Konsensus Para Bandit Demokrasi

Oleh: Budi Hatees *)

Budi P Hatees

Bandit dan perbanditan lebih banyak disoroti sebagai fenomena sosial daripada sebagai fenomena politik. Tapi belakangan, perkara bandit masuk dalam kajian politik dengan titik acuannya pada kemampuan entitas ini dalam mengorganisir diri untuk melakukan apa saja demi memperoleh kekuasaan. Kemampuan seperti ini yang dimiliki para politisi, karena politik pada akhirnya adalah ilmu tentang bagaimana cara memenangi peperangan.

Politisi menjadi entitas yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pertempuran, mendapat kekuasaan, termasuk melawan dan melemahkan hukum yang ada. Politisi semacam ini, bekerja seperti para bandit bekerja. Ada yang merangkul penguasa, berpura-pura sebagai ahaya, ada yang menjadi katalisator, dan tak sedikit yang harus melakoni diri sebagai tersangka.

Mereka membentuk sebuah jaringan yang setiap unsurnya punya ikatan yang sulit retas. Ikatan itu akan semakin kuat, karena berkaitan dengan pembagian keuntungan pragmatis. Dalam pembagian keuntungan ini, setiap politisi mendapat sesuai porsi peran masing-masing, sehingga tak akan ada yang diperlakukan sebagai korban kecuali ingin keluar dari lingkaran organisasi.

Setiap unsur bekerja secara terorganisir, sistemik, tertata rapi, punya perencanaan jelas, dan memiliki kemampuan eksekusi yang tegas. Dengan strategi yang jelas, para politisi kemudian merangkul segala sesuatu sebagai mitra. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tak ada kaitannya dengan rumah tangga politik, dirangkul untuk mengeluarkan fatwa-fatwa politik. Begitu juga para penegak hukum, dikooptasi ke dalam jaringan politisi, sehingga menjadi sahaya yang berguna untuk membeatifikasi setiap pilihan strategi yang ditempuh.

Sosok politisi seperti ini mengingatkan kita kepada apa yang disebut Mancur Olson dalam buku, Power and Prosperity (2000), sebagai bandit demokrasi, yang menyebabkan kemakmuran suatu negara tak kunjung datang, selain juga membuat pemerintahan menjadi sangat buruk.

Almarhum I. Wibowo dalam bukunya, Negara dan Bandit Demokrasi (2011), menemukan bandit demokrasi ini dan menyalahkan rakyat. “Selama ini,” tulis I. Wibowo, “kita memang selalu memilih para bandit untuk mewakili kita di legislatif.”

I. Wibowo menyalahkan rakyat karena tindak memilih yang dilakukan rakyat selama ini selalu menghasilkan bandit. Para pengamat dan analisi politik pasti mengamini simpul itu, terutama bila mereka usai menganalisis hasil pemilihan kepala daerah secara langsng yang sarat kejahatan politik uang. Mereka pun akan bersepakat, bahwa hak memilih kepala daerah seharusnya dikembalikan ke legislatif. Inilah yang diinginkan bandit demokrasi, memperkecil ruang bagi segala tindak politik agar lebih mudah untuk mengatur dinamika yang terjadi di dalamnya. Tidak heran, jika jaringan para bandit demokrasi berhasil mempengaruhi Menteri Dalam Negeri untuk menginisiasi revisi atas pemilihan kepala daerah secara langsung.

Baca Juga :  PSSI..ooooohhh.. PSSI

Tidak Pernah Punya Pilihan Alternatif

Sesungguhnya rakyat tidak bisa disalahkan atas realitas yang terjadi. Mereka adalah kelompok sosial yang tidak pernah punya pilihan alternatif, hanya harus menjatuhkan pilihan kepada elite yang namanya sudah diajukan oleh partai politik. Partai politik dalam hal ini sudah menjelma menjadi marker para bandit demokrasi. Mereka memilih sosok yang dikehendaki, yang bisa dijadikan sahaya dalam demokrasi, dan rakyat harus memilih salah seorang diantaranya. Rakyat tidak bisa menolak pilihan yang ada, karena bila tidak pergi memilih alias golput, rakyat akan dituduh makar. Golput pun ditetapkan sebagai dosa paling parah dalam bernegara, karena elite partai mengupayakan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan golput.

Partai politik di negeri ini, sejak awal sampai akhir, hanya bersemangat perihal keterwakilan politik (political representation). Lewat aktor-aktor yang punya kemampuan dramaturgi di panggung politik, partai politik menjadi sutradara yang duduk di panggung belakang, ikut menyaksikan lakon yang dipentaskan di panggung depan sembari sekali-sekali mengatur perubahan skenario. Strategi yang dibuat jelas output-nya, memperkuat basis keterwakilan dengan mengelabui publik seakan-akan mereka hadir dalam peristiwa-peristiwa politik.

Inilah yang dipahami sebagai mobilisasi politik, sebuah tindak pengerahan massa, baik sadar maupun tidak, untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan mendesak sebuah kelompok politik (partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi-asosiasi sipil tertentu). Mobilisasi menolak kehadiran partisipan, dan mengedepankan kontrol atas keputusan politik yang ada.

Pada tataran ini tak ada lagi demokrasi sebagaimana ideal demokrasi yang diajarkan di dunia pendidikan formal. Yang ada cuma keterwakilan politik (political representation), bukan kehadiran politik atau partisipasi politik (political presentation).

Seharusnya, ideal demokrasi adalah kehadiran politik, ditandai dengan tingginya tingkat kepedulian rakyat atas dinamika politik yang sedang berlangsung. Dengan begitu, sudah diandaikan rakyat akan bergerak sendiri karena kesadaran akan hak-hak politiknya sudah tumbuh, selalu ada keinginan untuk menumbuhkembangkan kehidupan politik yang ideal guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sama-sama diharapkan.

Tapi, bandit demokrasi menghendaki rakyat sebagai sahaya, penurut, dan mengamini apa saja. Sebab itu, guna mengendalikan rakyat, maka ditempuh strategi melalui pembagian kepentingan bersama yang melibatkan segala actor politik. Dengan strategi kolaisi politik, seperti yang ditempuh Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka semua actor politik mendapat keuntungan yang sama.

Baca Juga :  RSBI: Rusak Sudah Bangsa Ini

Pembagian keuntungan dilakukan melalui representasi yang dikaitkan dengan sistem demokrasi elektoral yang berbasis pada keterwakilan politik.

Dalam demokrasi electoral, perwakilan politik mengambil keputusan dan mengontrol keputusan dari yang diwakilinya sehari-hari, sementara rakyat menentukan keputusan politiknya sekali dalam lima tahun.

Setiap partai politik yang memiliki suara potensial sesuai Pemilu akan mendapat tempat dalam pemerintahan negara, duduk pada posisi sebagai pembantu presiden (menteri) atau wakil para meneteri.

Mereka yang kelak diniatkan punya akses besar terhadap dinamika pembangunan nasional dan terhadap sumber-sumber material seperti potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya keuangan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN).

Inilah konsensus politik di antara para bandit, saling pengertian agar sama-sama mendapat keuntungan. Posisi menteri dan wakil menteri menjadi motor dari pembagian keuntungan.

Artinya, apabila posisi Menteri Pertanian berasala dari lingkungan partai politik A, maka segala jenis pekerjaan pembangunan nasional di lingkungan kementerian pertanian akan melibatkan parati politik A tersebut. Begitu juga kementerian lain akan berafiliasi pada partai politik lain, tergantung partai politik apa yang paling dominan pada kementerian bersangkutan.

Kita tahu, konsensus dalam politik adalah nonsense. Suatu saat, consensus akan terkhianati, kemudian menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik agar dapat memenangi pertarungan yang tak pernah tuntas.

Maka, ketika ragam proyek pembangunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Olah Raga terindikasi korupsi ditandai dengan rusaknya citra Partai Demokrat— sesungguhnya ini membuktikan bahwa konsensus bukan pilihan politik yang stabil.

Konsensus para bandit politik adalah gencatan senjata untuk menata internal masing-masing partai politik yang porak-poranda akibat seluruh energi tersedot dalam laku Pemilihan Umum. ***

*) Penulis adalah Peneliti di Matakata Institute

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*