KETUA DPR SETUJU PENGHAPUSAN REMISI BAGI KORUPTOR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) Marzuki Alie setuju terhadap usulan penghapusan remisi bagiterpidana kasus korupsi, asalkan undang-undang yang mengaturmasalah remisi direvisi terlebih dahulu.

“Ada pandangan, kepada para koruptor tidak diberi remisi. Sayasepakat, tapi undang-undangnya diubah dulu,” ujar Marzuki Alie diGedung DPR, Jakarta, Selasa (24/8)

Marzuki menambahkan pemberian remisi sudah diatur dalamundang-undang, termasuk pemberian remisi yang diberikan kepadaterpidana kasus korupsi. “Tidak ada yang dilanggar. Kalau dibilangmenyakiti rasa keadilan, ya diubah saja undang-undangnya,”imbuhnya.

Definisi soal koruptor, kata dia, juga harus disepakati terlebihdahulu. Menurutnya, yang termasuk golongan koruptor adalah merekayang sengaja memakan uang negara untuk kepentingan dirinya sendiri,keluarga dan kelompoknya.

Misalnya banyak orang yang melakukan kesalahan administrasidijerat pasal korupsi. Akan sangat tidak adil hanya karenamengambil kebijakan, jabatan dan tidak serupiahpun dimakan olehnyalantas dia dibilang koruptor. Itu harus satu pengertian. Artinya,dengan pasal lain bisa dijerat, pasal lainnya tidak bisa dijerat.Antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain harusdisinkronkan dulu definisi korupsi itu apa,” paparnya.

Kalau definisi korupsi belum sinkron satu sama lain, ke depanakan banyak kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikotayang takut membuat kebijakan. “Kaitannya dengan remisi, pastikanbahwa yang tidak boleh menerima remisi adalah mereka yang terbuktimemakan uang negara,” tandas Marzuki.

Sumber:

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Salak, Masih Primadona Buah Tangan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*