Koalisi Merah Putih Putuskan Berada di Luar Pemerintahan

KOMPAS.com/Indra Akuntono Seluruh elite partai pendukung Prabowo-Hatta saat menanggapi putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014, di Hotel Grabd Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2014)

JAKARTA, Koalisi Merah Putih mengakui putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut menolak seluruh gugatan tim Prabowo-Hatta. Kedepannya, Koalisi Merah Putih memastikan akan berada di luar pemerintahan.

“Kecintaan kami pada negeri ini terus kawal dan kontribusi walaupun berada di luar pemerintahan. Kami tidak akan biarkan bangsa ini dikendalikan segelintir orang,” kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam (21/8/2014).

Tantowi kemudian menerangkan, koalisi akan terus berjuang untuk memajukan kepentingan bangsa dan negara meski berada di luar pemerintahan. Ia pun mengingatkan langkah-langkah hukum yang saat ini masih berjalan akan tetap dikawal demikian juga dengan langkah-langkah politik.

Tak hanya itu, Tantowi juga menekankan koalisi menginginkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ia menegaskan cita-cita itu merupakan yang utama dan tidak ingin dikhianati.

“Indonesia yang kita kehendaki tidak kenal lelah, lebih baik mati daripada tunduk dan didikte bangsa lain,” papar Tantowi.

Lebih jauh, Tantowi juga menyampaikan gerakan politik koalisi akan terus dilakukan di semua tingkatan politik.

“Di MPR, DPR, dan DPRD akan terus kawal pemerintah sebagai kekuatan penyeimbang. Dengan cara itu kami akan pastikan check and balances berjalan dengan baik,” ucap Tantowi.

Baca Juga :  JK: Taufiq Kiemas Penjaga Nasionalisme

Dalam konferensi pers tersebut tidak dihadiri oleh pimpinan partai koalisi. Terlihat hanya para sekjen dan perwakilan partai, seperti sekretaris jendral partai dari Golkar Idrus Marham, Ahmad Muzani Partai Gerindra, Ahmad Wibowo dari PBB, M. Romahurmuziy dari PPP, Taufik Kurniawan dari PAN, Taufik Ridho dari PKS. Di luar sekjen, dihadiri juga oleh Tantowi Yahya Jubir Koalisi, Fadli Zon Waketum Gerindra, Fahri Hamzah Wasekjen PKS, Ali Mochtar Ngabalin dari Golkar.

/ KOMPAS.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*