Konsistensi Bupati Tapsel Dipertanyakan

Konsistensi Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H Syarul M Pasaribu dipertanyakan terkait permasalahan pemindahan ibukota.

Jika sebelumnya dalam pertemuan tokoh masyarakat Sipirok pada acara IKAPSI, baik di Jakarta maupun Medan, Syahrul menegaskan akan memindahkan ibukota ke Desa Kilang papan Dano Situmba, dengan dalih desa tersebut juga masih sekitar Desa Janji Mauli di Kecamatan Sipirok.

Namun demikian, di balik inkonsestensi bupati hendaknya tetap berpegang pada ketentuan hukum yang telah mengikat dengan memindahkan ibukota ke Kota Sipirok sesuai Amanah UU Nomor 37 dan 38 Tahun 2007.

Demikian disampaikan Ketua Komite Masyarakat Intelektual Tapanuli Selatan (Komit Tapsel) Azmar Zunawi Harahap ST, dan mantan anggota DPRD Tapsel Syafaruddin Siregar, kepada Analisa, Minggu (10/7) di Medan.

Disampaikan keduanya, di samping melihat kondisi Sipirok dan 13 kecamatan lainnya sangat kondusif hingga saat ini perlu dipelihara. “Harus kita pikirkan secara jernih pemindahan ibukota ke Kota Sipirok sesuai amanah UU 37 dan 38/2007, adalah untuk memenuhi ketentuan yang telah mengikat bagi masyarakat Tapsel secara keseluruhan. Sampai hari ini ibukota Tapsel masih sebatas de jure, akan tetapi jika ibukota dipindahkan ke Kota Sipirok maka secara de facto telah terjawab satu persoalan, yaitu rakyat Tapsel telah mempunyai ibukota. Dengan demikian permasalahan ibukota tidak semata-mata kepentingan masyarakat Sipirok akan tetapi 14 kecamatan secara integral,” ujar Syafaruddin Siregar.

Baca Juga :  Minggu Ini Dana Insentif Guru Palas Dicairkan

Dalam pembangunan Kabupaten Tapsel, dia juga mengimbau bupati untuk memikirkan dan menuntaskan segala persoalan di kabupaten itu. Permasalahan pemindahan ibukota hanya setitik dari sekian banyak masalah yang harus diselesaikan, tentunya jika bupati dapat berpikir secara arif, dan bijaksana persoalan pemindahan ibukota bukanlah satu masalah yang besar jika dilaksanakan sesuai amanah UU 37 dan 38/2007, yaitu memindahkan ibukota ke Kota Sipirok.

Bukan Kepentingan

Ketua Komit Tapsel, Azmar Zunawi Harahap ST, menambahkan, pemindahan ibukota ke Kota Sipirok bukanlah kepentingan segelintir orang, akan tetapi masyarakat Tapsel secara keseluruhan. “Saya yakin dan percaya bupati masih mempunyai nurani yang baik dengan memindahkan ibukota ke Kota Sipirok sesuai Amanah UU,” kata Azmar.

Hal ini karena hingga saat ini bupati tidak didampingi staff yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam membantu bupati menangani persoalan ini. Sebagai contoh, lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan kantor bupati sesuai SK Menhut Nomor 244/menhut-II/2001 menjelaskan, 271,10 ha yang dibebaskan 79 ha merupakan tegakan hutan yang harus dipertahankan, 62 ha harus direhabilitasi kembali menjadi hutan.

Sehingga sisa yang boleh dibangun adalah 134 ha, akan tetapi dalam cakupan luas tersebut sudah ada alas hak yang jelas, seperti Akte Notaris. “Jika begini kondisinya, sangat rawan konflik,” katanya.

Oleh sebab itu, jika pemindahan ibukota dipaksakan ke daerah itu, akan menghadapi berbagai kendala yang sulit, di samping tidak sesuai amanah UU. “Tidaklah mengherankan saat ini lahan yang dimaksud sesuai SK Menhut itu sedang dalam proses gugatan di PTUN Jakarta,” kata Azmar Zunawi Harahap ST. (sug)

Baca Juga :  Disperindag Kota Padangsidimpuan Razia Makanan dan Minuman Kedaluwarsa

analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*