Komunikasi Politik Tentang Ibu Kota Tapanuli Selatan Pasca Pemekaran

Oleh: Shohibul Anshor Siregar*)

121615826af518e00500d95db2de4de54d3ba45f Komunikasi Politik Tentang Ibu Kota Tapanuli Selatan Pasca PemekaranTampil sebagai salah seorang penanggap dalam pertemuan di Grand Antares Medan tanggal 25 Juni lalu, yang mulia Bapak Dr (phil) Dharma Indra Siregar yang kerap menyebut dirinya The Crown Prince from Sipirok Bagas Godang, bagi saya cukup informatif meski banyak pihak tak menyimak serius karena gaya bicara yang kerap “luar biasa”. Tentu saja versi yang mulia Bapak Dr (phil) Dharma Indra Siregar ini bisa dan boleh dibantah sesiapa pun dan tentu dengan argumen pula.

Dari pembicaraannya saya menyimpulkan bahwa Siprok itu adalah kawasan Pasar Sipirok, Baringin (kampung halaman yang mulia Bapak Wakil Bupati Aldinz Rapolo Siregar) dan Parau Sorat. Ia menyebut konsepsi berusia 400-500 tahun. Penjelasan ini agak mirip dengan uraian pada buku yang mulia alm MO Parlindungan (Mayor Alfred Sregar) berjudul “Sipongki Nangolngolan“. Akan banyak yang tak faham ungkapannya yang mengacu pada ungkapan historis demikian: “Ompu Palti Raja, Ompu Palti Sabungan, Sisuan Hariara di Onan Pangaribuan, Datu Na Hurnuk di Napa-Napa ni Sibualbuali“.Dengan ungkapan ini ia sedang mengawali penuturan sejarah Sipirok.

Kini memang Sipirok sebagai sebuah daerah Kecamatan memiliki 103 desa (betul gak ya). Tetapi semuanya memiliki titik nol pada “tiga titik moderasi utama Poken Sipirok, Baringin dan Parau Sorat”. Jika yang mulia Bapak Dharma Indra menyebut 400-500 tahun, maka itu miriplah penjelasannya dengan yang mulia Mayor Alfred yang menerangkan migrasi marga Siregar dari Muara (bukan Muara Siregar yang di Sipirok).

Titik moderasi di tiga titik nol tadi adalah sebuah kesatuan yang biasa dijuluki dengan sebutan pengikat “Kuasa di Sipirok, Bisuk di Baringin dan Tua di Parau Sorat”. Ini menerangkan pola pengelolaan kehidupan pada masa dulu dengan kecenderungan-kecenderungan pembagian (division) of authority (barangkali saja).

Interpretasi. UU No 37 dan 38 (tentu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, apalagi SK Menteri berhirarki di bawah UU kan? Yang mulia Bangun Siregar lebih faham menerangkan ini) tentulah memiliki interpretasi autentik tentang konsep “Sipirok” saat diundangkan. Jika yang dimaksudkannya adalah Kecamatan Sipirok, tentu itu harus disebutkannya secara langsung dan lengkap. Jika besok saya Bulu Payung (salah satu desa di Kecamatan Sipirok), tentulah saya memang bisa mengatakan kepada teman saya yang menghubungi saya dari Jakarta atau somewhere “Sorry, besok sajalah ya saat ini saya sedang berada di Sipirok”. Tetapi kepada anak dan isteri saya sewaktu berangkat dari rumah saya terangkan explisit bahwa saya tidak ke Sipirok, cuma ke Bulu Payung, beberapa kilometer sebelum Aek Latong dan belum sampai Sipirok.

Baca Juga :  Ganyang Malaysia?

Status lahan dan kontur tanah. Jika yang mulia Bapak Ongku P Hasibuan dan yang mulia Bapak Syahrul M Pasaribu (keduanya Bupati pada periode berbeda) sama-sama meminta izin untuk mendapatkan lahan perkantoran dari kawasan hutan (kepada Menteri Kehutanan), maka hal ini pun menjadi sesuatu yang tak berbeda jika banyak orang tua dari Sipirok mengatakan “mengapa bukan Simago-mago saja?” Toh sama-sama dianggap hutan oleh negara yang aneh ini (harangan aha de antong na adong di Simago-mago. Arongku Haromonting. Galon minyak ada pula di “harangan” itu).

Dua bupati dalam dua periode yang berbeda di daerah yang sama meminta izin untuk keperluan yang sama kepada Kementerian yang sama dengan dua pejabat yang berbeda karena periode berbeda. Saya tidak tahu tiga hal (1) apakah lokasi yang sama diajukan oleh dua bupati. (2) Apakah permohonan dua Bupati tak diperkaitkan sesama oleh Menteri (3) Apakah Menteri tidak memikirkan secara matang penyimpangan yang potensil melawan UU (kini sudah digugat).

Di Padangsidimpuan ada Alaman Bolak. Apakah hal serupa secara teknis tak bisa dibuat di lokasi yang kontur tanahnya seperti Simago-mago? Kontur tanah dapat menambah aestetika dan tak selamanya bangunan berada di tanah datar sebagaimana halnya begitu nyaman menginap di Hotel Tor Sibohi yang berbukit itu.

Sipirok VS Luar Sipirok

Secara politik yang Mulia Bupati Bapak Syahrul M Pasaribu bisa menghitung resistensi Sipirok dalam kaitannya dengan peluang mendapatkan pembelaan dari luar Sipirok (bipolar and segmentary process). Saya lihat itu akan terjadi. Saya tak sedang pesimis untuk upaya yang mulia Bapak Bangun Siregar di PTUN. Dalam pertemuan tanggal 25 Juni lalu itu saya menyimak 3 pembicara setelah yang mulia Bapak Dr (phil) Dharma Indra Siregar. Menurut saya semua menunjukkan resistensi besar. Jika pun misalnya yang mulia Bapak M Abduh Pane berbicara, ataupun yang mulia Bapak MP Siregar (Gelleng), saya yakin kedua pinisepuh itu akan mengekspresikan resistensi meski dengan bahasa lebih kebapakan.

Baca Juga :  “ ULANG HOLAN KECET ” - Catatan Pinggir LP2TS untuk Bupati Tapsel yang Baru

Resisten yang semakin serius mungkin bisa berkembang. Perhatikanlah bahwa orang Sipirok di Jakarta bukan cuma melakukan gugatan, melainkan sudah juga berkirim surat kepada berbagai pihak agar menunda pemberian bantuan dan pembangunan kepada karena masih terkait dengan proses gugatan. Surat bertanggal 23 Juni 2011 itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Adm. Keuangan Daerah, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kantor Kementerian Dalam Negeri RI.

Pertemuan Grand Antares konon adalah pertemuan kedua setelah perdana di Jakarta. Komunikasi politik lebih intensif masih sangat diperlukan lagi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang amat tajam ini. Itu catatan saya kepada yang mulia Bapak Bupati Syahrul M Pasaribu.

Tarsaima jolo hata ni surat on. Mangido maaf tu sude koum sisolkot, bo pe yang mulia pak Bupati Syahrul M Pasaribu.

_____________________________________________________________________________

*) Penulis: dosen sosiologi politik FISIP UMSU, Koordinator Umum nBASIS

sohibul copy Komunikasi Politik Tentang Ibu Kota Tapanuli Selatan Pasca Pemekarann’BASIS adalah sebuah Yayasan yang didirikan tahun 1999 oleh sejumlah akademisi dan praktisi dalam berbagai disiplin (ilmu dan keahlian). ‘nBASIS adalah singkatan dari Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya dan memusatkan perhatiannya pada gerakan intelektual dengan strategi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perkuatan basis ekonomi dan kemandirian individu serta kelompok.
_____________________________________________________________________________

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. He.ehe.a.a. ulasan yang bagus dan menarik…. satu hal yang perlu kita ketahui… biasanya dalam suatu pusat kota akan ada satu titik pusat dan dari titik pusat akan diambil jarak 3 KM, 5 KM, 9 KM dst…. dan Pengertian Kota Sipirok akan terlihat jelas apakah Penetapan kantor pemerintahan tersebut sekarang menyalahi UU atau tidak.
    Kalau tidak salah dengar sih isunya… Solusi yang mungkin akan menjadi titik tengah adalah Kantor DPRD dan Kantor BUPATI dibuat terpisah (tapi itu kalau tidak salah dengar loh he.aha.ha.aahaaaaa)… yang satu berada di Area Kota Sipirok dan yang satu berada di Penetapan yang ada saat ini.

    Saya pernah lihat sekilas Daftar Tanah yang direncanakan oleh penetapan PEMDA sekarang dengan melepas status hutang lindung yang sudah terbit berangkali sekarang. Dari Daftar pemilik nama-nama Tanah tersebut (Tanpa Berpikir Negatif/tidak berprasangka Negatif), tidak salah kita lihat siapa-siapa pemilik Tanah tersebut dan apakah pemilik-pemilik itu PETANI atau Bukan Petani yang tinggal disana atau siapa-siapa pemiliknya????? dan Bagaimana Proses penetapannya, termasuk penetapan Jarak Pusat Kota Sipirok atau Kota Padangsidimpuan… Kita berharap semua dikembalikan sesuai dengan jalur Undang-undang agar dikemudian hari tidak terjadi salah mengartikan terhadap penetapan tersebut.

    Bila saat ini sedang di Gugat di PN, mari kita tunggu bersama-sama hasil dari Gugatan tersebut, kita harus hormati upaya tersebut tanpa harus berpikir Negatif sama orang yang menggugat. Apapun hasil Gugatan itu nanti biarlah itu menjadi yang terbaik untuk semuanya tanpa mempunyai rasa sakit hati dan dan dendam satu sama lainnya. Yang jelas Masyarakat dari kecamatan-kecamatan lainnya berharap Penetapan ini bisa sesegera dapat dilaksanakan agar sarana pembangungan di seluruh Tapanuli Selatan bisa lebih cepat berjalan dengan baik…

    Horas….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*