Kesadaran HAM di Sumut Masih Rendah

Medan (SIB)
ham Kesadaran HAM di Sumut Masih RendahKomisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI menilai kesadaran hukum khususnya dalam penerapan pembangunan berwawasan HAM di Sumut masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan. Karena itu pula, Komnas HAM merasa perlu menjalin kerja sama dengan Pemprovsu untuk implementasi hal dimaksud.

Menurut Ketua Komnas HAM-RI, Ifdal Kasim, Selasa (13/4) di sela-sela penandatanganan kerja sama pembangunan berwawasan HAM dengan Pemprovsu diwakili Gubsu Syamsul Arifin di Kantor Gubsu Medan, bahwa kerja sama ini dilatari kebutuhan untuk menciptakan suasana kondusif di Sumut lebih terjamin pelaksanaanya.

“Atas dasar semangat inilah, makanya kita menjalin kerja sama dengan Pemprovsu. Semoga kerja sama ini bisa memberikan arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat, namun tidak mengabaikan kepentingan pemerintah di satu sisi,” jelas Ifdal.

Di hadapan Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno, Kepala Kejatisu Sution Usman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Mashudi dan perwakilan Pengadilan Tinggi Sumut, Ifdal mengaku dari sudut pandang pihaknya, selama ini masih kerap terjadi gesekan kepentingan yang lebih condong kepada mengutamakan kepentingan pemerintah dan sebaliknya mengabaikan kepentingan warga sebagai rakyat Sumut.

Dari banyak permasalahan pelanggaran HAM, kasus sengketa tanah paling dominan. Sampai tahun 2007, sedikitnya ada 427 kasus pertanahan yang hingga kini belum terselesaikan. Yakni di Kabupaten Deli Serdang 210 kasus, Langkat 89 kasus, Simalungun 38 kasus, Labuhan Batu 28 kasus, dan Kota Medan 15 kasus. Kemudian di Kabupaten Tapanuli Selatan 12 kasus, Asahan 10 kasus, Dairi 6 kasus, Binjai 3 kasus, dan Kota Pematang Siantar 1 kasus. Di luar ini, masih ada kasus lain menyangkut berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PTPN II dengan jumlah 173 kasus. Namun PTPN II mengajukan permohonan perpanjangan HGU tersebut ke Meneg BUMN. Rinciannya, di Kabupaten Deli Serdang 25 kasus, meliputi PTPN III tujuh kasus, PTPN IV enam kasus, dan swasta 12 kasus, Langkat 30 kasus meliputi PTPN II 12 kasus, PTPN IV satu kasus, dan swasta 17 kasus, Simalungun 15 kasus meliputi PTPN III tiga kasus, PTPN IV delapan kasus, dan swasta empat kasus. Kemudian di Kabupaten Labuhan Batu 45 kasus, meliputi PTPN III enam kasus, PTPN IV satu kasus, dan swasta 34 kasus, Asahan 38 kasus, meliputi PTPN III dua kasus, PTPN IV dua kasus, dan swasta 34 kasus, Tapsel 11 kasus, meliputi PTPN III tiga kasus, dan swasta delapan kasus, serta Karo satu kasus (swasta).

Baca Juga :  Dana Fungsional Guru Kemenag Madina Belum Bisa Dicairkan

Berikutnya di Kabupaten Madina dua kasus (swasta), Tapteng dua kasus (swasta), Taput dua kasus (swasta), Toba Samosir satu kasus (swasta), dan Kota Pematang Siantar satu kasus (PTPN III). Karena persoalan ini, Ifdal mengaku pihaknya sangat berharap Pemprovsu bisa mengintegrasikan pendekatan HAM dalam aspek atau kebijakan pembangunan.

“Harapan itu kami harap bisa direalisasikan. Seperti Pemprov Sumatera Selatan misalnya yang kini sudah memberikan advokasi secara gratis kepada warganya dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah. Demikian pula Pemprov Bali, juga melakukan hal serupa,” beber Ifdal.

Menindaklanjuti harapan Komnas HAM RI ini, Syamsul pada prinsipnya memberikan dukungan penuh. Sebab, Syamsul berpandangan pendekatan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang Madani. “Gejala saat ini, isu HAM kerap dijadikan atau digunakan untuk melaksanakan niat pemerintah. Makanya, momentum ini kami harapkan bisa menjadi titik balik untuk memajukan perlindungan HAM di Sumut ini,” ungkap Syamsul.

Sementara, Kabiro Hukum Setdaprovsu Abdul Jalil yang merupakan panitia penandatanganan MoU tentang peningkatan jejaring HAM itu melaporkan, hasil kerja sama yang berlaku hingga 31 Desember 2010 ini diyakini bisa memaksimalkan pelayanan perlindungan HAM warga melalui penyediaan payung hukum yang lebih komprehensif. Sebab kerja sama ini mengindikasikan antara kedua belah pihak bisa melakukan tukar menukar informasi tentang ekspektasi peningkatan dan antisipasi pelanggaran HAM. (M3/m)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  DPRD Sumut dinilai tak transparan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*