Kontroversi Gedung Baru DPR – Tokoh Agama: Tindakan Tak Beradab

KOMPAS.com — Polemik pembangunan gedung baru DPR terus menuai kritik. Setelah masyarakat dan beberapa lembaga swadaya masyarakat  menolak pembangunan tersebut, kali ini sejumlah tokoh lintas agama turut angkat bicara mengenai rencana pembangunan gedung yang memakan biaya hampir Rp 1,138 triliun itu.

“Kami mengimbau kepada Susilo Bambang Yudhoyono untuk bisa menghentikan pembangunan gedung itu. Karena siapa pun yang mendukung pembangunan tersebut adalah golongan manusia yang tidak beradab,” ujar badan pekerja tokoh lintas agama Dedi Julianto di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Selain itu, ia menilai Ketua DPR Marzuki Alie hanya mementingkan kebutuhan kelompoknya, tanpa melihat terlebih dahulu situasi di masyarakat yang sebagian besar menolak pembangunan tersebut. Menurut dia, akan lebih baik jika dana pembangunan tersebut digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang saat ini masih jauh dari kelayakan.

“Saudara Marzuki Alie (Ketua DPR) tidak pernah melihat kondisi yang ada di masyarakat saat ini. Lebih baik kan dana itu digunakan untuk membangun sekolah-sekolah yang rusak,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Romo Benny, pembangunan gedung baru DPR merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi. Ia menilai saat pemerintah lebih tunduk kepada institusi hukum daripada rakyatnya sendiri.

“Negara saat ini tidak tunduk kepada rakyat. Ini adalah sebuah kebohongan. Saatnya kita stop pembangunan gedung DPR demi tegaknya nurani dan konstitusi publik,” tegasnya.

Baca Juga :  Palang Merah Belanda Buka Rekening Bantu Korban Bencana

Sebelumnya, Senin (4/4/2011), Laskar Gerindra juga telah menggugat pembangunan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dimaksudkan agar pembangunan gedung DPR dapat segera dihentikan.

“Akan menjadi preseden yang buruk jika DPR merengek-rengek membutuhkan ruang yang baru dengan sepihak, diputuskan sendiri, dan menggunakan uang negara. Kita lihat sendiri instansi-instansi pemerintah banyak yang gedungnya tidak sebesar dan senyaman gedung DPR, tetapi mereka tidak merengek-rengek meminta gedung baru,” ujar Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra Habiburokhman di PN Jakarta Pusat.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*