Konflik Warga-Emas Martabe Murni soal Pipa Limbah

MEDAN-Konflik antara warga Desa Aek Pining, Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan perusahaan tambang emas, PT Agincourt Resources, murni soal rencana pemasangan pipa pembuangan air limbah operasional tambang ke Sungai Batang Toru.

“Dari hasil kunjungan Tim Advance ke lapangan, tidak ada masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan itu. Hanya saja, sebagian masyarakat mempersoalkan sistem perpipaan sisa air proses pertambangan ke Sungai Batang Toru,” kata Koordinator Tim Advance, Eddy Sofyan Purba, kepada wartawan di Medan, Minggu (23/9).

Dari pengamatan tim langsung selama dua hari di lokasi pertambangan, disimpulkan bahwa persoalannya hanya sosialisasi yang kurang, bahwa yang dibuang bukan limbah tapi sisa air limbah yang telah diproses dan dijamin tidak beracun, apalagi membahayakan makhluk hidup.
“Pihak perusahaan bersama pemerintah daerah nantinya bersedia membuktikannya dengan meminumnya setelah dimasak,” terang Eddy.

Untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa sisa limbah tersebut tidak berbahaya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut nantinya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjamin setiap tetes air sisa limbah yang mengalir ke Sungai Batangtoru akan tetap terjaga kualitas dan status airnya. Artinya air tetap layak dikonsumsi setelah dimasak terlebih dulu. “Status airnya dalam bentuk A1 yang artinya air bisa diminum setelah dimasak. Bukan langsung diminum, air (PDAM) Tirtanadi aja kita masak dulu nggak langsung diminum,” ujarnya.

Selain itu, pihak perusahaan juga berjanji dalam waktu kurun setahun, jika masyarakat masih ragu dengan air sisa limbah tersebut, pipa akan dipindahkan lebih dekat ke hilir. Bahkan dalam kurun waktu tiga tahun siap untuk langsung dialiri ke laut.

Baca Juga :  Hari Pertama Puasa, Pasar Pabukoan Sidimpuan Di City Walk Masih Sepi

Hanya saja dalam waktu dekat ini perusahaan tambang harus segera membuang sisa air limbahnya sebelum penuh. Karena itu diharapkan tidak ada lagi penolakan pemasangan pipa oleh warga.

Pemprov Sumut berharap persoalan tambang emas dapat dicarikan solusi yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan maupun masyarakat.
Karena itu jangan sampai ada oknum yang ingin menungganginya dengan tujuan pergantian manajemen tambang. “Jangan ini jadi permainan-permainan dari skenario investor untuk ganti manajemen. Hal-hal yang mustahil seperti ini bisa saja terjadi mengigat tambang ini akan menhasilkan triliunan. Kalau ini muncul, yang jadi korban provinsi,” kata Eddy.

Untuk ini, lanjutnya, Pemkab Tapsel perlu lebih intens menjalin komunikasi lebih dialogis melalui berbagai pendekatan termasuk pendekatan budaya.
Sosialisasi dan pemahaman akan terus dibangun hingga masyarakat yakin bahwa kehadiran tambang menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya seperti peluang kesempatan kerja yang terbuka untuk 2.000 masyarakat sekitar serta corporate social responsibility (CSR/tanggung jawab sosial persuhaan) akan lebih diperluas jangkauannya.

Soal rencana Pemprovsu meminta kenaikan jatah saham dari 5 persen menjadi 10 persen, Eddy Sofyan mengatakan, masalah saham, kesepakatan dan penandatanganannya itu dulu waktu masa Pak Rudolp M Pardede dan mantan Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan. Dari 5 persen yang diajukan dan disepakati itu, 70 persennya untuk daerah yakni Tapsel dan 30 persennya untuk Pemprovsu. Dari 70 persen yang untuk Tapsel, 40 persennya akan diberikan kepada masyarakat dan 30 persennya untuk pemkab. “Nah dan ini kan yang ingin direvisi, untuk kepentingan bersama yaitu menjadi 10 persen yang masih dalam negosiasi,” katanya.  (ari)

Baca Juga :  Jurang Jalan Butuh Dek Penahan

Sumber: hariansumutpos.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Oalah koq ada pula yang aneh-aneh kasih statement ini…
    Persoalan tambang adalah AMDAL yang cacat hukum..
    Disamping adanya manipulasi data yang menyatakan sungai batang toru tidak digunakan sebagai sumber air minum.. juga pengangkangan terhadap Peraturan Kepala Pengendalian Dampak Lingkungan RI No. 8 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat yang diabaikan. Karena warga dari Muara Batang Toru tidak pernah dilibatkan dan terlibat dalam pembentukan amdal ini.

    Jadi Bapak janganlah jadi antek-antek Kapitalis…
    Masalah penambahan saham bukan harus merengek-rengek seperti ini…
    Jangan mimpi anda berpikir pemakaian sungai Batang Toru seenak udel PT. AR…
    Pergantian management itu merupakan sesuatu hal yang mutlak karena mereka telah gagal….
    Bravo Rakyat Batang Toru….

  2. Edy Sofyan Purba masih birokrat berfikir otoriter, rakyat kawula yg baik mesti nrimo dicekoki pembenaran sepihak produk kekuasaan, beginilah kualitas jurnalis kota besar “SumutPos” yg tahu tahu secuilpun akar konflik. Masalah dasar bukan air sisa limbah toxinis atau higienis thok! Peraturan perundangan sudah mengatur bahwa rakyat terkena dampak tambang di Kecamatan Muara Batang Toru BERHAK ikut mengetahui, ikut menentukan bahkan ikut memutuskan mulai sejak awal perencanaan, penyusunan dan pengesahan Amdal tambang Agincourt. Hak mutlak rakyat utk ikut menentukan inilah yg dilenyapkan oleh Komisi Penilai Amdal yg terbukti didominasi pejabat Tapsel plus kroni-kroninya. Sehingga rakyat mengadukan ke polisi, Amdal tambang Agincourt cacat-hukum. Soal air sisa limbah tidak berbahaya, air terjaga kualitasnya, kurang sosialisasi bukan dasar konflik. Kok malah kini mau didalihkan karena kurang sosialisasi, pendekatan budaya dlsb? Ini kan kilah birokrat membodohi rakyat dgn taktik putar-belit silat-lidah hindari debat thema sentral konflik?
    Yg dipertanyakan adalah :
    (1) Apa dasar hukum pembuatan pipa saluran pembuangan air sisa limbah ke hulu Sungai Bt Toru?
    (2) Jika Amdal dijadikan dasar hukum pembuatan pipa saluran pembuangan air sisa limbah, sahkah atau cacat-hukumkah Amdal tsb?
    (3) Apakah Amdal yg sengaja dibuat dgn melenyapkan hak rakyat terkena dampak di hilir Sungai Bt Toru utk ikut merencanakan, merumuskan, menilai, menentukan aturan pembuangan limbah dalam dokumen Amdal, masih layak dijadikan alasan pembenaran pembuangan limbah ke hulu Sungai Bt Toru?
    (4) Apakah pembelokan isue yg dikoorkan birokrat dan para elite penguasa perlu diterima rakyat?
    Jadi, kembalikan dulu Hak Rakyat utk ikut menentukan Amdal yg mengatur lokasi pembuangan limbah. Jangan berfikir dan bersikap rakyat cukup hanya mendengar dan mengikuti segala pembenaran elite. Terakhir, rakyat udah muak melihat gaya elite yg cuma tahu ngejar rente.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*