Kontroversi Ibukota Tapsel

Oleh: Shohibul Anshor Siregar *)

Dimuat oleh Harian WASPADA 22 Juli 2011 hlm B4

%name Kontroversi Ibukota TapselMemang ada sebuah Kecamatan di Tapsel yang sama dengan nama ibukota yang ditunjuk pasca pemekaran. Itukah alasan untuk menginterpretasi ibukota Tapsel bukan Sipirok?

Siapa yang sudah lupa latar belakang konflik Bupati Ongku P Hasibuan (Ongku) vs Wakilnya Aldinz Rapolo Siregar (Rapolo) tempohari? Rapolo tidak mau menerima kehendak Ongku agar ibukota dan perkantoran Bupati Tapsel tidak di Sipirok. Pada akhir masa jabatan 2005-2010 itu ia pun menyatakan perlawanan dengan pindah kantor ke Sipirok. Bagi Rapolo membangun ibukota Tapsel di luar Sipirok bertentangan dengan UU No 37 dan UU No 38 Tahun 2007. Bagaimana kemauan imperatif dari kedua UU itu?

Kondisi Mutakhir. Akhir bulan lalu Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu (Syahrul) yang mengganti Ongku hadir dan berbicara pada dua pertemuan (di Jakarta dan di Medan) dengan warga masyarakat asal Tapsel. Sama dengan pendahulunya, Syahrul ingin membangun kantor Bupati dan sarana/prasarana lainnya di atas lahan seluas 271,10 hektar di luar Sipirok, dan untuk itu telah berhasil ”mengantongi” SK Menhut No 244/Menhut-II/2011.

Muncul pula opini yang menempatkan masyarakat Sipirok ”berhadap-hadapan” dengan masyarakat Tapsel lainnya. Strategi bipolar and segmentary process (politik belah bambu) ini mengesankan seolah-olah masyarakat Sipirok telah menghalang-halangi rencana pembangunan dan merugikan masyarakat Tapsel lainnya. Ini amat berbahaya dan seyogyanya Syahrul wajib melihatnya sebagai potensi konflik serius. Sulitkah menduga mengapa Syahrul begitu keras dengan rencana ini?

Ketika pertemuan di Medan akhir bulan lalu, Indra Muda Hutasuhut, Sekum Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sipirok (IKAPSI) Sumut secara tegas mengungkapkan bahwa jika saja Syahrul dengan berbagai dalih tetap tidak menginginkan Sipirok sebagai ibukota Tapsel, sebagaimana halnya Ongku, maka kemungkinan untuk mewujudkan kemauan imperatif UU No 37 dan No 38 Tahun 2007 hanyalah setelah terpilih Bupati pengganti Syahrul (2015-2020). Ini sebuah ungkapan kekecewaan. Mestinya diterjemahkan tak ubahnya ”genderang perang” yang hanya bisa terungkap dalam keadaan tak normal. Seorang peserta lainnya yang kerap menyebut diri The Crown Prince from Sipirok Bagas Godang Dr (Phil) Dharma Indra Siregar dalam pertemuan ini memberi penjelasan yang menuntun pemahaman historis tentang titik nol dan semacam titik moderasi Sipirok, dan itu begitu jelas bagi semua yang hadir.

Ada kisah yang mirip saat Gubernur Kaharuddin Nasution (Kaharuddin)  membangun kantor baru Gubsu di Wilayah Deliserdang dan meresmikannya pada akhir masa jabatannya. Gubenur yang menggantikannya Raja Inal Siregar tidak mau memakai bangunan baru itu, malah membangun kantor di lahan yang sekarang yang kebetulan digambar oleh Wakil Bupati Tapsel Rapolo. Para Gubenur setelah Raja Inal Siregar pun tidak pernah menganggap bangunan Kaharuddin sebagai kantor Gubsu (Rizal Nurdin, Rudolf M Pardede, Syamsul Arifin, dan begitu juga Plt Gatot Pujonugroho).  Bisa saja hal ini kelak benar-benar terjadi di Tapsel.

Baca Juga :  DEMOKRASI (Bag-3) – Bangkrut Untuk Demokrasi

Bagi Syahrul selain persetujuan prinsip No S.534/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, landasan pijak pembangunan perkantoran Bupati Tapsel ialah SK No S.244/Menhut-II/2011. Dari judulnya secara nyata dapat disimpulkan ketidak-sesuaian SK ini dengan kehendak ketentuan lebih tinggi (UU). SK ini menunjuk kawasan hutan produksi di Kecamatan Sipirok, bukan Sipirok, sebagai lokasi kantor Bupati Tapsel. Silakan menebak mengapa sampai terjadi input Bupati memposisikan Menhut sebagai pelanggar UU (No 37 dan No 38 tahun 2007).

Tidak Multitafsir. Orang yang menginginkan ibukota Tapsel itu di Sipirok adalah pihak yang tahu dan mendukung kemauan UU no 37 dan 38 Tahun 2007. Penegasan apa yang ditemukan pada kedua UU itu? Keduanya secara jelas menunjuk Sipirok sebagai ibukota Tapsel, bukan Kecamatan Sipirok. Bahwa sebuah kota akan berkembang sudahlah pasti. Silakan berkreasi untuk merancang masa depan itu dengan benar.

UU No 37 dan 38 Tahun 2007  memberi redaksi yang tak berbeda sama sekali tentang Sipirok sebagai ibukota Tapsel dan paling lama 18 (delapan belas) bulan harus terealisasi. Jika harus terealisasi dalam jangka waktu sesingkat itu tentulah yang dimaksud oleh kedua UU itu bukan sebuah hutan yang tak memiliki bangunan apa pun, melainkan Sipirok yang dalam julukan lain biasa disebut Pasar Sipirok atau Sipirok Godang. Terbukti Tapsel tidak punya dana untuk itu, kecuali mengharap kucuran dari atas. Bagaimana orang bisa tak faham tentang ini?

Ingin diselidiki argumen dua Bupati Tapsel (periode berbeda) yang memaksa ibukota Tapsel tidak di Sipirok. Ibukota untuk kedua Kabupaten pemekaran dari Tapsel (Paluta dan Palas) masing-masing disebut secara eksplisit nama Gunung Tua dan Sibuhuan. Tentu karena dikehendaki secara sadar, pada pasal 7 penjelasan UU No 37 Tahun 2007 dipertegas bahwa “Yang dimaksud dengan Gunung Tua sebagai ibukota Paluta berada di Kecamatan Padang Bolak”. Orang tidak memerlukan debat untuk ini.

Kontroversi ibukota Tapsel seyogyanya tidak mesti terjadi. Memang ada sebuah Kecamatan di Tapsel yang sama dengan nama ibukota yang ditunjuk pasca pemekaran. Itukah alasan untuk menginterpretasi ibukota Tapsel bukan Sipirok?

Karena itulah sebuah paguyuban Tapsel melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan melalui PTUN Jakarta. Mereka juga menyurati para pembijaksana Pemerintahan Pusat agar tak usah berbicara tentang dana pembangunan perkantoran ini jika melawan ruh UU 37 dan 38 Tahun 2007.

Baca Juga :  Catatan Akhir Tahun 'nBASIS

Pelajaran dari Nias Utara dan Empang Lawang. Pada bagian Keempat tentang Ibukota, UU Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (No 45 Tahun 2008), pada Pasal 7 secara eksplisit menyebut Ibukota Kabupaten Nias Utara berkedudukan di Kecamatan Lotu.  Hal yang sama terjadi di Provinsi Sumsel saat pemekaran Kabupaten Empang Lawang. Disebutkan Ibu kota Kabupaten Empang Lawang berkedudukan di Tebing Tinggi yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Jadi jika sebuah UU akan menunjuk sebuah nama tempat di sebuah Kecamatan yang akan dibangun menjadi ibukota untuk sebuah Kabupaten baru (pemekaran), ia tidak sungkan-sungkan menyebutnya secara jelas.

Penutup. Senin lalu (18/7) Kemendagri memanggil Syahrul dan paguyuban yang menggugat SK Menhut. Itu sebuah langkah tepat agar tak ikut melanggar UU mengikuti Menhut. Kemendagrilah perancang regulasi tentang keniscayaan bahwa sebelum keputusan memekarkan sesuatu daerah terlebih dahulu dibuat RUTK dari tempat yang akan dijadikan sebagai ibukota. Sipirok (bukan hutan Produksi di Kecamatan Sipirok) memilikinya. Begitu juga Gunung Tua dan Sibuhuan. Dokumen ini tak mungkin diabaikan sama sekali.

Sulit juga memahami mengapa surat resmi Ketua DPRDSU, Gubsu, dan 4 anggota DPD-RI dari dapil Sumut yang meminta Sipirok sebagai ibukota Tapsel segera direalisasi dianggap ”angin lalu” saja di Tapsel.

_____________________________________________________________________________

*) Penulis: dosen sosiologi politik FISIP UMSU, Koordinator Umum nBASIS

sohibul copy Kontroversi Ibukota Tapseln’BASIS adalah sebuah Yayasan yang didirikan tahun 1999 oleh sejumlah akademisi dan praktisi dalam berbagai disiplin (ilmu dan keahlian). ‘nBASIS adalah singkatan dari Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya dan memusatkan perhatiannya pada gerakan intelektual dengan strategi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perkuatan basis ekonomi dan kemandirian individu serta kelompok.
_____________________________________________________________________________

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. setuju dgn Pinomat bhw selain maslah lokasi pertapakan pemkab tapsel, masih banyak masalah lain di tapsel yg perlu mendapt perhtian dari bupati, jgn hanya krn maslah letak kantor bupati yg tdk kunjung selesai berakibat pembangunn di wilayah lain tdk mendapat perhatian bila perlu amandemen UU no.37/2007, UU Dasar 1945 saja bisa diamandemen, kenapa UU no,37/2007 tidak ? .

  2. 13 kecamatan lagi selain sipirok. Yang ada di tapse,kemungkinan besar akan berangapan masyarakat sipirok terlalu maol patureon,untuk itu diminta kepada bapak bupati syahrul m pasaribu kiranya masalah peminndahan ibukota tapsel. Sebaiknya gak usah bapak pikirkan lagi. Karena tapsel bukan sipirok aja. Masih banyak. kecamatan lain. Yang membutuhkan perhatian bapak

  3. Audit menyeluruh dari semua aspek perencanaan serta penetapan pengadilan yang lebih pasti dan lebih jelas adalah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan proses ini. Keputusan Pengadilan yang lebih jelas ini akan membuat pihak masing-masing harus tunduk dan melaksanakan keputusan pengadilan dikemudian hari. Hanya pertanyanyaanya adalah siapa yang akan memprosesnya?????

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*