Ketidakpuasan Terhadap Hukum Di Sumut Tinggi

Praktisi hukum Luhut Pangaribuan mengatakan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Sumatera Utara cukup tinggi, bahkan melebihi rata-rata nasional.

“Secara nasional, hasil survei tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum berkisar di angka 90 persen,” kata Luhut Pangaribuan usai Diskusi Publik “Menemukan Sosok Komisioner KY yang Ideal” di Medan, Selasa[29/06].

Namun, lanjut dia, dalam pemantauan mengenai proses penegakan hukum di Sumut, termasuk dengan budaya kolusi yang terjadi, persentase itu cukup tinggi dan melebihi rata-rata nasional.

“Kalau nasional sekitar 90 perse, di Sumut mungkin 92 atau 93 persen,” kata Luhut tanpa menyebutkan lembaga yang melakukan survei tersebut.

Ia mengatakan, bukti masih rendahnya realisasi penegakan hukum di Sumut itu dapat dibuktikan dengan menanyakan langsung mengenai tanggapan masyarakat jika berurusan dengan unsur penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim, termasuk advokat.

Indikasi itu juga dapat dilihat dari plesetan terhadap kepanjangan Sumut menjadi “Semua Urusan Melalui Uang Tunai”.

Luhut menjelaskan, rendahnya penegakan hukum di Sumut karena budaya di daerah itu masih membiasakan tradisi kekuasaan atau tokoh yang berkuasa dalam menyelesaikan masalah.

Budaya itu menyebabkan banyak pihak yang berkepentingan, baik dalam kaitan ekonomi, politik dan hukum selalu menempel kepada kekuasaan.

“Sementara kekuasaan itu sendiri rawan dengan korupsi,” katanya.

Budaya itu, kata Luhut, dapat dilihat dari kebiasaan pelaku ekonomi dan bisnis di Sumut yang mayoritas dikuasai etnis tertentu.

Baca Juga :  Kawasan Salib Kasih Dikembangkan Jadi Objek Wisata Gantole

Dengan pertimbangan tertentu, baik karena merasa kurang aman atau untuk menambah kewibawaan, tidak sedikit pelaku ekonomi itu “menyantolkan diri” dengan kekuasaan.

Padahal sudah menjadi rahasia umum, kekuasaan yang melindungi pengusaha itu tidak ada kaitannya dengan urusan kekeluargaan melainkan kepentingan bisnis dan kolusi.

Karena itu, banyak masyarakat yang tidak puas dengan penegakan hukum di Sumut, katanya.

Sumber: http://beritasore.com/2010/06/30/ketidakpuasan-terhadap-hukum-di-sumut-tinggi/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*