara PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Sektor Tapsel/Padangsidimpuan dengan rakyat petani makin meluas. Portal dan blokade operasional penebangan dan penanaman TPL makin banyak di pedesaan. Polres Tapsel kelimpungan menerima saling pengaduan TPL dan rakyat. Bupati Tapsel serbasalah memilih antara duit TPL dengan dukungan rakyat, sementara Menteri Kehutanan malah semakin pro rakyat.

Setelah BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah-I menjawab surat Kapolres Tapsel bahwa Panitia Tatabatas Kabupaten c/q Bupati selaku ketua dan Kadishut selaku sekretaris yg berwenang dan bertanggungjawab menyelesaikan konflik tanah antara rakyat kontra TPL, dan Kapolres menyurati Bupati agar segera menuntaskan konflik tsb, Bupati dan jajaran Pemkab Tapsel masih membungkam.

Belakangan, Kabid Propam Poldasu dengan surat No. R/10/I/2013 tgl 07 Januari 2013 memerintahkan agar Kapolres dan Kasat Reskrim memonitor surat ke Bupati Tapsel tentang tatabatas areal kerja IUPHHK TPL. Didesak Kabid Propam Poldasu, Kapolres Tapsel kembali membuat surat susulan No. B/66/I/2013/Reskrim tgl 15 Januari 2013 perihal kepastian hukum Penyelesaian hak masyarakat di areal kerja TPL kepada Bupati Tapsel. Agar Polres Tapsel dapat melanjutkan penyidikan, apakah rakyat yang merambah ataukah TPL yang menjarah.

Bupati Tapsel lalu kirim surat ke TPL minta diberikan peta dan berita acara trayek batas TPL untuk diperiksa dan diuji ke lapangan oleh Panitia Tatabatas Kabupaten. Pihak TPL diwakili Comunication manager Chairudin Pasaribu dan humas Taufik masih mencoba berkilah membodohi dan menjawab bahwa penyelesaian hak masyarakat harus mengacu pada Permenhut No. P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan serta pihak ketiga masyarakat harus dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang Diakui sesuai Juklak Surat Edaran Dirjen Planologi No. S.90/VII-KUH/2011.

Baca Juga :  Seekor Buaya Ditangkap Warga di Sungai Barumun Menggunakan Setrum

Ketika semua data temuan tsb di atas dikonfirmasi ke sejumlah kelompok masyarakat di Angkola Timur dan Sipirok beserta beberapa lsm pendampingnya, diperoleh penegasan bahwa Permenhut P.50/2011 beserta SE Dirjen Planologi sudah dicabut oleh Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012. Bahkan menurut masyarakat, yang diakui oleh Menhut bukan hanya surat-surat tanah yang diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Menhut Zulkifli Hasan sudah terbitkan Peraturan reformatif pro rakyat. Bukti-bukti fisik di lapangan seperti pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya SUDAH ADA sebelum penunjukan kawasan hutan diakui dan dikeluarkan dari dalam kawasan hutan (enclave)”, ujar beberapa tokoh masyarakat sembari perlihatkan Pasal 24 Permenhut P.44/2012. Bahkan menurut masyarakat, pemukiman lebih 10 KK yang didirikan setelah penunjukan kawasan hutan dan tercatat di statistik desa, tetap diakui dan dikeluarkan dari kawasan hutan.

Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu sampai kini terlihat seolah simalakama bersikap gamang untuk memilih kepentingan ekonomi mendukung TPL dan membiarkan Polres menangkapi rakyat dengan tuduhan merambah areal kerja TPL, ataukah bertindak demi kepentingan politik pro rakyat melaksanakan perintah Menhut untuk menyetop operasional TPL sebelum selesai Penataan Batas dan mengukuhkan hak kepemilikan tanah rakyat dalam areal kerja TPL. Agar Polres Tapsel dapat melanjutkan penyidikan kasus perkara pencurian ribuan M3 kayu rakyat oleh TPL di atas tanah hak milik masyarakat, seperti yang terjadi kini di Dusun Hutabaru Desa Pargarutan Dolok dan di Dusun Tanjung Sunge Desa Batang Tura Julu.

Baca Juga :  Portugal Gagal Taklukkan Cile

Konyolnya, hampir semua jajaran managemen TPL yang ketahuan dalam surat jawabannya ke Bupati Tapsel berusaha membodohi dan mengingkari tanah hak rakyat dan sa`at coba dikonfirmasi semua mengelak. Mulai dari Direktur Juanda Panjaitan, Comunication Manager Chairudin Pasaribu, Coordinator Relation Simon Sidabuke, Site manager Jaes Tampubolon, Humas Riza Pasaribu, tak satu pun bersedia menanggapi Permenhut P.44/2012 yang jelas tegas berpihak pada hak tanah rakyat. (RMH-Alarm)

Managemen TPL: Chairudin Pasaribu, Simon Sidabuke, James Tampubolon, Juanda Panjaitan, Betmen Ritonga, Riza Pasaribu, “membodohi Bupati dan Rakyat Tapsel ?”.
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. kuncinya ada sama si Syahrul bupati goblok itu ! tapi sayang mungkin dia lagi sibuk kampanye terselubung buat adiknya. mau bangun dinasti mereka di Sumut ini rupanya…. heheheheheh

  2. gimana bapak2 semua katanya orang pintar punya gelar kenyataannya ngak tau aturan dan peraturan saya bukan berpihak kemana dan dimana. PT Toba Pulp Lestari merupakan Perusahaan Raksasa, dan perusahaan terbuka dan sudah mendapat predikat/sertifikat yang langka untuk kalangan perusahaan sejenis, tidak mungkin berani melakukan pembabatan hutan secara sembarangan.

    Mari ! Kita sebagai Masyarakat harusnya juga harus mengerti dan memahami itu, jangan karena kepentingan sepihak dari seseorang masyarakat dapat diadu domba dengan Perusahaan. Pak Bupati Kenapa harus berikap seperti BUAH SIMALAKAMA ?????????

    Semuanya kan ada aturan dan peraturannya LAKSANAKAN DONG…………..
    JANGAN PLIN PLAN………….

    SIAPA YANG BENAR HARUS DILINDUNGI SIAPA YANG SALAH HARUS DITINDAK…..

    Pasang dong….. “telik Sandi” Bapak agar situasi jangan sampai berlarut larut BAPAK HARUS TEGAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. bupati simalakama…waduh..berarti bupati tak pro rakyat lah..pemerintahan tu klu rakyatnyadengan pemimpinnya tak searah dan tak setujuan .pa kata dunia…berarti dah hilang dah pribahasa salumpat saindegean…hiras.

  4. Kericuhan PT. Toba Pulp Lestari di Tapsel Makin Meluas: Menhut Pro Rakyat, Polres Mendesak,
    Bupati Simalakama
    Kalau menurut saya jika hal ini berlarut larut terus perkaranya tidak cepat di selesaikan maka akan timbul masalah antara lain : terus prilaku pencurian kayu di daerah yang bermasalah, dan 2 . Nanti akan timbul tidak kekerasan antara warga yang bersengketa. memang itulah susahnya jika ada sengketa para pengambil keputusan gamang bertindak. seharusnya diperiksa dulu bukti bukti yang autentik dan kalau sudah jelas ambil tindakan, ini tidak akan ada effeknya kepada pengambil keputusan , dan jangan kiranya tergiur oleh uang stop saja dari PT . TPL dukung rakyat yang telah lama mendiami hutan tersebut.

  5. Melihat panjangnya komplik Sosial di TAPSEL saya jadi bertanya Kok begini Perusahaan PMA menangani Komplik Sosial apa Askepnya,Managernya,,Coordinator Relation dan Direktur tidak dapat menyelesaikan komplik sosial di TAPSEL apa memang BODOH atau merasa Pandai tetapi tak mampu,masak anak bangsa sendiri membodohi saudaranya,mana Etnis Keturunan China itu.sakit memang demi uang kita membodohi saudara sendiri. Semuanya Personil TPL yang hebat diatas jangan jadi budak China dan silahkan belajar lebih keras bila tak mampu tanya Hati nuranimu.apa yang pantas dan tak pantasTerimakasih.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*