Konflik Warga-Investor di Tambang Emas Martabe Harus Diselesaikan atau Rugi Triliunan Rupiah

Kepala BPMP Sumut: G-Resourches Bisa Menggugat Indonesia

MEDAN- Konflik antara pengelola tambang emas di proyek Martabe di Batangtoru, Tapanuli Selatan dengan warga di 11 desa di sekitar tambang terkait limbah tambang, harus segera diselesaikan. Bila ketidaksepahaman ini dibiarkan, akan menimbulkan efek negatif citra Sumatera Utara di mata dunia, bahkan akan menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah untuk Sumatera Utara.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut, Purnama Dewi menegaskan, faktor penting yang harus dijaga agar investor bersedia hadir dan bertahan di Sumut adalah menjaga keamanan mereka. Apalagi, manfaat dan fungsi investor hadir itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Banyak kerugian yang akan timbul bila tambang Martabe tutup, walau untuk sementara. PT Agincourt Resource (pengelola tambang) melalui induk usahanya G-Resource listing di Hongkong. Kalau mereka tutup, dunia internasional dan PMA lain (di Indonesia) akan melihat, dan akan mulai berpikir, ada apa ini?” ujar Dewi.  Kalau investor tidak nyaman, mereka hengkang. Padahal investasi mereka berlaku jangka panjang dan membuka lapangan kerja. “Kalau ada lapangan kerja, berarti kesejahteraan kita meningkat,” ungkap Dewi.

G-Resource, yang terdaftar sebagai di PMA (penanaman modal asing) di pusat, bias saja menuntut pemerintah Indonesia. “Dengan alasan tidak mematuhi perjanjian internasional,” tambah Dewi.

Dewi memaparkan, pernah terjadi PMA yang menuntut Indonesia, karena keamanannya tidak diperhatikan. Akibatnya, PMA tersebut hengkang dan menuntut Indonesia hingga triliunan rupiah. “Kalau saya tidak salah, kejadiannya di Sulawesi atau Papua. Karena itu, mari kita selesaikan ini dengan sebaik mungkin. Bicara dengan baik. Agar semua tidak merasa di rugikan,” ungkap.

Saat ini, tambang emas asal Hongkong tersebut sulit untuk memproduksi emas, dikarenakan pipa penyaluran air sisa proses belum terpasang. “Kalau memang tambangnya sudah mengantongi AMDAL, dan aman menurut BLH, mereka wajib dilindungi. Apalagi, mereka hadir juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Menurut catatan Dewi, kejadian yang menimpa PMA terkait dengan sengketa dengan masyarakat di Sumut pernah terjadi. Tepatnya di kawasan Danau Toba, yaitu perusahaan Aquafarm yang merupakan budidaya ikan. Setelah bertahun-tahun berdiri, perusahaan asal Swiss ini dipermasalahkan oleh warga. “Tetapi masalah ini sudah selesai, jadi tidak perlu di ungkit lagi,” tambah Dewi.

Pengamat ekonomi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Dr Ir Parulian Simanjuntak MA memandang masalah yang saat ini dihadapi G-Resource merupakan masalah klasik dan hampir selalu dialami PMA di Sumut. “Hampir semua bermasalah. Ini berarti ada masalah, ketegasan kita tidak ada. Sama sekali tidak ada. Urutkan secara baik, selain masalah infrastruktur, yang membuat investor malas ke sumut itu apa?. Lahan. Sengketa lahan yang tidak selesai,” ujarnya.

Baca Juga :  Pascabentrok, Pemkab Palas Segera Bentuk FKAUB

Sebagai pengusaha, yang paling dibutuhkan saat berinvestasi adalah kepastian hukum. Karena dengan adanya hukum, maka perlakuan tidak menyenangkan dapat dihindari. “Misalkan saya di Afrika. Walau daerah itu kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, emas, dan lainnya, daerah itu tidak menjadi pilihan. Karena disana tidak ada kepastian hukum. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi di sana stagnan. Tidak ada peningkatan,” ujarnya.

Niat G-Resource yang akan menutup sementara tambang menasnya, dianggap Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Amsal Nasution, bukanlah pilihan bijak. Apalagi, niat itu akan berakibat PHK ribua pekerja di perusahaan itu dan perusahaan subkontraktor di sana.

Dia melihat, masalah saat ini muncul karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat. “Kalau selama ini, komunikasi hanya kepada segelintir masyarakat. Atau hanya kepada pemda. Emang, tanah di sana hanya milik Pemda? Bukan kan?,” ujar anggota Fraksi PKS ini.

Amsal melihat rencana penutupan sementara tambang itu hanya ancaman. “Saya berpikirnya begini. Rencana tambang ini sudah puluhan tahun. Tetapi kenapa fasilitas untuk pipa itu belum di bangun juga? Kan berarti ada alasan di balik ini semua,” ujarnya menduga.

Amsal meminta manajemen PT Agincourt Resource bentukan G-Resource untuk mengelola tambang, tidak menganggap sepele keberadaan masyarakat setempat.

Walaupun begitu, Amsal mengakui bahwa support dari pemerintah daerah tidak sepenuhnya untuk tambang emas ini. “Saya berharap, agar perusahaan bersedia untuk melakukan komunikasi ulang dengan masyarakat. Agar kesepakatan tercapai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Communications Manager PT Agincourt Resources, Katarina Hardono mengklaim sudah melakukan sosialisasi dan musyawarah guna mengambil langkah-langkah terbaik agar pemasangan pipa sepanjang 2,7 km ke Sungai Batangtoru dapat dilanjutkan.

Awalnya perusahaan berencana memulai pemasangan pipa pada Selasa, 4 September 2012.  Pekerjaan ini membutuhkan 14 hari kerja, dan diproyeksikan dapat dituntaskan tanggal 18 September 2012. “Air yang akan dialirkan adalah air sisa pabrik pengolahan bijih emas dan perak yang telah diproses dalam Instalasi Pemurnian Air Sisa Proses – atau lazim disebut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) – agar memenuhi standar baku mutu kualitas yang disyaratkan KepMenLH No 202 Tahun 2004. Keseluruhan proses ini sudah sesuai dengan dokumen AMDAL yang telah disahkan Bupati Tapanuli Selatan pada 13 Maret 2008,” ujar Katarina.

Untuk memulai pekerjaan ini, Tambang Emas Martabe telah memperoleh ijin dan mendapat dukungan penuh dari sejumlah instansi pemerintah, yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Propinsi Sumatra Utara, Polda Tapanuli Selatan, Polsek Batangtoru, Muspika Batangtoru, Departemen Perhubungan, PTPN III dan masyarakat sekitar lokasi tambang.

Setelah penolakan warga di 11 desa menghentikan pemasangan pipa, pihak manajemen telah meminta perlindungan dari pemerintah provinsi dan pemkan Tapsel dan pihak terkait lainnya.

Baca Juga :  Persipura Juara Liga Super Indonesia

Sekilas Tambang Emas Martabe

Tambang Emas Martabe terletak di sisi barat pulau Sumatera, Kecamatan Batang Toru, Propinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 1.639 km2, di bawah Kontrak Karya generasi keenam (“CoW”) yang ditandatangani April 1997.  Kontrak Karya ini mendefinisikan semua syarat, ketentuan dan kewajiban kedua belah pihak, antara G-Resources dan Pemerintah Indonesia, di sepanjang masa berlakunya.

Tambang Emas Martabe, dengan basis sumber daya sebesar 7,86 juta oz emas dan 73,48 juta oz perak, adalah aset awal utama G-Resources. Tambang Emas Martabe memulai produksi di pit 1 (Purnama) di bulan Juli 2012, dan pada kapasitas penuh diharapkan untuk menghasilkan 250.000 oz emas dan 2-3 juta oz perak per tahun, dengan biaya operasional rendah.

G-Resources berkembang melalui eksplorasi wilayah Kontrak Karya yang sangat luas dan prospektif serta melalui akuisisi aset emas kualitas lainnya.  Tambang Emas Martabe akan menjadi standar acuan bagi G-Resources untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia dan di wilayah lainnya, dan terus bertumbuh dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, dan pengembangan komunitas.

Saat ini dua ribu orang bekerja di Tambang Emas Martabe, 70% diantaranya direkrut dari masyarakat di sekitar tambang. Tambang Emas Martabe memprioritaskan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah, serta produksi pertanian dan perikanan di wilayah Batangtoru dan sekitarnya, yang sebagian besar telah tumbuh secara signifikan.

Pemegang saham Tambang Emas Martabe adalah G-Resources Group Ltd sebesar 95 persen, dan pemegang 5 persen saham lainnya adalah PT Artha Nugraha Agung, yang 70 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan 30 persen dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Sumatra Utara.(ram/tms)

Sumber: www.hariansumutpos.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

8 Komentar

  1. Silahkan berinvestasi di Indonesia, tapi tetap patuhi hukum dan jalani proses2nya dengan akuntabel dan transparan, sepantasnya pihak investor juga kritis ketika akan berinvestasi di Indonesia, jgn mau dibohongi para oknum penguasa pemerintahan yg ujung2nya cuma memeras dana pengusaha dan memanipulasi kondisi dan fakta yg sebenarnya terjadi.

    Begitu ada masalah dgn masyarakat, mereka cenderung lepas tangan, akibatnya semua jg merugi, penguasaha bangkrut, masyarakat berkonflik, sementara mereka kaya raya

  2. Masyarakat Tapsel khususnya Batang Toru tidaklah akan menjadi melarat apalagi menderita kelaparan tanpa hadirnya kapitalis didaerah itu alias pemilik modal..toh kehidupan di Batang Toru well aja kok selama ini, damai dan arsi serta rukun bersama alam. Janagn cari kambing hitam diatas kesusahan rakyat…merdeka..!!! Jangan lupa bu Dewi… bendera kebangsaan kita masih berwarna merah putih ibarat darah dan hati rakyat Indonesia.

  3. Kontroversi profit defisit cost pipa limbah tambang Agincourt dengan maskotnya pakar moneter nasional Anwar Nasution ibarat Gula, banyak semut, lalat, cocoro, cecurut meriung nimbrung kepingin bareng sekongkol. Konyolnya, sparring partner konflik si idola grassroot lokal si Sumurung Sinaga masih bertarung setengah hati, karena dia punya obsesi jadi mediator gantirugi tanah dan kontraktor pemasangan pipa saluran limbah melewati Bongal.
    Sontoloyonya, si Surung enggan akui Anwar Nasution itu pakar matematika bisnis konspiratif, sementara Surung cuma amatir analisa ekologis partisipatif.
    Jangan memble `Rung, bentur kan aja massa itu, klu dah ada yg mampus kan lebih mudah urusan lanjutnya!

  4. purnama dewi ini setahun yg lalu jabtannya ka bapedalda…..bermasalah…digeser rahudman…meja kosong……ini adek iparnya sekdaprov…nurdin lubis….untuk jabatan aja sd kkn ….bagaimana pula dia bisa menjelaskan kesejahteraan rakyat….nonsen….

  5. “Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut, Purnama Dewi menegaskan, faktor penting yang harus dijaga agar investor bersedia hadir dan bertahan di Sumut adalah menjaga keamanan mereka. Apalagi, manfaat dan fungsi investor hadir itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat.”

    pernyataan ibu Purnama Dewi, bagus juga mengungkapkan statment di atas atas nama seorang pejabat …
    Bukan untuk menghambat Investor masuk ke Indonesia tapi “statment ibu dewi ini adalah bahasa yang sering dipakai para politik, para pemda dan para pihak yang sering prustasi atau para pihak yang sudah terbeban moral untuk membantu memasukkan Investor ke Indonesia, berangkali termasuk ibu Purnawa Dewi ini, bakan orang yang berhutang budi pada para investor dari Luar negeri….

    SATU HAL IBU YANG SUDAH BERLELAH MENCARI INVESTOR / PMA KE INDONESIA, IBU MENYAMPAIKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT , MASYARAKAT YANG MANA YA?????? BAGAIMANA MEMBUKTIKANNYA UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT, KALAU BISA SECARA MATEMATIS BERANGKALI LEBIH BAIK UNTUK DIMENGERTI….

    Masyarakat Indonesia khususnya di Tapanuli Selatan, bahkan lebih khusus di Kecamatan area Tambang yang ibu maksudkan tidak pernah alergi atau membenci Investor sepanjang itu memenuhi Aturan yang baik dan harapan mereka. Sebaiknya ungkapan “manfaat dan fungsi investor hadir itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat.” perlu ibu jelaskan yang ibu maksud masyarakat yang mana???

    terimakasih

  6. Memperhatikan berita di atas sungguh miris apa yang disampaikan oleh orang-orang yang merasa diberikan amanah mengurus Republik ini…
    Persoalan penanaman pipa air limbah PT. AR bukanlah semata-mata bersumber dari warga melainkan merupakan buah dari kepongahan dan atau keteledoran manajemen PT. AR serta mungkin hasil dari kebobrokan pemkab Tapanuli Selatan. Warga di hilir sungai Batang Toru tidak pernah menggubris keberadaan PT. AR. dan PT. AR sendiri tidak pernah menganggap ada warga di hilir sungai Batang Toru. Permasalahan mendasar adalah kenapa PT. AR harus ngotot memasang pipa di hulu pemukiman warga sementara masyarakat sudah memberikan signal setuju jika ke hilir pemukiman warga.
    PT. AR sendiri rupanya memang pargabus n suka menipu katanya sudah ketentuan dalam AMDAL harus di buang di hulu pemukiman warga Muara Batang Toru tepatnya di Ronggang pada hal Bohong. di sisi lain pihak Pemkab Tapsel dan saudara-saudara yang diberi amanah oleh Allah SWT tuk ngurusi rakyat tidak pernah turun langsung ke lapangan melihat kondisi riil terkecuali pihak Kepolisian.
    Persetujuan warga yang dimaksud PT. AR adalah adanya bagi-bagi duit oleh oknum layaknya Belanda Hitam yang sengaja diciptakan kepada warga tanpa ada sosialisasi tentang niat tuk buang limbah ke sumber kehidupan warga di sepanjang hilir sungai Batang Toru..
    Nah… ketika air limbah mereka di atas sudah mulai pull, ujuk-ujuk PT. AR ngancam mau tutup dengan melalukan PHK terhadap ribuan warga. ini juga kebohongan karena karyawan yang bekerja disana mayorita hanya KTP nya doang dari Batang Toru sementara faktualnya tidak memiliki hubungan historis dengan Batang Toru..
    Terkait dengan citra Sumatera Utara di dunia Internasional seperti yang disampaikan Purnama Dewi,,, berarti saudara tersebut perlu instrospeksi diri jangan sekedar terima laporan dari PT. AR karena hingga hari ini kami tidak pernah terima tamu dari aparat terkait melihat kondisi riil di lapangan.. Sumatera Utara terkenal dengan sikap tegas dan gentleman ketika semuanya telah sesuai dengan mekanisme yang ada. Lagian jika Pemerintah pun digugat oleh PT. AR itu bukanlah masalah jika memang faktualnya penanaman pipa dimaksud hanyalah keinginan sepihak dari PT. AR yang terlebih dahulu melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Republik ini..
    Peyertaan modal pemerintah yang dimaksud juga janganlah digadang-gadang karena baru kemarin disyahkan sehingga terkesan sepertinya Suap kepada pemerintah untuk mengaminkan misi penghancuran lebih dari 20.000 jiwa di hilir sungai Batang Toru.
    Apa sih susahnya membangun pipa di hilir pemukiman warga Muara Batang Toru terkecuali jika PT. AR sudah kadung kecele menyerahkan kewajiban tersebut kepada kantong oknum2 yang seharusnya merupakan hak warga.
    Kami yakni Aparat Polri dan TNI masih punya nurani untuk tidak bentrok dan mengamini saja apa yang dimau PT. AR

  7. Daripada menambah alokasi 1 persen saja –sekitar 70 milyar– dari nilai investasi 7 triliun, untuk menambah jalur pemasangan pipa limbah ke muara sungai Bt Toru guna mendamaikan masalah, korporasi global imperialis SDA G-Resources lebih mau merusak lingkungan hidup 20.000 jiwa rakyat di Muara Bt Toru dgn cara tabur cost beberapa ratus juta ke elite kekuasaan utk menindas hak dan hajat hidup rakyat, plus sekian milyar masuk ke kocek kelompok elite nasional, regional dan lokal.
    Klu zaman penjajahan politik Hindia-belanda membayar serdadu Knil, Nica, Marsose pribumi memerangi bangsa sendiri, kini di era globalisasi penjajah ekonomi asing membayar serdadu RI memerangi rakyatnya sendiri.

  8. Ka BPMP Su, Purnama Dewi, Dekan Fekon Nomensen Parulian Simanjuntak, Ang. DPRDSU Amsal Nasution kok seperti tokoh kupluk bego bisa digiring merajuknya Anwar Nasution mantan Deputy Gubernur BI? Akar sumber masalahnya kasus dokumen Amdal yg cacat-hukum kok seolah dihindari? Apa mau ikut mematangkan kondisi konflik menjurus pada situasi berdarah-darah seperti Mesuji dan Bima? Kok kalian semua pura-pura dongok degil dungu dogol ingkari adanya fakta hukum masyarakat terkena dampak limbah di Muara Batang Toru, telah dihilanglenyapkan eksistensi keberadaan hidupnya dalam dokumen Amdal produk konspiratif Pemkab Tapsel era Bupati Ongku Hasibuan?
    Sudah dibaca disimak diteliti dikaji item demi item seluruh isi dokumen Amdal? Kalian semua ngoceh sudah ada dukungan masyarakat sekitar tambang, tapi mana dukungan masyarakat sekitar limbah? Apa dukungan masyarakat sekitar tambang di hulu sungai Batang Toru boleh meniadakan hak hidup sekaligus wewenang partisipasi 20.000 jiwa masyarakat terkena dampak limbah di hilir sungai Bt Toru?
    Tak sadar kalian semua dokumen Amdal PT Agincourt disusun dgn hilangkan hak penduduk Muara Bt Toru sebagai masyarakat terkena dampak limbah? Asisten-2 Pemkab Tapsel Saulian Situmorang dan Kadis Pertambangan Tapsel Baduaman Siregar sebagai inisiator sekaligus produser dokumen Amdal manipulatif cacat hukum PT Agincourt yg sudah dilidik Poldasu, telah layak disidik berlanjut proses hukum bersalah-tidaknya nanti di pengadilan. Klu memang mau situasi kondusif, tarik ratusan aparat bersenjata dari Muara Bt Toru. Tunggu putusan pengadilan ttg kebenaran dan keabsahan Amdal Pt Agincourt.
    Atau klu masih tetap dipaksakan pemasangan pipa limbah di hulu sungai Bt Toru, demi kepentingan siapa dipaksakan? Siapa kalian semua, kepentingan siapa yg kalian wakili dan suarakan? Kepentingan sejengkal perut kalian segelintir elite nasional dan regional komprador korporasi global G-Resources? Sementara hak hidup 20.000 jiwa masyarakat terkena dampak limbah di hilir sungai Bt Toru mau dibungkam, dirampas, dijajah priyayi bangsa sendiri dengan menunggangi ratusan sepatu lars, moncong senjata, peluru dan mesiu?
    Mainkanlah, tindas terus rakyat kecil, semoga nanti banyak jatuh korban jiwa lenyap nyawa rakyat, mudah-mudahan kasusnya bisa go-internasional !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*