Kesadaran Masyarakat Minim, Perekaman e-KTP Kota Padangsidimpuan Diperpanjang Hingga Desember

SIDIMPUAN– Minimnya kesadaran masyarakat mendatangi kantor kecamatan sebagai pusat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Padangsidimpuan (Psp) menyebabkan banyaknya data penduduk yang belum masuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil.

Sejak dimulai perekaman e-KTP pada Juni 2012 lalu, hingga saat ini perekaman e-KTP di Kota Psp masih mencapai 63 persen dari dari 151.503 jiwa yang  wajib e-KTP.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kota Psp, melalui Kabid Kependudukan, Hj Sumiati Siregar SSos MSi kepada Metro, Senin (3/12).

Dirincikannya, di Kecamatan Psp Utara sudah 67,48 persen (45.382 orang), Psp Selatan sudah 59,58 persen (49.932 orang), Psp Batu Nadua 61,67 persen (16.002 orang), Psp Hutaimbaru sudah 68,51 persen (12.057 orang), Psp Tenggara sudah 63,81 persen (22.452 orang), dan di Kecamatan Psp Angkola Julu sudah 67,10 persen (5.678 orang).

Dijelaskannya, dalam rapat koordinasi yang belum lama ini diadakan, telah memperpanjang waktu perekaman hingga Desember 2012. Sementara untuk waktu pencapaian target belum ditentukan.

Dengan hasil pencapaian tersebut, disebutkannya ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya diantaranya, minimnya kesadaran masyarakat mendatangi kantor kecamatan sebagai pusat perekaman dan banyaknya data penduduk yang belum masuk ke Disdukcapil.

Guna mengantisipasi keterlambatan perekaman hingga mencapai keseluruhan, lanjutnya Disdukcapil Kota Psp telah membuat untuk masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga  (KK) melapor ke keluarahan setempat dengan mengisi blanko Formulir F101 sebagai persyaratan perekaman yang disertai tanda tangan dari kelurahan.

Baca Juga :  Tapsel Bentuk Tim Percepatan Perpindahan Kantor Bupati

Dijelaskannya, program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk     menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota, mengamankan korupsi, menyembunyikan identitas (seperti teroris).

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu e-KTP. (tan/mer)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*