Ketua KPU Sumut: Bila Anggarannya Hanya Rp6 M, Pemilukada Psp Terkendala Biaya

Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution menegaskan, pemilukada Kota Padangsidimpuan bakal terkendala biaya bila anggaran pesta rakyat hanya Rp6 miliar. Sebab, pemilukada tahapan pertama saja sudah menelan Rp5,9 miliar. Lantas, bagaimana bila terjadi pemilukada putaran kedua?

Menurut Irham Buana, Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, biaya pemilihan kepala daerah dan wakil dibebankan pada APBD.

“Itu adalah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi pemerintah daerah dan DPRD. Tidak ada alasan tidak menganggarkannya,” ujar Irham Buana ketika dikonfirmasi METRO melalui telepon selularnya, Rabu (4/1).

Dijelaskannya, pelaksanaan pemilukada bukan kemauan KPU, melainkan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan. Jika dalam pemilukada terjadi putaran kedua berdasarkan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan, sementara dana tidak ada, tentu KPU tidak mungkin melakukan pergeseran tahapan, program, dan jadwal pemilukada yang telah ditetapkan tersebut.

“Pergeseran tahapan karena tidak ditampungnya anggaran jika terjadi putaran keduanya itu tidak mungkin. Sebab, itu melanggar UU dan hukum yang berlaku,” terangnya.

Diungkapkannya, kurangnya alokasi dana pemilukada untuk dua putaran tentu saja menjadi kendala bagi KPU dalam melaksanakan pemilukada. “Sukses terselenggaranya pemilukada salah satunya tentu tersedianya anggaran,” terangny.
Ditanya kalau terjadi putaran kedua dan dananya baru ditampung dalam Perubahan APBD Kota Psp TA 2012, menurut Irham Buana, hal itu tetap menjadi kendala bagi KPU dalam melaksanakan setiap tahapan, program dan jadwal pemilukada yang telah disusun jika terjadi dua putaran.

Pasalnya, pembahasan Perubahan APBD diperkirakan antara Agustus hingga Oktober baru dibahas. “Untuk itu, sebaiknya KPU Psp, Pemko dan DPRD untuk duduk bersama kembali membahasnya,” tegasnya.

Anggaran Pemilukada Rp6 M
Anggaran pemilukada Kota Padangsidimpuan disahkan pada Selasa (27/12) malam. Jumlahnya, Rp6 miliar dari APBD 2012. Nominal itu untuk dua putaran. Putaran pertama sekira Rp5,9 miliar sedangkan putaran kedua hanya Rp44 juta. Besaran tersebut lebih kecil dibanding estimasi (perkiraan) yang diusulkan, yakni Rp10,5 miliar.

Baca Juga :  Calon Ketum PSSI Minim Orang Reformis

Menurut Ketua DPRD Psp Aswar Syamsi, memang benar dana untuk putaran kedua hanya Rp44 juta dan di draftnya juga tidak ada diisi, hanya yang putaran pertama yang diisi. Namun, jika memang dana putaran kedua ketika dilaksanakan tidak mencukupi maka dananya bisa ditampung kembali dalam P-APBD atau APBD 2013.

“Tapi kita lihat dulu bagaimana hasil evaluasi APBD Psp oleh Gubsu. Setelah itu baru jika nantinya ada persoalan kita di banggar akan duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya,” terangnya.

Ketua KPU Psp Arbanur Rasyid menyebutkan, total dana pemilukada merupakan anggaran yang diplot Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Psp saat masih pembahasan di tingkat Banggar DPRD.

Dijelaskan Arbanur, banggar DPRD memutuskan anggaran pemilukada Kota Psp untuk dialokasikan ke KPU Kota Psp sebesar Rp6 miliar. Usai diputuskan, banggar DPRD meminta KPU untuk menyusun (RKA)-nya, ke mana saja alokasi anggaran Rp6 miliar yang dialokasikan tersebut.

Karena sudah diputuskan banggar DPRD Psp alokasi dana pemilukada sebesar Rp6 miliar, lalu KPU Kota Psp menyusun RKA-nya. Hasilnya, sebesar Rp5,95 miliar lebih untuk putaran pertama dan lebihnya dibuat untuk putaran kedua.
“Ajuan Rp8,2 miliar juga ditolak untuk dua putaran dengan alasan banggar sudah menetapkan Rp6 miliar. Sementara RKA yang disusun Rp5,95 miliar untuk putaran pertama tersebut sudah ambang batas minimal,” ujar Ketua KPU Kota Psp, Arbanur Rasyid ketika diminta tanggapannya terkait anggaran yang diketok pengalokasiannya bisa dibilang hanya untuk putaran pertama saja.

Meski demikian, rincian kebutuhan baik logistik, honor PPS dan lainnya jika pemilukada Kota Psp dua putaran, tutur dosen STAIN Psp ini, juga sudah disampaikan ke DPRD Psp, namun KPU tidak menuliskan angkanya, karena dana yang tinggal hanya Rp40-an juta saja setelah rincian kebutuhan dana di putaran pertama sudah dibuat KPU Kota Psp.
“Kalau oret-oretnya, dana yang dibutuhkan untuk putaran kedua sekitar Rp2,2 miliar,” pungkas Arbanur.
KPU Jemput Data

Baca Juga :  Pemkab Paluta Sosialisasi Dana Bansos

Sementara itu, dua anggota KPU dan 1 pegawai sekretariat diutus untuk berkoordinasi dengan Pemko Psp, dalam hal ini Disdukcapil, agar Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) berupa soft copy dan hard copy dari Pemko Psp bisa diterima KPU dengan cepat.

“Surat perihal permintaan DP4 ke Pemko Psp sudah dibuat tadi, mungkin besok (hari ini Kamis, red) dua anggota KPU, Mohot Lubis dan Hafner dan 1 pegawai Sekretariat yang diutus sudah bisa menyampaikannya ke Pemko Psp. Kita berharap memang soft copy dan hard copy DP4 bisa cepat kita terima,” ujar Ketua KPU Psp, Arbanur Rasyid.

Karena memang, tutur Arbanur, soft dan hard copy DP4 tersebut merupakan komponen yang diperlukan KPU untuk bisa menyusun rancangan tahapan, program dan jadwal pemilukada. Juga memang, DP4 tersebut juga yang akan dimutakhirkan KPU melalui Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). (phn/neo)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*