Ketua DPRD P. Sidimpuan Bantah Persulit Pencairan Dana Intensif Guru

P.Sidimpuan, (Analisa)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan Azwar Syamsi membantah jika pihaknya mempersulit pencairan dana tunjangan guru non sertifikasi.

“Keterlambatan pencairan dan intensif disebabkan kelemahan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan bukan karena legislatif, “ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Jalan Sutan Soripada Mulia Kota Padangsidimpuan, Kamis( (8/4).

Dikatakan, terlambatnya DPRD mengeluarkan izin prinsip sebagai syarat untuk mencairkan uang dikarenakan surat pengajuan dari Walikota Padangsidimpuan, terlambat masuk. Ditegaskan, dalam waktu dekat DPRD akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak eksekutif untuk menclearkan permaslahan ini.

“Kami akan sampaikan seluruh tuduhan ini kepada eksekutif, agar mereka dapat meluruskan persepsi ini. Kami tidak mau lembaga ini ternoda gara-gara hal seperti itu,” ujarnya.

Bantah

Ditempat terpisah, ketua Fraksi Demokrat Khoiruddin Nasution membantah adanya isu yang menyebutkan DPRD Padangsidimpuan sudah menerima sejumlah uang dari dana tunjangan guru non sertifikasi.

Namun diakuinya jika ada beberapa sekolah yang melakukan pemotongan terhadap guru yang menerima tunjangan sebesar Rp50 ribu.

“Pihak sekolah mengaku kepada guru itu uang yang Rp50 ribu itu akan diberikan kepada Dinas Pendidikan dan DPRD kota Padangsidimpuan,” tuturnya.

Diharapkannya, guru yang sudah mendapatkan potongan tersebut melaporkan ke DPRD Padangsidimpuan. DPRD Padangsidimpuan akan terus melakukan tindak lanjut pemotongan anggaran tunjangan ini.

Sementara itu, asisten I Pemko Padangsidimpuan Rahuddin Harahap mengakui keterlambatan pencairan dana tunjangan bagi guru non PNS. Tapi dia membantah keterlambatan itu disebabkan kelalaian dari pihak legislatif.

Baca Juga :  Longsor di Silaiya, 2 Tiang Listrik Tumbang - Listrik Padam 20 Jam di Sayurmatinggi

“Terlambatnya pencairan itu disebabkan tidak lengkapnya data guru non sertifikasi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan kota Padangsidimpuan,” katanya.

Dijelaskan, Dinas Pendapatan kota Padangsidimpuan tidak bisa mengeluarkan uang itu, karena dinas Pendapatan masih meragukan data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. “Pada prinsipnya, tidak mungkin Dinas Pendapatan mau mengeluarkan uang, tanpa ada data yang pasti dari Dinas Pendidikan kota Padangsidimpuan, makanya pencairan tunjangan itu terlambat,” sebutnya. (hih)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*