Ketua Umum GEMA : Lima Tahun Terakhir, Dinkes Palas Diduga Tilep Dana BOK

Palas, Selama lima tahun terakhir, sejak tahun 2010 lalu hingga tahun 2014 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Padang Lawas (Palas) diduga telah melakukan praktek korupsi atau penilepan sebesar milyaran rupiah program dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikucurkan oleh Kementerian Kesehatan RI ke seluruh Dinkes se-Indonesia.

Kenyataan ini didukung dengan dikeluarkannya surat Inspektorat Jenderal Menteri Kesehatan RI yang ditanda tangani oleh Inspektur Jenderal, Yudhi Prayuda Ishaq Djuarsa. Pada surat bernomor : TP.03.01/1.5/1134, tanggal 22 Oktober 2014, hal pertanggung jawaban kegiatan BOK, yang ditujukankepada Kadis Kesehatan Kabupaten/Kota se-Tabagsel.

Disebutkan dalam surat, sehubungan dengan laporan BPK RI yang menyatakan terjadi penyimpangan besaran nilai anggaran yang diterima masing-masing Dinas Kesehatan sejak tahun anggaran 2012-2014. Serta laporan dan muatan berita di media bahwa dana BOK baru bergulir mulai tahun 2012 di wilayah kerja saudara sedangkan secara nasional BOK 2011 sudah meliputi seluruh wilayah Indonesia.

“Sesuai dengan data dan pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah Kepala Puskesmas (kapus) di daerah palas, bahwa realisasi dan BOK dilakukan pemotongan sebesar 2-5% dari anggaran yang diterima oleh masing-masing puskesmas di daerah ini, ini memperkuat dugaan kami bahwa Kepala Dinkes Palas telah berpoya-poya dengan uang dari dana BOK tanpa memperdulikan mutu dan kualitas kesehatan di daerah palas”, ujar Ketua Umum GEMA Pembebasan Nasional Palas, Hasnul Hadiansyah Nasution, di Sibuhuan, Jum’at (14/11).

Dikatakakanya, data-data soal dana BOK sejak tahun 2010 lalu yang telah diterima oleh Dinkes Palas sudah ada dikantongnya, seperti dalam lampiran 2 Keputusan Menkes nomor : 551/Menkes/SK/V/2010, penerima dana BOK di puskesmas dan jaringannya untuk tiap kabupaten/kota tahun anggara 2010, Kabupaten Palas menerima sebesar Rp.198.000.000 dengan rincian sebesar setiap puskesmas di daerah palas menerima sebesar Rp.18.000.000, namun sepertinya dana BOK tahun 2010 di palas tanpa realisasi atau diduga fiktif.

“Begitu juga yang terjadi pada alokasi dan realisasi dana BOK tahun 2014 ini, kami ketahui sampai dengan bulan Mei 2014 Dinkes Palas sudah menerima sebesar Rp.1.075.800.000, pada data kami disebutkan, sampai dengan bulan mei 2014, baru sebesar Rp. 44.030.000 atau terealisasi sebesar 4.09%, itupun dibarengi dengan tindakan pemotongan yang kami ketahui tidak ada dasar legalitas pemotongan tersebut”, pungkas Hasnul.
Sedangkan, pada data tahun 2013, Dinkes Palas telah menerima alokasi dan realisasi dana BOK sebesar Rp. 1.340.000 dengan pelaksanaan sebesar Rp. 563.429.000, realisasi ini juga dinilai fiktif, demikian juga dugaan praktek penilepan dana BOK oleh Dinkes Palas untuk tahun anggaran 2011 dan 2012 sudah dilakukan tanpa adanya pelaksanaan yang nyata untuk meningkatkan mutu dankualitas kesehatan di daerah palas, sungguh suatu pemandangan yang menyedihkan bagi suatu daerah kabupaten yang baru akan berkembang, sergah Hasnul.
Padahal, katanya lagi, sesuai dengan Peraturan Mekes RI nomor 1 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis BOK, dalam pasal 2 disebutkan, BOK dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan Kabupaten  / Kota agar dalam pengelolaan BOK  pada tahun 2014 dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Ditegaskan lagi pada Pasal 3, bahwa BOK dimaksud bertujuan untuk, meningkatkan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target MDGs tahun 2015, tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu. tersusunnya perencanaan tingkat Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja,terselenggaranya loka karya mini sebagai forum penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan di Puskesmas.

“Juga, terlaksananya kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes / Polindes dan Posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif dan terselenggaranya dukungan manajemen di kabupaten/ kota dan provinsi, namun semua regulasi ini seperti begitu saja dikangkangi oleh Dinkes Palas”, ucapnya.

Atas dasar pemikiran tesebut dan dengan sejumlah data serta bukti yang telah ditemukan, GEMA Pembebasan Nasional Palas meyampaikan pernyataan sikap, agar penyaluran dana BOK untuk Kabupaten Palas dapat ditinjau kembali dan meminta pertanggung jawaban penggunaan dana BOK dari tahun 2010 hingga tahun 2014 oleh Dinkes Palas, meminta aparat hukum untuk mengusut persoalan dana BOK di palas bila terbukti benar dugaan korupsinya, segera lakukan proses hukum terhadap penanggung jawab dana BOK tersebut, desaknya.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinkes Palas Lely Ramayulis ketika dikompirmasi melalui selulas tidak menjawab.
Surat dari Direktorat Jenderal Kemenkes RI hal pertanggung jawaban kegiatan BOK.
Baca Juga :  Sidang Kasus Dugaan Korupsi DAK Padangsidimpuan, Hakim Perintahkan Kasek Pulangkan Uang

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*