Konsultan Diduga Monopoli Pembelian Material Bangunan

Rabu, 02 Desember 2009 – www,metrosiantar.com

DIBANGUN BERONJONG- Jalan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, yang menghubungkan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, beberapa waktu lalu terkikis akibat abrasi air sungai. Antisiapsi awal, warga membangun beronjong dengan menggunakan batang kelapa, agar dapat dilalui sejumlah pengguna jalan

14 Kasek Penerima DAK Dipaksa Beli dari Perusahaan yang sama
TAPSEL-METRO; Dalam monitoring yang dilakukan Komisi III DPRD Tapanuli Selatan, ke Kecamatan Sipirok beberapa waktu lalu, dan pengakuan sejumlah kepala sekolah atau kasek kepada tim Komisi III, menyebutkan, konsultan diduga mengarahkan kasek penerima dana alokasi sekolah atau DAK, bidang pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah untuk membeli rangka baja dari tim konsultan, dan ‘dipaksa’ membeli material bangunan dari perusahaan yang sama.

Demikian dikatakan anggota Komisi III, HS Simatupang. Dikatakannya, dari hasil monitoring yang dilakukan komisi III di Kecamatan Sipirok beberapa sekolah mengakui jika pengadaan rangka baja diduga diarahkan oleh konsultan kepada BUMD Tapsel, yakni PT Tapanuli Selatan Membangun (TSM) atas nama Dedi Rangkuti.

Selain itu konsultan diduga juga mengarahkan kepada 14 kasek penerima DAK, untuk membeli bahan material untuk pembangunan sekolah melalui salah satu pengusaha di Sipirok, sehingga 14 sekolah tersebut dimonopoli oleh salah satu pengusaha karena adanya tekanan dan intervensi dari konsultan.

“Selain rangka baja yang diarahkan konsultan kepada 14 kasek, mereka juga diarahkan untuk membeli bahan material kepada salah satu pengusaha di Kecamatan Sipirok, Saeh Hutasuhut (SH). Makanya kami menilai di sini juga ada tekanan kepada kepala sekolah dan kita sudah punya bukti yang akurat untuk nantinya juga akan kita pertanyakan kepada konsultan dan Disdik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP),” terangnya.

Baca Juga :  Tapsel Belum Terima Kuota Final CPNS

Hal lain yang juga ditemukan Komisi III DPRD Tapsel dari hasil pengakuan beberapa kepala sekolah, pengadaan rangka baja juga diarahkan oleh oknum Disdik Tapsel yang juga Ketua Panitia Pelaksana DAK dan juga merupakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabid Dikdas), Hj Masni, dan sudah dibuat surat perjanjiannya dan ditandatangani di ruangan Dikdas.

Namun dalam surat perjanjian tersebut masih kosong atau tidak ada dibuat perincian biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah dengan pengusahanya berasal dari Medan. “Inikan namanya sudah intervensi apa oknum Disdik ini mau jadi agen rangka baja. Padahalkan pelaksanaan DAK itu swakelola tidak ada intervensi semuanya menjadi wewenang sekolah dan masyarakat,” ungkapnya.

Direktur PT TSM, Jogi Hutasuhut kepada METRO, Minggu (29/11), melalui telepon selulernya, membantah hal tersebut, namun dirinya mengakui jika ada melakukan penawaran resmi kepada sekolah yang mau mengadakan kerja sama dalam pengadaan rangka baja dan mobiler lainnya melalui Manajer PT TSM, Zulfan. Ditambahkannya, tidak ada yang bernama Dedi Rangkuti di PT TSM.

Untuk itu dirinya meminta kepada kasek untuk tidak mempercayainya dan jikapun ada personel PT TSM yang datang mengajukan kerja sama resmi adalah atas nama Zulfan.

Selain itu dirinya mengakui, jika sudah banyak yang berkeluh kesah atas pencatutan nama PT TSM dalam pengadaan kerja sama pengadaan rangka baja maupun lainnya dan pihaknya akan mencari tahui siapa oknum tersebut untuk diminta pertanggungjawabannya.

Baca Juga :  Pemkab Tapsel berlakukan tanggap darurat

“Kalau ada sekolah yang mau kerjasama kita syukur, karena memang ada tim kita yang dipimpin saudara Zulfan manajer PT TSM yang langsung melakukan penawaran resmi ke sekolah-sekolah dan yang namanya Dedi Rangkuti itu tidak ada di PT TSM ini, sudah sering dan banyak yang mencatut nama kita tapi kita belum tahu siapa orangnya dan kalau tahu akan kita mintai pertanggungjawabannya,’ pungkasnya.

Sementara itu konsultan, Yunus Hutasuhut dan Kabid Dikdas belum berhasil dimintai keterangannya perihal temuan Komisi III DPRD Tapsel, yang menyebutkan bahwa ada dugaan arahan dan intervensi dalam pengadaaan rangka baja. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.