Ketua Pelaksana DPC PPP Madina : Ancaman Boikot Merupakan Kepanikan Parpol Besar serta Pengalihan Isu Temuan BPK

6168923e8114f146c5436aedeca5f8493850c5f Ketua Pelaksana DPC PPP Madina : Ancaman Boikot Merupakan Kepanikan Parpol Besar serta Pengalihan Isu Temuan BPK Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Madina adalah putusan final dan mengikat.

KPU wajib melaksanakan perintah MK tersebut dengan peserta 7 pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Madina.

Demikian ditegaskan Ketua Pelaksana DPC PPP Madina Ridwan Rangkuty SH MH kepada Analisa, Minggu (29/8) di Panyabungan.

Diungkapkannya keputusan MK tersebut tidak perlu lagi untuk dipolemikkan oleh elit-elit politik, LSM, Praktisi Hukum, Ormas, Orpol dan lainnya yang tidak mengerti dan memahami subtansi putusan hukum putusa MK karena akan membingungkan rakyat Madina. “Munculnya berbagai pendapat pasca putusan MK termasuk rencana pemboikotan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Madina nantinya adalah ekspresi ketakutan dan kekhawatiran Parpol besar melihat peluang pasangan Hidayat-Dahlan makin besar memenangkan Pilkada.

Sebagai upaya pengalihan isu LKPJ Bupati Madina yang banyak masalah termasuk temuan BPK dalam LHP tahun anggaran 2009 sebesar Rp6,3 milyar yang belum bisa di pertanggungjawabkan,” terang Ridwan.

Sehingga, kata Ridwan, isu tuntutan didiskualifikasi terus digulirkan padahal tidak munngkin tercapai karena tidak ada alasan yuridis untuk mendiskualifikasi pasangan Hidayat-Dahlan.

Menurut Ridwan bila ditinjau dan dianalisa dari sudut hukum tidak ditemukan alasan yuridisnya. Putusan MK bukan putusan pidana soal money politics. Jika Tim kampanye maupun pasangan Hidayat-Dahlan terbukti melakukan tindakan pidana money politics pasti MK sudah membatalkan pasangan Hidayat-Dahlan.

Karena alaasan membatalkan pasangan calon adalah harus terlebih dahulu adanya putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tim Kampanye atau pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana money politics.

Baca Juga :  Sarmadhan Tegaskan Tak Ikut Mencalon Pemilukada Kota Psp

“Usulan Pansus Pilkada gate dan boikot Pilkada hanyalah wacana frustasi politik yang akan menambah simpati dan dukungan masyarakat kepada Hidayat-Dahlan. Pasangan ini makin populer dan makin membumi di hati pemilih,” ungkap Ridwan.

Memang benar kata Ridwan ada wewenang dari KPU untuk membatalkan pasangan Calon jika Tim Kampanye atau pasangan calon telah terbukti melakukan tindak pidana money politics berdasarkan putusan pengadilan/PT yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 82ayat 2 Undang-undang no32 tahun 2004 jo pasal 64 PP No6 tahun 2005 jo PP no 17tahun 2004.

“Perlu diketahui, putusan MK bukan putusan pengadilan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang nomor 32 tahun2004. MK tidak mengadili tindak pidana Pemilu dan proses peradilan tindak pidana Pemilukada adalah 7 hari waktu pelaporan ke Panwas sejak ditemukan atau diketahui adanya dugaan tindak pidana.

“14 hari Panwas untuk diteliti jika memenuhi unsur pidana maka panwas melanjutkan ke Gakkumdu dan dilakukan penyidik sesuai dengan KUHAP dan jika memenuhi standar penyidikan maka melimpahkannya ke JPU dan terus ke Pengadilan,” kata Ridwan.

Bila melihat perjalanan proses tindak pidana pemilukada kata Ridwan tidak ada alasan untuk membatalkan pasangan Calon Hidayat – Dahlan kecuali Tim kampanye telah dihukum penjara dan denda oleh Putusan Pengadilan.

“Saya berharap kepada seluruh elemen Masyarakat Mandailing Natal agar menghentikan berpolemik masalah putusan MK,mari kita hormati putusan MK tersebut dan serahkan sepenuhnya kepada KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan putusan MK tersebut tanpa adanya intervensi dan tekanan politik kepada KPU, Madina butuh stabilitas politik yang kondusif agar KPU, DPRD dan Pemkab Madina dapat merencanakan jadwal Pilkada ulang,” ungkap Ridwan.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Padanglawas, Basyrah Lubis Segera Diperiksa

Dikatakannya ada dugaan gerakan-gerakan yang muncul pasca putusan MK tidak murni untuk menegakkan hukum tetapi untuk kepentingan politik kelompok tertentu yang menginginkan agar pasangan Hidayat-Dahlan tidak ikut lagi sebagai konstestan pemungutan suara ulang nanti.

“Saya tidak melihat adanya kepentingan masyarakat secara luas dalam setiap gerakan yang muncul. Untuk itu sebagai warga Madina yang masih berbudi pekerti yang luhur, beradab, bermartabat dan masih terikat pada bingkai dalihan na tolu, mari duduk bersama mambahas setiap persoalan yang menyangkut masa depan Madina.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67777:ketua-pelaksana-dpc-ppp-madina–ancaman-boikot-merupakan-kepanikan-parpol-besar-serta-pengalihan-isu-temuan-bpk&catid=51:umum&Itemid=31

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. wew… kaya nya banyak yang kan rugi klo pasangan no 6 ikut pemilihan lagi…… GG siap kalah n gg siap menang kli lu semua…. ngeped, ngabisin duit negara aj lu semua. mending dana pemilu kada ulang buat nyejahterain rakyat madina.. banyak cara kan tuh buat kesejahteraan mereka… rakyat yang jadi korban, kalian orang besar kan cuma pandai berbicara.

  2. Kalau sudah jelas terbukti melanggar ketentuan dan bersalah tidak ditindak sesuai hukum, UU dan aturan main yang berlaku berarti suatu pertanda bahwa HUKUM, UU DAN ATURAN MAIN tidak perlu lagi dipatuhi, mainkan aja semau gue dengan aturan rimba siap yng kuat dia yng menang. PERSETAN DENGAN ATURAN, tdk perlu lagi sok alim, sok bersih, sok alim di Madina ini. KEBENARAN SUDAH ENYAH YANG ADA HANYA RUPIAH

  3. Adanya wacana boikot Pilkada madina oleh partai Golkar dan Demokrat jika tetap menyertakan pasangan no 6, sy fikir patut di apresiasi dan dihargai. tentu ada alasan yang rasional dan objektif terhadap gagasan tersebut.

    Seperti PKS menolak LKPJ BUpati Madina, tentu ada alasannya dan mesti kita hargai juga. jadi tidak pantas kita hubung2kan kepada issu yang lain. jika saudara ridwan melihat ada masalah pada temuan BPK bunyi donk dan laporkan ke kejaksaan dan KPK, sehingga semua berjalan pada koridornyA. Tapi yang sangat disayangkan kenapa P3 ikut menyetujui LKPJ Bupati, nach disini masalahnya pak ridwan, anda mesti konsisten dan tidak bertindak hipokrit atau standar ganda,,,

    mhn dijawablah,,,,

  4. 1).Putusan MK no 41/PHPU-DVIII/2010 tidak menyatakan harus menyertakan seluruh calon.

    2). Putusan MK dengan tegas menyatakan pasangan HIdayat/Dahlan serta tim kampanyenya melakukan Politik Uang, sehingga hasil pilkada di batalkan.

    3). MK tidak melaksanakan kewenangannya untuk pembatalan seperti pada Kotawaringin Barat sehingga otomatis kewenangan itu mesti diambil alih KPUD sebagaimana UU 32 thn 2004 jo PP 17 tahun 2005 ( yang bewrwenang membatalkan calon di republik ini adalah MK dan KPUD).

    4). Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pembatalan oleh KPUD mesti melalui Jalur Pengadilan UMum (meskipun politik uang juga sudah dilaporkan ke Gakkumdu, namun karena tidak ada itikad baik oleh polres Madina belum dilanjutkan ke Kejaksaan).

    5). Jalur MK sudah dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan oleh KPUD, karena politik uangnya sudah terbukti, pelakunya Hidayat/Dahlan serta tim kampanye termasuk saudara Ridwan Rkt, tujuannya untuk mempengaruhi pemilih, serta bukti2 dan saksi2 sangat sempurna.

    6). JIka pilkada tetap dilakukan dengan menyertakan pasangan no 6 maka akan cacat hukum. serta KPUD madina dapat dipidana dengan pasala 421 KUHP, penyalahgunaan wewenang dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.

    7). Logika hukum pak Ridwan, masa sudah jelas bersalah tidak diberi sanksi, sementara putusan MK hanya memberi sanksi kepada KPUD yaitu pembatalan SK rekapitulasi, sementara pelaku utamanya belum ditindak, pada hal mereka sudah diberi tahu bahwa politik uang itu adalah pelanggaran pilkada, namun dilakukan juga dengan terang-terangan,,, dimana lagi penghormatan kita terhadap hukum,,, saudara kan penegak hukum,,, bicaralah yang benar,,, jangan ikut-ikutan berbohong seperti yang lain, pada hal kami tahu anda juga tidak sependapat dengan politik uang ini, apalagi anda ketua partai Islam,,,

    tks mhn ditanggapi,,,

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*