Komisi I Jadwalkan Raker dengan BKD

Persoalan Honorer Dibahas

SIDIMPUAN-Persoalan masa depan tenaga honorer kategori I dan II di Pemko Padangsidimpuan, khususnya yang sudah diumumkan dan sedang diproses Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan dibahas DPRD dan Pemko Psp.

Masalah ini akan dibahas oleh Komisi I DPRD Kota Psp yang membidangi hukum, pemerintahan termasuk mengenai kepegawaian melalui Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ketua Komisi I, Khoiruddin Rambe SSos dan Soritaon Siregar mengatakan, persoalan pendataan tenaga honorer ini cukup riskan, karena menyangkut masa depan tenaga honorer. Karenanya, perlu keseriuasan soal ini.

“Untuk kategori I, datanya sudah disampaikan BKD kepada Komisi I beberapa waktu lalu. Sedang kategori II belum disampaikan, karena saat ini masih diproses di BKN,” ujar keduanya, Selasa (24/4). Ketika ditanya apakah ada indikasi kecurangan dalam pengumumnan honorer kategori I yang diumumkan BKD Psp dikantornya sendiri, politisi PKS ini melihat bahwa tidak ada masalah untuk kategori I dari 17 nama yang sudah diumumkan BKD di kantornya. Namun, yang sangat rawan akan terjadinya manipulasi dan kecurangan pendataan, menurutnya adalah mengenai tenaga honorer kategori II mengingat jumlahnya cukup banyak.

“Untuk itulah kita melakukan raker ini untuk membahas dan mendengar penjelasan dari BKD bagaimana sebenarnya proses pendataan untuk kategori I dan khususnya kategori II ini. Sehingga bisa dijelaskan secara masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sehingga tidak ada kesan atau dugaan tidak transparan atau ada dugaan rekayasa dan kecurangan dalam pendataannya,” jelasnya.

Baca Juga :  Ketua Panwas Bantah Tolak Hasil Pemilukada Padangsidimpuan

AMPBB Psp mendukung langkah yang diambil oleh Komisi I DPRD Psp, namun mereka melihat untuk persoalan honorer kategori II karena saat ini masih dalam proses di BKN, belum ada ditetapkan aturannya oleh pemerintah. Namun kategori honorer I jelas sudah ada aturannya dan datanya sudah diumumkan dan diserahkan ke BKD adalah persoalan yang paling sensitive, karena sudah ada hasilnya.

“Sebenarnya yang paling penting saat ini untuk dibahas adalah kategori honorer I, karena sudah ada barangnya. Kalau kategori II kan belum ada aturannya. Jadi kita minta Komisi I DPRD Psp membahas dan mempertanyakan masalah honorer kategori I dan dijadiikan prioritas, sehingga kita masyarakat puas apa jawaban dari BKD. Karena sejak awal kita sudah curiga karena BKD melawan perintah BKN yang mengharuskan BKD daerah mengumumkan nama-nama honorer kategori I yang memenuhi criteria diumumkan di media massa, sedangkan BKD tidak ada mengumumkannya,” ujar pengurus AMPBB, Andi Lumalo Harahap dan Halomoan Harahap.

Sebelumnya Kaban BKD Psp Asli Rangkuti mengatakan tidak akan mengumumkan lagi tenaga honorer kategori I ke media massa, karena waktu pengaduannya sudah habis yakni selama 14 hari dan juga karena beban dana tidak ditampung di APBD untuk membuat pengumuman di media massa.

Adapun alasannya adalah yang paling utama kata Asli mengapa selama ini data tenaga honorer kategori I tidak diumumkan di media massa adalah karena beban dana, dimana dana untuk mengumumkannya tidak ada ditampung dalam APBD Kota Psp atau di pos BKD tahun 2012 ini. “Kita tidak bisa membuat seperti daerah lain, karena dananya tidak ada ditampung di APBD Psp,” dalihnya. Kemudian ketika ditanya apakah dengan begitu maka tidak akan lagi diumumkan di media massa atau sama artinya membangkang perintah dari BKN yang mewajibkan BKD mengumumkannya melalui media massa, Asli berdalih bahwa setelah waktu yang ditentukan selama 14 hari sudah usai, maka tidak perlu lagi diumumkan di media massa.

Baca Juga :  Reward Keuangan Terbaik Korbankan Pejabat PPKD Sidimpuan

“Waktunya 14 hari sudah habis, jadi tidak perlu lagi diumumkan di media massa,” ujarnya sambil berlalu. (phn/mer)

sumber : metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*