KOMPAK Padang sidimpuan dan Kelompok Antikorupsi Lainnya Unjuk Rasa di Kejati Sumut

koordinator aksi Kompak, Timbul Simanungkalit

TEMPO Interaktif, Medan – Tiga kelompok unjuk rasa antikorupsi, Selasa (6/4), mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan. Aksi yang digelar seratusan orang ini sempat diwarnai kericuhan saat salah satu kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Pancasila Indonesia memblokir jalan di depan Kejati Sumut dan meledakkan petasan.

Unjuk rasa awal digelar Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat dan massa yang menamakan diri, Kompak. Keduanya massa menyoroti dugaan korupsi di Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan.

Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat mendesak Kejaksaan segera mengusut dugaan korupsi Rp 2 miliar, anggaran pemekaran Kabupaten Madina pada 2009. Mereka menuding terjadinya pekerjaan fiktif pada penggunaan anggaran tersebut. “Kejati Sumut harus mengaudit dana mobilisasi yang diduga difiktifkan,” tegas Hajrul Aswat, koordinator aksi.

Massa Kompak meminta Kejaksaan segera memulai penyelidikan dugaan korupsi di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegah Kebakaran, Pemko Padangsidimpuan, nilainya mencapai Rp 5,2 miliar. Dugaan korupsi di tiga instansi itu diserahkan koordinator aksi Kompak, Timbul Simanungkalit kepada perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Baru selesai menerima aksi, gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali digeruduk massa pengunjuk rasa. Kali ini, aksi Masyarakat Pancasila Indonesia sempat diwarnai aksi kericuhan.

Massa semula akan menyampaikan aspirasi dan menuntut Kejaksaan segera mengusut dugaan korupsi mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara, sempat adu dorong dengan petugas kepolisian. Bermula saat massa hendak menerobos masuk ke halaman kejaksaan, namun ditahan petugas kepolisian yang sudah siaga di pintu gerbang.

Baca Juga :  Antispasi Lonjakan Harga - Bulog Palas Gelar Operasi Pasar Beras

Massa yang kecewa akhirnya melakukan aksi orasi di tengah badan jalan, akibatnya menyebabkan jalur lalu lintas menjadi macet. Aksi tersebut, massa juga sempat menyalakan petasan. Meredam suasana yang mulai memanas, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum, Edy Irsan Tarigan menemui massa.

Kepada massa, Edy menjelaskan, kasus yang diduga melibatkan Gubernur Sumatera Utara ditangani oleh dua institusi hukum. “Kami (Kejaksaan) menangani dugaan korupsi anggaran penanggulangan banjir bandang, sedangkan KPK menangani kasus dugaan korupsi APBD,” jelas Edy.

Soetana Monang Hasibuan

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*