Ketua Peradi Tabagsel Ridwan Rangkuty, SH. ; Kerusuhan Madina Ulah Mafia Hukum

Kampanye+Damai+Pemilu+Indonesia Ketua Peradi Tabagsel Ridwan Rangkuty, SH. ; Kerusuhan Madina Ulah Mafia HukumPanyabungan, Terjadinya bentrokan antara warga Kecamatan Natal dan  Lingga Bayu dalam memperebutkan lahan plasma PT Perkebunan Sumatera Utara akibat permainan kelompok ataupun oknum tertentu yang memaksakan kehendaknya, baik secara instansi dengan mengedepankan kekuasaan.

Demikian dikatakan Ketua Peradi Tabagsel Ridwan Rangkuty, SH, Mhum kepada BATAKPOS, Senin (3/5).

Oknum-oknum yang berkepentingan dalam persoalan tersebut, kata Ridwan Rangkuty, lebih banyak mengedepankan kekuasaan daripada pendekatan hukum. Kelompok dari oknum mempunyai kepentingan terhadap PT PSU sehingga penyelesaian tapal batas dan lahan PT PSU tidak pernah tuntas.

“Sesungguhnya mereka yang terlibat dalam penyelesaian kasus plasma tersebut adalah mafia hukum dalam bidang perkebunan dan pemerintahan mereka punya pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan terhadap PT PSU,”tegas Ridwan.

Ridwan berharap agar Satgas Rantas Mafia Hukum turun tangan dan terlibat menangani masalah tersebut serta mendorong aparat kepolisian tidak hanya menangkapi warga yang terlibat pembakaran dan perusakan fasilitas PT PSU, akan tetapi juga polisi harus berani menyeret mafia atau aktor intelektual di balik peristiwa kerusuhan.

Menurutnya, warga Natal dan Lingga Bayu selama ini tergolong santun dan beradab dan terikat hubungan kekeluargaan, namun secara tiba-tiba menjadi beringas dan anarkis.

“Tentu ada yang diharapkan warga atau paling tidak diimingi-imingi akan mendapatkan lahan plasma PT PSU. Saya sangat yakin dari kunjungan langsung Kapoldasu ke sana sudah mengantongi mafia hukum yang turut bermain di balik kerusuhan,” tegas Ridwan.

Baca Juga :  Aksi Jambret Marak di Padangsidimpuan

Disesalkan

Di lain pihak, anggota DPRD Mandailing Natal yang juga putra daerah Pantai Barat Madina Ali Nafiah sangat menyesalkan pernyataan Kapoldasu Irjen Pol Oegreseno yang menyatakan bentrok antara masyarakat Natal dan Lingga Bayu ditumpangi teroris serta ada motif permintaan uang.

“Pernyataan ini sangat sangat mengecewakan kita sebagai anggota DPRD Madina dan putra daerah Pantai Barat. Keluarnya pernyataan tersebut sangat mencederai harkat martabat masyarakat Natal. Tuntutan masyarakat murni untuk menuntut plasma kepada pihak PT PSU karena sebagai besar lahan yang telah keluar merupakan wilayah Kecamatan Natal,” ungkap Ali Nafiah kepada BATAKPOS di Panyabungan, Senin (3/5).

Diungkapkan Ali, permintaan plasma oleh masyarakat Natal sudah lama diajukan baik kepada Bupati Madina maupun kepada DPRD Madina serta berulang kali diadakan pertemuan sehingga puncaknya terjadi pada Senin (27/4).

“Bila ada political will dari Pemerintah Kabupaten Madina dalam penyelesaian sengketa ataupun tentang tata batas kedua kecamatan, semuanya bisa diselesaikan,” tegas Ali.

Ia juga sangat menyesalkan kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemkab Madina selama ini semenjak munculnya persoalan antara masyarakat Lingga Bayu dan Natal. Anggota DPRD Madina yang berasal dari sana tidak pernah diajak untuk musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tersebut. wan

Sumber; www.batakpos-online .com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Tiga Jam Antre, Mitan Tak Masuk, Warga Rimba Soping & Pemilik Pangkalan Kecewa

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*