Kisruh BlacBerry Tifatul Kebingungan Ditanya RIM Itu Apa

Di tengah-tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I, Menkominfo Tifatul Sembiring tiba-tiba dicecar tentang jenis layanan yang diberikan Research In Motion (RIM) melalui perangkat BlackBerry-nya, apakah termasuk operator atau content provider (penyedia konten).

1513503p Kisruh BlacBerry Tifatul Kebingungan Ditanya RIM Itu Apa
Pasalnya, twit-twit terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini sering kali mengundang kritik, termasuk soal pemblokiran BlackBerry.

Tifatul pun akhirnya kewalahan dan menyatakan masalah definisi tersebut akan kembali dibahas dengan Komisi I kemudian hari. “RIM saat ini adalah makhluk asing. Ia berlaku sebagai operator penyedia jasa internet tetapi juga content provider. Pemerintah saat ini belum yakin posisi RIM,” ujar politisi Golkar, Tantowi Yahya, Senin (17/1/2011), dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Kominfo dengan Komisi I, di Jakarta.

Pernyataan Tantowi ini ditujukan kepada Tifatul beserta jajarannya yang hadir dalam RDP tersebut. Ia pun melihat perkembangan pesat BlackBerry di Indonesia adalah perkara serius dan mendesak untuk segera dirumuskan pemerintah.

“Kalau misalnya dia operator, RIM harus punya server sendiri dan taat sama undang-undang telekomunikasi, pornografi dan ITE,” ucapnya. Apabila RIM dianggap sebagai operator, lanjur Tantowi, maka RIM tidak perlu membayar pajak ataupun memasang server di Indonesia.

“Kalau pemerintah saja nggak yakin, masa rakyatnya yakin juga. Gimana bisa yakin kan?” kata Tantowi.

Oleh karena itu, di dalam simpulan RDP hari ini, Tantowi bersikeras bahwa poin tentang perumusan definisi RIM harus segera dirampungkan Kemenkominfo.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Tifatul Sembiring menjawab santai. “Nantilah itu kita bicarakan bersama Komisi I,” ungkapnya.

Baca Juga :  10 Cara Untuk Meningkatkan Sinyal WiFi

Ia menjelaskan, pemerintah menganggap RIM sebagai penyedia konten namun juga berperan sebagai importir handset BlackBerry. “Tapi secara elektronik mereka melanggar Undang-undang, termasuk soal akses pornografi. Itu saja dululah yang kami kejar,” ujarnya. (kompas.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*