Konflik Lahan Sari Rejo – DPR: TNI AU Jangan Sewenang-wenang

Upacara Warga Korban Kericuhan Warga korban kericuhan yang terjadi dengan oknum anggota TNI AU melaksanakan upacara bendera memperingati HUT ke-71 Kemerdekaan RI di lapangan terbuka di Kelurahan Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/8). Mereka berharap peristiwa kericuhan yang terjadi pada Senin (15/8) ketika menggelar unjuk rasa terkait masalah tanah yang menyebabkan korban luka diusut tuntas. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/aww)
upacara Konflik Lahan Sari Rejo DPR: TNI AU Jangan Sewenang wenang

Upacara Warga Korban Kericuhan Warga korban kericuhan yang terjadi dengan oknum anggota TNI AU melaksanakan upacara bendera memperingati HUT ke-71 Kemerdekaan RI di lapangan terbuka di Kelurahan Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/8). Mereka berharap peristiwa kericuhan yang terjadi pada Senin (15/8) ketika menggelar unjuk rasa terkait masalah tanah yang menyebabkan korban luka diusut tuntas. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/aww)

Medan. Komisi II DPR serius menyelesaikan konflik warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan kontra TNI-AU terkait sengketa lahan di kelurahan tersebut. Terkait konflik yang berujung bentrokan pada Senin (15/8), Komisi II mengingatkan TNI-AU untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. “Kalian (TNI AU) punya sepatu, seragam dan peluru dibeli dari uang rakyat. Apa yang kalian banggakan? Kami ingatkan harus ada atensi serius,” kata anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan di hadapan ratusan warga Sari Rejo yang menggelar upacara bendera 17 Agustus 2016, di depan Lapangan Tembak, Sari Rejo, Rabu (17/8).

“Kami akan panggil komandan Lanud di sini. Apabila kejadian sesuai fakta, Dan Lanud harus dicopot dari jabatan. Kami ke sini agar dapat memastikan negara hadir di tangan rakyat. Komisi II DPR tidak main-main dengan kasus kekerasan ini,” ujar Arteria yang hadir bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Reza Patria dan anggota Rieke Dyah Pitaloka.

Kehadiran para wakil rakyat itu untuk mendapatkan informasi terkait pembubaran paksa aksi blokir jalan warga oleh aparat TNI AU yang mengakibatkan sejumlah warga dan wartawan yang meliput terluka.

Politisi berlatar advokad ini sangat menyayangkan kejadian penyerangan oleh prajurit TNI kepada warga saat aksi blokir jalan protes atas pematokan lahan mereka, yang menyebabkan sejumlah warga dan wartawan yang meliput terluka. Bahkan, ia tidak percaya kekerasan itu berlangsung di rumah ibadah.

“Awalnya saya pikir kejadian ini tidak berada di Indonesia. Kejadian ini merupakan tragedi hukum dan kebangsaan. Bagaimana alat kelengkapan negara beringas kepada rakyatnya. Salam merdeka, untuk mengingatkan bahwa kita belum merdeka,” ujarnya.

Baca Juga :  FKGH Minta Kepsek Tidak Manipulasi Data Honorer

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan Ilhamsyah meminta pemerintah pusat harus menuntaskan konflik tanah di Sari Rejo. Butuh ketegasan pemerintah, sehingga sengketa antara masyarakat dengan TNI tidak meluas.

“Panglima TNI, Kasau dan Presiden Republik Indonesia turunlah, menuntaskan masalah yang sudah berulang ini,” katanya.

Forum Muspida dan DPR RI sudah coba cari solusi tapi tak selesai. Menurutnya, kalau masih hanya sebatas pembicaraan, sampai kapan pun tak akan selesai. Sementara lahan yang diributkan itu-itu saja. Penduduk di lahan itu setiap semakin bertambah.

“Apakah lahan itu milik TNI AU atau masyarakat Sari Rejo, ini harus dijelaskan,” jelas Ilham.

Dia sangat menyayangkan, konflik lahan ini menyebabkan tindakan tak manusiawi dari aparat TNI AU terhadap warga dan juga wartawan yang sedang meliput di lokasi kejadian. Apalagi kejadian memalukan itu terjadi jelang HUT Kemerdekaan RI.

“TNI dan masyarakat harusnya dapat hidup berdampingan. Kalau masalah pers bebas meliput apa saja karena memang profesinya dijamin UU Pers No.40 tahun 1999,” katanya.

Ilham mengatakan, informasi yang didapatnya, bahwa sejak 1995, masyarakat Sari Rejo sudah dinyatakan menang atas lahan tersebut di tingkat Mahkamah Agung (MA). Hanya, aset tersebut belum dihapusbukukan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan mengatakan, pihaknya akan melaporkan kekerasan yang dilakukan prajurit TNI-AU ke Komnas HAM. Pasca kerusuhan, Formas telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak termasuk Dan Lanud, Kapolda, serta Walikota Medan.
Mediasi

Walikota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, Pemko akan memediasi konflik lahan di Sari Rejo. Pemko akan coba berunding dengan TNI AU dan Formas terkait perebutan lahan tersebut.

Baca Juga :  Gunung Sinabung Kembali Meletus

“Kami (Pemko Medan) akan adakan pertemuan antara Lanud dan Formas Sari Rejo, agar pihak Lanud bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Eldin, konflik ini hanya sekadar mis komunikasi. Di mana sesuai keterangan Danlanud, pematokan tanah oleh pihak TNI AU yang berunjung bentrok itu merupakan lahan yang tidak bersengketa dengan tanah masyarakat Sari Rejo.

“Karena mungkin masyarakat merasa sosialisasinya kurang jelas, sehingga masyarakat mempertanyakan hal ini,” katanya.

Eldin juga mengungkapkan, kelompok masyarakat Sari Rejo sudah bertemu dengannya ihwal masalah ini. “Dan setelah peringatan Hari Kemerdekaan ini kami akan adakan pertemuan,” sebutnya.

Disinggung soal tindak kekerasan yang dilakukan oknum TNI AU terhadap warga dan wartawan, Eldin mengaku sangat menyesalkan hal itu.

Sebelumnya, Kapentak Lanud Soewondo Mayor Jhoni Tarigan menyebut peristiwa itu merupakan tindakan situasional yang muncul di lapangan.
“Saya bilang bukan miskomunikasi, itu di lapangan, situasional di lapangan,” kata Jhoni.

Ia menuding warga memprovokasi terjadinya kericuhan di lokasi.

(iskandar/edward/ramita) – http://www.medanbisnisdaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*