Kisruh DPRD Madina, Ketua Langgar Tatib, Anggota Sampaikan Mosi Tidak Percaya

PANYABUNGAN ( Berita): Sebanyak 26 anggota DPRD Kab.Madina yang terdiri dari Partai Hanura 4 orang, PKS 4 orang, PKB 4 orang, PAN 3 orang, PDIP 2 orang, PDK 2 orang, PKPI 2 orang, PPP 2 orang , Republikan 1 orang, Barnas 1 0rang dan Pelopor 1 orang yang tergabung dalam Koalisi Madina Madani , Jumat ( 27/1 ) Seusai Paripurna Pengesahaan Program Kerja DPRD Tahun 2012 Menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada Ketua As.Imran Khaitamy Daulay. SH sebagai bentuk Kekecewaan karena berbagai faktor yang tertuang dalam Tatib DPRD.

“ Kita sangat tidak percaya lagi ke depan di Pimpin As.Imran Khaitamy Daulay.SH dan 26 orang anggota DPRD Madina Priode 2009-2014 tidak mau lagi di Pimpinnya dan setiap dia memimpin rapat nantinya maka 5 Fraksi akan meninggalkan ruang Paripurna/Rapat,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Madina H.Riadi Usnan Hasibuan.Lc, Ketua Fraksi Hanura Ir.Ali Makmur Nasution, Ketua Fraksi Madina Bersatu Zulkarnaen Nasution.SE, Ketua Fraksi Perjuangan Reformasi Ali Hanafiah Nasution.SH, Ketua Fraksi PKB M.Jafar Suheri Nasution dan sejumlah anggota DPRD kepada sejumlah Wartawan di Gedung DPRD, Senin ( 30-1) .

Menurut mereka, Ketua DPRD Madina As.Imran Khaitamy Daulay.SH selama ini jarang hadir sehingga banyak agenda-agenda DPRD terlambat dilaksanakan, misalnya program kerja setiap tahunnya tidak pernah dibicarakan secara benar dengan anggota dan lebih-lebih dengan pemerintah sama sekali tidak pernah di bicarakan, sebab program kerja itu harus singkron dengan program pemerintah kalau tidak akan banyak kendala yang muncul.

Kata mereka, ke 26 orang anggota DPRD yang menyampaikan Mosi Tidak Percaya bukan mau menggantinya, tapi murni ke 26 orang anggota dewan tidak mau lagi di pimpinnya, kalau menggantinya itu hak Partainya dan lucu sekali Ketua Fraksi Golkar Ir.Wildan Nasution mengatakan kita mau mengganti As.Imran Khaitamy, kita juga memahami Undang-Undang dan Peraturan, apa salah kita menyampaikan Mosi Tidak Percaya, itukan hak kita menyampaikan, kenapa disalah artikan.

Bahkan kata mereka, kepemimpinan As.Imran Khaitamy Daulay.SH sudah tidak dapat di pertahankan dan dinilai tidak mampu lagi memimpin lembaga DPRD karena akan menjadi biang kerok perpecahan sehingga tugas dan fungsi DPRD akan terhambat dan juga 5 Fraksi DPRD yang ada akan terus melanjutkan kegiatan DPRD minus Ketua DPRD As.Imran Khaitamy Daulay.SH, sebab semua langkah yang di tempuh 5 Fraksi telah di rapatkan secara matang baik di Fraksi maupun di Partai masing-masing.

Selain itu, yang hadir dalam acara Paripurna adalah 5 Fraksi dari 7 Fraksi yang ada, sebab sebelumnya anggota DPRD dari PAN 3 orang dan 1 dari Barnas adalah bergabung di Fraksi Golkar Plus dan sejak Jumat ( 27-1) telah bergabung dengan Fraksi Perjuangan Reformasi .

Baca Juga :  Orangtua Balita Gizi Buruk Bingung Tebus Obat

Tentang alas an 2 Fraksi ( Golkar dan Demokrat ) tidak masuk Paripurna yang mengatakan karena aka nada keributan adalah mengada-ada, sebab ruang Paripurna itu adalah ruang perdebatan dan bahkan di Tatib jika ada Deodlock juga di atur, jadi alas an mereka menghindari Perdebatan adalah alas an lawak-lawak yang memang mencoba menghindar dari kepentingan rakyat dan mengutamakan kepentingan golongan mereka yang di buktikan dengan tidak sukanya mereka dilakukan penggantian pengurus alat kelengkapan dewan yang dinilai selama ini kurang efektif melakukan pengawasan.

Mewakili anggota DPRD dari PDI Perjuangan Iskandar Hasibuan secara terpisah kepada sejumlah Wartawan, persoalan Mosi Tidak Percaya adalah hak anggota DPRD kepada Ketua, karena mosi itu disampaikan dirasakan anggota sikap-sikap ketua selama ini, bukan mau menggantinya, hanya saja ke 26 anggota sudah tidak percaya lagi terhadapnya dalam memimpin DPRD ke depan, kok dikatakan ingin menggantikannya dan semua orang bukan saja anggota DPRD mengetahui bahwa menggantinya adalah hak partainya/praksinya.

“ Komentar Ketua Fraksi Demokrat Ir.Ali Mutiara yang mengatakan ada sejumlah anggota yang memicu keributan adalah komentar yang ngawur dan mengada-ada, siapa yang mau membuat keributan, kita ini anggota DPRD kok mau ribut, janganlah macam anak kecil yang suka menuduh orang yang ngak-ngak,” ujar Iskandar Hasibuan.

Kata dia, salah seorang anggota Fraksi Demokrat Arminsyah Batubara justuru mengatakan mau gabung dengan Koalisi 5 Fraksi tapi dia minta bagian yaitu jabatan Komisi IV, makanya kita heran dengan sikap Ketua Fraksi Demokrat, apakah dia menyadari komentarnya, atau anggotanya yang minta jabatan di alat kelengkapan yang mengada-ada atau permainannya agar selamat dalam Koalisi, macam anak-anak saja, di satu sisi ingin merapat di sisi yang lain menuduh kita mau membuat keributan.

Saya heran, ujar Iskandar, kenapa kalau 5 Fraksi ( Fraksi Hanura, PKS, Madina Bersatu, PKB dan dua orang dari Fraksi Perjuangan Reformasi membentuk koalisi lalu di tuduh mau “ Ribut “ padahal dulu ketika Madina Bersatu dan Hanura tidak masuk Koalisi aman-aman saja dan juga ketika PKB dan PKS tidak masuk Koalisi juga aman, lalu kenapa ketika 5 Fraksi Koalisi sekarang ada tudingan macam-macam, bukankah kita ber politik, apa salah, kalau salah Undang-undangnya mana.

“ Janganlah karena kita (26 anggota red ) menyampaikan Mosi Tidak Percaya lalu di tuduh mau ribut, siapa yang ribut, alas an tidak masuk karena tidak mau program kerja terganggu, justuru agenda program kerja oleh Ketua/Pimpinan DPRD Madina lengah selama ini makanya kita desak di percepat, aneh rasanya,” ujar Iskandar Hasibuan dengan lantang.

Baca Juga :  IN MEMORIAM - GUS DUR

Sementara itu, Ketua DPC.PPP Madina H.Dahler Nasution secara terpisah kepada Wartawan mengatakan rasa bingungnya atas komentar dari dua tokoh Parpol yang tidak mengikuti Paripurna, sebab tuduhan yang mengatakan Unik acara Paripurna adalah tudingan yang mengada-ada, bukankah Paripurna itu boleh di hadiri/disaksikan oleh masyarakat manapun untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan anggota DPRD dari parpolnya.

“ Aneh sekali masayrakat menghadiri Paripurna di tuduh unik dan lain, apa tidak boleh dihadiri masyarakat Paripurna, katanya mereka ingin memperjuangkan asfirasi rakyat, kenapa rakyat dating menghadiri Paripurna lalu di tuduh lain,” ujar H.Dahler Nasution.

Sementara itu, Ketua Peradi Tabagsel H.M.Ridwan Rangkuti.SH yang dihubungi Wartawan di tempat terpisah, mengatakan Ketua DPRD Madina As.Imran Khaitamy Daulay harus berjiwa besar, karena pengajuan Mosi Tidak Percaya dari 26 anggota DPRD Madina adalah hak-hak politik anggota DPRD yang merupakan akumulasi kekecewaan selama di pimpin oleh Ketua DPRD Madina.

Kata dia, Mosi tidak percaya itu jangan di sikapi secara enteng dan pengakuan salah dan minta maaf misalnya, maknanya bukan untuk mengkritiki sang ketua, keinginan dan hak politik dari anggota DPRD untuk melakukan perobahan  dalam sistim kepemipinan di DPRD agar tidak staknan karena kehadiran atau kordinasi yang jarang .  “ Saya melihat kejdain tersebut sebagai cerminan kegagalan As.Imran sebagai pribadi dalam jabatan sebagai ketua DPRD Madina,” ujar Rangkuty.(Rin ).

beritasore.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*