Komnas HAM: Percepat Dialog Papua-Jakarta

KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercepat dialog antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan krusial di Papua secara adil, bermartabat, dan proporsional dengan melibatkan berbagai elemen bangsa.

Demikian disampaikan Komnas HAM dalam keterangan kepada pers yang disampaikan Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh di Jakarta, Jumat (4/11/2011). “Komnas HAM juga merekomendasikan dan mendesak Presiden mengevaluasi secara menyeluruh kinerja institusi dan aparat keamanan, serta penempatan pasukan yang tersebar di wilayah Papua dan Papua Barat,” kata Ridha.

Selain itu, menurut Ridha, Komnas HAM juga mendesak Presiden mempercepat pelaksanaan pembangunan yang berwawasan HAM bagi pemenuhan hak-hak mendasar bagi masyarakat Papua.

Pemerintah pusat juga perlu mengatur secara khusus dan mengawasi terus-menerus penggunaan anggaran yang ada sehingga benar-benar dapat tepat sasaran.

Terkait pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menilai, sampai saat ini belum terlihat UP4B melakukan terobosan dalam upaya menangani masalah Papua.

Salah satu penyebab, menurut Ifdhal, Presiden belum melantik Ketua UP4B Bambang Dharmono. Akibatnya, UP4B belum dapat sepenuhnya bekerja.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Keputusan Dahlan Iskan Akibatkan Krisis Energi di Sumut

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*