Ketua DPRD Tolak Tandatangani Segala Urusan WaliKota P. Siantar – Maruli Tak Akui Hulman

aneh Ketua DPRD Tolak Tandatangani Segala Urusan WaliKota P. Siantar Maruli Tak Akui Hulman Ketua DPRD Pematangsiantar Marulitua Hutapea SE tidak mengakui Hulman Sitorus SE dan Drs Koni Ismail Siregar sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar. Alasannya, pelantikan keduanya-meski dilakukan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)- tidak memenuhi syarat administrasi yang sah.

Senin (4/10), Maruli muncul di gedung DPRD Pematangsiantar, setelah sekian lama ‘menghilang’. Awalnya, kemarin anggota DPRD hendak menggelar pertemuan terkait pembahasan P-APBD 2010, namun batal karena Maruli ‘menawarkan’ agenda lain, yakni pembahasan keberadaan Hulman-Koni yang saat ini menjabat Wali Kota-Wakil Wali Kota Pematangsiantar.

“Dari awal, saya sudah sampaikan pelantikan ini cacat administrasi. Tapi masih saja dilakukan. Bahkan stempel palsu pun dicetak untuk memaksakan pelantikan,” ujar Maruli.

Maruli melanjutkan, persoalan ini harus segera diselesaikan agar roda pemerintahan bisa berjalan lancar. Sebab, sebutnya, kalau masih dipaksakan, maka semuanya akan salah.

Karena tidak mengakui keberadaan Hulman-Koni sebagai wali kota dan wakil wali kota, Maruli pun menolak melakukan pembahasan P-APBD. Bahkan, katanya, segala urusan wali kota yang membutuhkan legalitas dari Ketua DPRD di kemudian hari, Maruli tidak akan bersedia menandatanganinya.

“Apapun urusan yang membutuhkan legalitas dari saya, tidak akan saya tandatangani. Nanti jadi salah semua,” ujar Maruli.

Maruli mengatakan, persoalan ini harus benar-benar diselesaikan.

“Saya bukan cari ribut. Tapi malah sebaliknya, agar pemerintahan ini berjalan sesuai prosedur yang ada. Sementara pelantikan ini jelas-jelas menyalahi prosedur. Apa saya salah jikalau saya berkomitmen menjalankan tugas sesuai prosedur?” tanya Maruli.

Ditanya mengapa dirinya tidak memberikan stempel hingga Wakil Ketua DPRD, Zainal Purba dan Timbul Marganda Linga, mencetak stempel baru, Maruli mengatakan ia tidak mungkin memberikan stempel untuk melegalisasi hal yang salah.

“Kalau memang saya dianggap bersalah tidak memberikan stempel untuk pelantikan yang lalu, ya adukan saja!” tantang Maruli.

Baca Juga :  103 Tahun Gugurnya Sisingamangaraja XII Diperingati

Soal tanggapannya jika stempel tersebut masih digunakan Wakil Ketua DPRD untuk keperluan lain untuk melegalisasi urusan wali kota dan wakil wali kota, Maruli mengatakan akan kembali melayangkan tuntutan.

“Ya kalau memang begitu, saya tuntut lagi lah,” tukasnya.

Karena itu, lanjut Maruli, harus segera dibentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dikatakannya, dia akan melayangkan undangan kepada anggota DPRD untuk membicarakan pembentukan pansus.

“Kita akan buat secepatnya, agar masalah ini bisa terselesaikan,” ujar Maruli sambil berlalu.

Sementara anggota DPRD Pematangsiantar, EB Manurung, mengatakan tidak ada jalannya Marulitua menganggap Hulman-Koni bukan wali kota-wakil wali kota yang sah. “Kepada Maruli, harus Anda ketahui bahwa ini bukanlah kerajaan. Ini negara demokrasi. Hulman-Koni sudah dipilih dan dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota berdasarkan aturan yang ada. Apa lagi yang mau dipertanyakan?” tandas EB Manurung.

Lebih lanjut politisi Partai Buruh itu menerangkan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sudah jelas-jelas melantik wali kota dan wakil wali kota atas amanat Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Plt Sekwan Diperiksa

Terkait pengaduan Marulitua soal dugaan pemalsuan stempel DPRD, Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan (Sekwan), Mahaddin Sitanggang memenuhi panggilan penyidik Sat Reskrim Polresta Pematangsiantar, Senin (4/10) pukul 13.00 WIB.

Kepada METRO, Mahaddin hanya mengatakan ia sehat dan ia datang memenuhi panggilan penyidik yang akan meminta keterangannya terkait statusnya sebagai saksi.

“Kabar saya sehat. Ini saya akan diperiksa sebagai saksi,” katanya sambil melangkah menuju ruang penyidik.

Kapolresta Pematangsiantar AKBP Fatori SIk melalui Kasubbag Humas Iptu Altur Pasaribu membenarkan adanya panggilan terhadap Madhadin Sitanggang selaku saksi kasus dugaan stempel palsu yang diadukan Ketua DPRD.

Menurut Altur, pihaknya baru hanya memeriksa Mahaddin, dan belum ada keterangan tentang pengajuan izin Gubsu untuk pemeriksaan Zainal dan Timbul Lingga. Sedangkan dua contoh stempel asli dan tandingannya baru akan dikirim ke Labkrim Poldasu di Medan, hari ini, Selasa (5/10).

Baca Juga :  Bulan Puasa Diwarnai Pemadaman Listrik, Gubernur Sumut Kecam PLN

Burhan Adukan Zainal & Timbul

Mantan calon Wakil Wali Kota Pematangsiantar, H Burhan Saragih, Senin (4/10) pukul 11.30 WIB mendatangi Mapolresta Pematangsiantar. Tujuannya, mengadukan dua Wakil Ketua DPRD, Zainal Purba dan Timbul Marganda Lingga, yang dianggap sudah merugikannya akibat dugaan melanggar Pasal 228 KUHPidana tentang melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya. Dalam hal ini, Zainal dan Timbul dianggap sudah merugikan Burhan, sebab keduanya memimpin rapat paripurna dan menggelar pelantikan Hulman-Koni, sehingga pasangan calon wali kota- wakil wali kota yang lain tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan pemilukada ulang.

“Tadi kita sudah membuat laporan pengaduan, bernomor LP 597/X/2010/SU/STR, sedangkan pasal yang dikenakan adalah 228 KUHPidana,” kata kuasa hukum Burhan, Sarbudin Panjaitan SH MH.

Kapolresta Pematangsiantar AKBP Fatori SIk melalui Kasubbag Humas Iptu Altur Pasaribu membenarkan pengaduan tersebut.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Maruli_Tak_Akui_Hulman

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*