Konsolidasi Advokasi Korban TPL Menghasilkan Petisi Gerakan Rakyat Tutup TPL

graphic11 Konsolidasi Advokasi Korban TPL Menghasilkan Petisi Gerakan Rakyat Tutup TPL
Dir lsm Alarm (sudut kiri berdiri) sedang menyampaikan usul sarannya dalam rapat konsolidasi korban TPL Se-Sumut

Medan., Digagas beberapa lsm Sumut seperti KSPPK Prapat, BakumSu dan Jaringan Advokasi Publik (JAP) Medan dengan menebar Undangan Eworkshop pada tgl 2 November 2012, pada Selasa 13 November 2012 lalu bertempat di Gedung Bapelkes Propsu di Kota Medan, dilakukan Konsolidasi Gerakan Advokasi Korban Pt. TPL (Toba Pulp Lestari). Dalam rapat konsolidasi guna menyamakan persepsi dan aksi melawan TPL yang dihadiri seratusan perwakilan korban-korban TPL dari 10 Kabupaten Se-Sumut, pada sesi awal mendengar dan mendata kasus-kasus kejahatan TPL dari perwakilan rakyat korban TPL yang datang dari 10 kabupaten Se-Sumut.

Pada sesi kedua siangnya, rapat konsolidasi menerima usul saran dari dir lsm Alarm agar dibentuk Sekretariat Bersama (Sekber) gerakan melawan TPL serta dilakukan perlawanan secara administrasi berupa pengaduan, publikasi dll dilanjut program aksi-aksi di setiap daerah yang puncaknya aksi bersama di Medan, diperoleh keputusan aklamasi hari itu juga membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Rakyat Tutup TPL. Dengan sepakat mengangkat Sekretaris eksekutif BakumSu, Benget Silitonga sebagai koordinator.

Pada penutup rapat konsolidasi disampaikan Petisi Sekber Garakan Rakyat Tutup Total TPL. Yang isinya memaparkan kejahatan TPL yang jelas melanggar sejumlah Peraturan Menteri Kehutanan RI.

Dalam kata penututpnya baik selaku panitia rapat konsolidasi maupun sebagai koordinator Sekber, Benget Silitonga menegaskan akan segera bekerja menyusun program aksi melawan TPL yang pada akhirnya bermuara pada gerakan menuntut penutupan TPL dari operasionalnya di bumi Tapanuli. (Alarm)

 

————————————

PETISI SEKBER GERAKAN RAKYAT TUTUP TOTAL  PT. TOBA PULP LESTARI Tbk. (PT.TPL)

 Kami adalah elemen rakyat yang terdiri atas utusan masyarakat korban PT TPL dari Kabupaten Humbahas, Taput, Tobasa, Simalungun, Dairi, Tapsel, Pakpak Barat, organisasi mahasiswa, organisasi rakyat, akademisi, tokoh agama dan Ornop/NGO. Setelah mengadakan konsolidasi di Gedung BAPELKES Medan pada Selasa, 13 November 2012 tergabung dalam SEKRETARIAT BERSAMA GERAKAN RAKYAT TUTUP TOTAL PT.TPL.

Kami menilai bahwa rangkaian tindakan PT. TPL yang merusak lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat adat (masyarakat lokal) selama ini membuktikan dengan jelas bahwa paradigma baru yang selama ini didengungkan pihak TPL hanya slogan semata. Adapun mentalitas dan sifat lamanya tetap tidak berubah. Hingga saat ini tercatat berbagai tindak pengrusakan hutan dan lingkungan bahkan semakin marak terjadi. Demikian halnya dengan perampasan tanah-tanah adat yang selalu dibacking aparat keamanan dan berujung pada kriminalissi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak-haknya di 8 kabupaten di provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga :  GM Panggabean Meninggal di Singapura

PT TPL dengan berlindung di balik konsesi yang diterimanya dari kementerian kehutanan  telah membawa dampak-dampak yang negatif.  Di antaranya bencana dan kerusakan lingkungan akibat penebangan dengan sistem tebang habis, terganggunya DAS yang mengakibatkan banjir dan longsor, punahnya tanaman endemik berupa kemenyan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat secara turun-temurun, punahnya hewan/species langka yang harus dilindungi, timbulnya penyakit ispa dan gatal-gatal ketika menggunakan air sungai, polusi udara lewat bau busuk yang sangat tajam dan membuat gangguan kesehatan, hasil produksi pertanian yang menurun akibat munculnya hama dan penyakit tanaman (padi dan kopi). Selain itu keberadaan PT TPL juga kerap menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat akibat upaya-upaya pecah belah yang dilakukannya.

Kami juga menilai bahwa pemerintah justru turut menjadi sumber permasalahan. Selain kebijakan yang dikeluarkannya menguntungkan dan semakin memberikewenangan kepada PT TPL untuk merampas hak masyarakat, pemerintah juga hingga saat ini belum berani memutuskan solusi yang konkrit dan adil bagi masyarakat adat yang selama ini dirampas tanah dan hak-hak adatnya.

Pemerintah (termasuk Pemerintah daerah) telah mengabaikan hak-hak masyarakat, sebaliknya justru berpihak kepada PT TPL. Kementerian Kehutanan tidak pernah memberikan sanksi yang tegas dan terbuka terhadap izin konsesi Kepada PT TPL berdasarkan peraturan yang sudah ada. Diantaranya terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No: 493/Kpts-II/1992, tentang Pemberian Hak pengusahaan HTI kepada PT Inti Indorayon Utama seluas 269.060 hektar. Faktanya bahwa menteri Kehutanan tidak pernah berani  mencabut izin konsesi PT TPL meskipun telah terbukti mengusahai hutan alam di luar izin/konsesi yang diberikan sebagaimana sanksi pencabutan yang diatur dalam PP No 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Paling parahnya, PT TPL sesungguhnya telah mengingkari kewajiban untuk menata batas areal konsesinya 36 bulan sejak diterbitkan izin HPH-TI pada tahun 1992 sebagaimana di atur di dalam SK Menhut No. 493/Kpts-II/1992 tentang izin Indorayon.

Selain itu, PT TPL juga telah melanggar Permenhut No. P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas, Permenhut No. P.50/Menhut-UU/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, SK Gubsu No. 188.44/813/Kpts/2011 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Se-Sumut, dan terakhir Instruksi Menhut No. SE-1/Menhut-II/2012 tentang Penataan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.  Kenyataannya, sampai kini 20 tahun beroperasi TPL tidak pernah Tata Batasnya, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah berupa sanksi penutupan  PT TPL atas berbagai permasalahan (bahkan kejahatan) yang diakibatkannya sebagaimana dijelaskan di atas.

Baca Juga :  Kelangkaan BBM Masih Terjadi di Mandailing Natal

Maka, berdasarkan kondisi ini, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

 

  1. Tutup Total PT. TPL
  2.  Cabut ijin/konsesi HPH/TI PT. TPL Tbk di Sumatera Utara
  3.  Kembalikan tanah adat milik rakyat yang di klaim sebagai konsesi TPL
  4. Pemerintah harus mengakui dan melindungi tanah adat di Sumatera Utara
  5. Hentikan tindakan represif dan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanah adatnya
  6.  Tarik segera aparat Brimob yang melindungi operasional TPL di Sumut.

 

SEKRETARIAT BERSAMA GERAKAN RAKYAT TUTUP TOTAL PT. TPL

KELOMPOK PETANI KEMENYAN PANDUMAAN-SIPITUHUTA, MASYARAKAT NAGA HULAMBU, MASYARAKAT ANGKOLA TIMUR, MASYARAKAT ADAT PARLOMBUAN, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) TANO BATAK, AMAN TANO PAKPAK, AMAN SERDANG, AMAN SUMUT, KSPPM, BAKUMSU, IKOHI, JPIC/Kapusin, YAPIDI, LENTERA Rakyat, PDPK, , SRMI, TEPLOK, KOTIB, PBHI, SBPI, PUSAKA INDONESIA, WALHI, GEMAPALA FIB USU, MAPAPULMED, CC MEDAN, Earth Society, KOMENTAR UNIKA, FORMADAS MEDAN, ALARM-TAPSEL, GEMMA, KONTRAS SUMUT, FMN, KLIKA, KPHSU, KDAS, KPS, FRB, KAMG, GSBI, STKS, BPRPI, FORMIKOM, LSM PIJAR KEADILAN, TELAPAK, , PETRA, KTMJ, , Penatua adat HATOBANGON, SINTESA, HMI KOM. FISIP, JAP, BARSDEM, KTM, Perempuan Mahardika, Professor Bungaran Antonius Simanjuntak.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

6 Komentar

  1. Bad news is a good news, bad comments is a good supports. Between Golianth versus Daud, who`s the looser and the winner? Lets think and learn the steel law of history.

  2. Hai Morniff TUBANG !!!
    Kenapa TUBANG ku Bilang, karena sudah bau Tanah masih juga gila mencampuri urusan orang lain… Percuma kau buat berita yang menyesatkan ini orang sekarang sudah waras otaknya enggak seperti kau Pecundang Bangsat !!! Jangan kau bodoh-bodohi orang – orang tolol itu nanti semuanya sama seperti kau nasibnya.

    Salam

  3. Sudah pernah tutup selama hampir lima tahun,kok belum sadar,sekali lagi tutup tidak akan pernah buka lagi selamanya ingat itu sudah berupoperasi 24 tahun lebih dan stagnan 5 tahun,apa tak cukup itu pembelajarannya, mari rakyat bersatu tunjukkan People Power kita biar PT.TPL tau,kita anak bangsa ini juga punya Hak berdiri diatas Tanah Tumpah Darahku Indonesia jadi jangan sewenangwenamg menghabisi hutan. dan mencaplok Tanah saudara-saudara kita. Maju terus dan Rapatkan barisan.

  4. “KEAHLIAN” atau dapat juga dikatakan “keberhasailan” utama kita pada era reformasi ialah: to reject yesterday but not bulid to morrow. Menyega-nyega na dung adong. Tapi inda menjalak tu denggan na. Perlulah kita camkan bersama. Terutama para ahli pikir.

    HD

  5. konsolidasi yg sangat tepat karna PT . TPL sudah terlalu keterlaluan mencaplok tanah yang sudah sah sah milik rakyat , untuk aparat negara tolong lihat secara baik baik permasalahan nya , jangan berpihak kepada TPL tapi yang akan di rugikan termasuk anak dan cucu anda juga !!!!

  6. satu langkah maju untuk melindungi tanah adat di sumut, hutan bukan warisan nenek moyang tapi warisan untuk anak cucu, mari kitalestarikan dan jaga hutan kita sebelum bencana yang lebih besar datang, saya salut bagi penggagas pertemuan ini, tapi kalau bisa harus dibarengi dengan aksi yang lebih nyata, menggugat/mengusulkan pencabutan permenhut yang merugikan masyarakat, pengusaha yang hanya bermodalkan permenhut bisa mengobok-obok seluruh hutan di sumut sungguh luar biasa, memang harus diakui dishut mandul atau terlibat di dalam….????? yang seharusnya sebelum permenhut turun dishut mengadakan konsultasi publik dulu, jangan kita menganggap permenhut itu kitab suci yang tidak dirubah/ direvisi, untuk aparat polri/pns tolong berpihak kepada rakyat, anda digaji dengan uang rakyat, jangan menghianati rakyat sebab merekalah yang punya negara ini, kita hanya sebagai penyelenggaranya./ pelayannya saja….camkan itu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*