Ketua KPK belum terima kasus Rahudman

JAKARTA – Meski sejumlah kalangan, termasuk Komisi III DPR-RI, telah mendesak agar kasus yang diduga melibatkan Walikota Medan, Rahudman Harahap, diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun respon dari lembaga superbody itu masih pasif.

Rahudman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada 25 Oktober 2010 lalu dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Tapanuli Selatan.

(TPAPD Tapsel) tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar saat menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Tapsel. Namun dalam gelar ekspos di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rahudman terindikasi melakukan korupsi APBD Tapsel sebesar Rp13,8 miliar.

Menanggapi itu kepada Waspada Online, Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengaku belum mengetahui perihal kasus itu. Sampai saat ini, pihaknya belum ada rencana untuk menarik kasus dugaan korupsi Rahudman dari Kejati Sumut. “Saya belum tahu persis kasus itu dan belum ada rencana untuk menariik kasusnya,” kata Busyro tadi malam.

Komisi III DPR, menurut Busyro, belum menyampaikan laporan perihal kasus tersebut untuk diambil alih KPK. “Mereka (KPK) belum sampaikan ke saya,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan kepada Waspada Online mengatakan, pihaknya akan meminta KPK untuk mengambil alih kasus Rahudman karena sudah terlalu lama kasusnya mengendap di Kejati Sumut tanpa kepastian. Trimedya menegaskan bahwa sikap Kepala Kejati Sumut (AK Basuni Masyarif, red) tidak serius menangani kasus ini dan menduga Rahudman berhasil ‘mempengaruhi’ pihak Kejati Sumut agar dapat perlindungan.

Baca Juga :  Suara Sofyan Tan Menyebar, Rahudman Kuasai Pinggiran

“Waliikota itu sudah dikondisikan agar tidak diusut dan diteruskan kasusnya. Waktu kasus ini ditanya oleh Komisi III, Kajatisu (Kepala Kejati Sumut, red) kaya sedang main selancar air,” kata Trimedya.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mensinyalir kasus tersebut sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya. Media di Medan juga, menurutnya, diduga banyak yang diamankan sehingga tidak diberitakan terus menerus. “Terbukti karena statement-statement saya tentang kaksus Rahudman tidak dimuat, hanya satu dua saja,” katanya menyayangkan.

Meski dalam gelar ekspos di Kejagung, Rahudman terindikasi korupsi APBD Tapsel Rp13,8 miliar, namun sampai saat ini Kejati Sumut belum memeriksa Rahudman.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, justru mendesak agar Kejati Sumut menghentikan kasus ini dan segera memberikan status SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan, red). Dirinya juga mengaku telah menyampaikan desakan itu kepada Kepala Kejati Sumut. “Karena kalau tidak ada bukti yang kuat, kasus Rahudman ini SP3-kan saja. Kalau kasus 1,5 miliar, dia jelas tidak terbukti,” tegas Ruhut.

Ruhut juga membantah pihaknya sengaja melindungi para pejabat bermasalah yang diusung oleh Partai Demokrat, termasuk Rahudman Harahap.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Training Leadership DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA) - Bumi Perkemahan Sibolangit, 12-14 Okt. 2012

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*