Komisi I Padang Lawas Utara Minta Kadis Dikbudpora Tindak AR

Sabtu, 05 Desember 2009- www.metrosiantar.com

Oknum yang Diduga Melanggar Permendiknas No 2 Tahun 2008
PALUTA-METRO; DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara mengecam oknum pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Paluta berinisal AR, yang diduga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2008 tentang buku. Selanjutnya, komisi I meminta Kadis Dikbudpora menindak tegas oknum tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Paluta, Amas Muda Siregar SE, kepada METRO, terkait pengadaan buku paket berupa buku paket dan buku sekolah elektronik atau BSE, bagi siswa di Kabupaten Paluta yang diduga sarat KKN. Pasalnya, AR melanggar Permendiknas RI Nomor 2 tahun 2008 tentang buku.

Dalam Permendiknas, kata Amas Muda Siregar, disebutkan, pendidikan dan tenaga kependidikan, anggota komite, sekolah/madrasah, dinas pendidikan, pemerintah daerah dan/ atau koperasi yang bersangkutan atau tenaga pendidik, satuan pendidik, baik secara langsung atau tidak langsung atau bekerja sama dengan pihak lainnya, dilarang bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada peserta didik dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

“Maka kita minta kepada pejabat instansi, yakni Pelaksana Tugas Kadis Dikbudpora Paluta, Drs Hazairin Hasibuan, agar segera menindak tegas oknum pegawai Dikbudpora Paluta berinisal AR yang diduga melanggar Permendiknas,” ujarnya.

Ia menegaskan, oknum AR diduga bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada peserta didik dan satuan pendidikan yang bersangkutan. Maka oknum AR sudah jelas menyalahi peraturan. Sehingga, Kadis diminta turun tangan dan menindak tegas, agar nantinya tidak ada lagi, tenaga pendidik maupun satuan pendidik di wilayah Paluta menjadi pengecer maupun distributor buku. Penindakan tersebut diharapkan bisa memberi efek jera praktik jual beli buku di sekolah.

Baca Juga :  Warga Sipirok, Digigit Nyamuk, Kaki Terancam Diamputasi

Plt Kadis Dikbudpora, Drs Hazairin Hasibuan, menjelaskan, sekolah atau guru dilarang menjual buku maupun lembar kerja siswa (LKS), baik secara langsung kepada siswa di kelas maupun melalui perantaraan koperasi. Hal tersebut diatur dalam Permendiknas Nomor 2 tahun 2008. Apabila Permendiknas tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Sebelumnya, oknum AR langsung membantah, dengan mengatakan, tidak benar ada soal campur tangan dirinya tentang pengadaan buku di Kabupaten Paluta. “Itu tidak benar. Kami hanya sekedar mengarahkan agar tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan masa lalu,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, sebab masa lalu banyak masalah di sekolah, seperti sudah dibayar pihak sekolah tapi buka tak kunjung datang, dan ada lagi sebaliknya. (thg)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*