Ketua Fraksi PKB: Jangan Ubah Pilkada Madina Jadi Bencana

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan pembatalan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada 9 Juni lalu, menjadi polemik berkepanjangan bahkan akan berpotensi menjadi bencana atau tragedi politik yang panjang.

Dalam menyikapi perkembangan politik saat ini di Madina, Ketua Fraksi PKB di DPRD Madina H Ja’far Sukhairi Nasution kepada BATAKPOS, Selasa (13/7) mengatakan, hassil keputusan MK sudah jelas memerintahkan untuk pencoblosan ulang di seluruh wilayah Madina.

Namun, yang sangat ia sesalkan adanya isu yang menyatakan bahwa pasangan nomor urut 6, yakni pasangan Hidayat-Dahlan telah didiskualifikasi dan tak ikut pada pencoblosan ulang. “Dalam keputusan MK tersebut tidak ada yang didiskualifikasi dan semua pasangan calon ikut dalam pencoblosan ulang,” tegas Sukhairi yang merupakan Ketua Laskar Bintang Sembilan DPC PKB Madina.

Diutarakannya munculnya berbagai pendapat tentang keputusan MK tersebut disebabkan belum adanya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina terutama teknik dalam pencoblosan ulang.  Memang, kata Sukhairi, beda pendapat tentang hasil keputusan MK tersebut wajar-wajar saja. Namun, janganlah sampai ada yang menyatakan bahwa pasangan Hidayat – dahlan tidak ikut lagi pada pencoblosan ulang.

Pemborosan

Adanya rumors DPRD Madina segera membentuk Pansus Masalah Pilkada madina 2010, banyak kalangan masyarakat menyatakan tidak perlu dikarena merupakan pemborosan.  DPRD Madina seharusnya lebih banyak berbuat demi kepentingan masyarakat secara umum daripada melindung kepentingan oknum-oknum tertentu.

Baca Juga :  DI Tabagsel Ada 9 Anggota DPRD Bermasalah

Seorang tokoh pemuda Panyabungan Adip Nasution kepada BATAKPOS, Selasa (13/7) menegaskan opini yang telah dilontarkan oleh elite-elite politik Madina itu merupakan pembodohan dalam melindungi kepentingan pihak tertentu.

“Kita berharap pencoblosan ulang seperti yang telah diputuskan MK jangan menjadi ajang untuk melindungi ataupun membuka politik uang berbentuk lain dalam memenangkan pasangan calon tertentu,”kata Adip.

Ia mengusulkan agar pihak KPU madina untuk segera mengajukan rencana anggaran ke DPRD Madina. Hal tersebut telah diperintahkan oleh MK untuk melakukan pencoblosan ulang di seluruh wilayah Madina.

“Di sini kita akan melihat apakah memang wakil-wakil rakyat punya kinerja yang baik atau memang sebaliknya. Kalau memang DPRD tidak melihat keputusan MK ini sebagai keputusan hukum dan mencoba berdalih dengan fungsi dan tugas DPRD maka diperlukan rakyat turun secara langsung untuk mengaudit DPRD Madina,” tegas Adip.

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/15384/42/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Alaaaah, DPR juga artinya (DEMI PERUT RELA), Rela ngapain aja baik itu melindungi pihak2 tertentu untuk mendapatkan uang. bukan rakyat yang dipikirin. saya berani sumpah pocong dengan siapa aja anggota DPR yang berani bersumpah dia benar2 untuk melindungi kepentingan rakyat dan konstituennya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*