Ketua Komisi II DPRD Madina Bantah Biayai Aksi Warga Natal ke PT PSU

Panyabungan, (www.analisadaily.com)

Ketua Komisi II DPRD Madina Riyadi Husnan Lc membantah membiayai aksi demo masyarakat Kecamatan Natal ke PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU). Dijelaskan uang tersebut hanya untuk mengganti kerugian masyarakat Natal bukan menyuruh masyarakat untuk berdemo.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Madina Riyadi Husnan Lc kepada wartawan, Rabu (17/3) lalu terkait adanya tuduhan terhadap dirinya yang membiayai warga Natal untuk berdemo ke PT PSU.

Dijelaskan, pada saat dialog dengan masyarakat Natal beberapa waktu yang lalu Komisi II DPRD Madina diminta masyarakat agar bisa melakukan mediasi untuk penyelesaian persoalan antara warga Natal dengan pihak PT PSU dengan waktu satu bulan.

“Bila tidak berhasil menyelesaikan masalah maka Komisi II DPRD Madina akan mengganti kerugian dari masyarakat Natal yang pada waktu itu disepakati sebesar Rp.5 juta, jadi jangan disalah artikan makna perjanjian tersebut. Komisi II tidak pernah menyuruh masyarakat untuk melakukan demo ke PT Perkebunan Sumatera Utara,” ungkap Riyadi.

Dengan dibuatnya salah satu poin perjanjian bahwa Komisi II akan mengganti biaya masyarakat pada waktu itu dengan alasan karena pihak masyarakat tidak mau meninggalkan PT PSU. “Karena ada tekanan dari masyarakat pada waktu itu terpaksa kita buat poin akan mengganti biaya dari masyarakat,” ungkap Riyadi.

Sementara itu dari hasil komunikasi Komisi II DPRD Madina dengan pihak PT PSU dikatakan Riyadi bahwa pihak PT PSU bisa memberikan plasma kepada masyarakat Natal asalkan ada lahan yang jelas ataupun ada lahannya.

Baca Juga :  Jambret marak di P.Sidimpuan

“Lahan dimiliki oleh pihak PT PSU seluas 6.000 Ha di Kecamatan Lingga Bayu yang sudah diikat kredit seluas 940 Ha sebagai plasma, namun setelah dilakukan pengukuran lahan hanya sekitar 5.500 ha dan masih kurang dari izin sehingga tidak mungkin lagi memberikan plasma untuk masyarakat Natal,” kata Riyadi menyampaiakan hasil koordinasi dengan pihak PT PSU.

Tidak Berpihak

Sementara itu dari pengaduan Koperasi Anugerah Lestari Bersama Desa Simpang Sordang Kecamatan Lingga Bayu kepada Komisi II DPRD Madina menyebutkan demo yang dilakukan masyarakat Natal pada 18 Februari lalu menuduh Ketua Komisi II DPRD Madina membuat pernyataan bahwa Komisi II akan menanggung seluruh biaya masyarakat Natal untuk melakukan demo kembali ke PT PSU.

Dan di dalam Surat Koperasi tersebut disebutkan ada beberapa oknum DPRD Madina dari Komisi II mendukung sepihak dan bukan untuk menyelesaikan masalah.

Surat Koperasi tersebut yang ditandatangani Amsal Fadli Nasution sebagai ketua Koperasi menegaskan administrasi dari PT PSU sudah lengkap dan pihak Muspida Pemkab Madina telah memberikan dukungan kepada PT PSU.

Dan Koperasi juga meminta agar pihak PT PSU agar secepatnya membangun perkebunan plasma, dan apabila masih ada aksi yang menggunakan cara kekerasan maka mereka minta agar diselesaikan secara hukum,dan mereka juga berharap agar pihak DPRD Madina khususnya Komisi II DPRD Madina jangan berpihak tapi harus melihatnya secara objektif. (sah)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Hujan Turun, Kabut Asap Sidimpuan Menurun

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*