Korban CPNS Mengadu ke DPRD, Komisi A Siap Advokasi untuk Gugatan

Korban Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di jajaran Pemko Medan, Kamis (23/12) mengadu ke Komisi A DPRD Medan. Karena, namanya tidak muncul di media massa, padahal sebelumnya dalam website www.cpns.pemkomedan.go.id, dinyatakan lulus.

Korban yang mengadu membawa bukti lulus yang telah dicetak dari wibesite Pemko Medan, masing-masing, Sabrina dengan nomor ujian 2213011782 dengan jabatan piñata laporan keuangan. Dosma Lasniroha Tambunan, 3132010148 (perawat), Dedhy Prayuda Sembiring dengan jabatan verifikator keuangan dengan nomor ujian 3213020164, serta Basana Lestary dengan nomor ujian 3152020448 untuk jabtan bidan dan Indi Andalta Sitepu dengan nomor ujian 3283081171 untuk jabatan pranata com puter.

Orangtua Basana Lestary, Masli Simangunsong menuturkan, hasil pengumunan yang dilihat di website Pemko Medan, anak sulungnya bahagia karena dinyatakan lulus.

“Pukul 01.00 WIB dini hari, namanya ada di website, tapi besoknya tak ada di media massa. Untung anak saya tidak bunuh diri,” ungkapnya. Menurutnya Walikota Medan harus dituntut. “Walikota harus bertanggunjawab, jika betul betul anak saya lulus, luluskan, dan jika kalah, kalahkan,”katanya.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Landen Marbun di dampingi Sekretaris Komisi A, Ilhamsyah menyebutkan, pihaknya akan serius mengusut persoalan ini. Karena sejak awal, Komisi A mengapresiasi membangun kerjasam dengan USU, karena sejak beberapa tahun terakhir ini, USU memiliki kredibilitas dalam rekrutmen CPNS dan di beberapa daerah.

Pertanyakan

Landen mempertanyakan pengumuman yang berubah dalam kurun waktu tiga jam. “Kami pikir ini adalah proses yang harus ditelusuri lebih lanjut, kami akan undang Badan Kepegawaian Daerah, termasuk meminta data yang sesungguhnya dari USU,” tambahnya.

DPRD sambungnya, akan membandingkan data tersebut. Karena USU pastinya memiliki data yang sama? dengan BKD. Namun jika nantinya berbeda,? maka persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. “Secara resmi kita akan minta DPRD untuk menyurati USU,” kata Landen.

Landen juga menyatakan, Komisi A siap untuk melakukan advokasi jika korban CPNS melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. “Salah satu bentuk keseriusan Komisi A menangani masalah ini, adalah memberikan advokasi,” ujar Landen.

Landen menilai, persoalan ini tidak semudah yang dijelaskan pihak Pemko Medan karena ada kesalahan teknis. Tapi dugaan besar adalah karena terjadi kolusi.

Dikatakan Landen,? tabir dugaan ‘penyelewengan’ penerimaanPNS di jajaran Pemko Medan harus dibuka, sehingga tidak sebatas isu. Untuk membukanya, lanjut politisi Partai Damai Sejahtera ini, harus dilakukan action dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Baca Juga :  Sampai Kapan Begu Ganjang Menghantui Tanah Batak?

Sekretaris Komisi A, Ilhamsyah menambahkan, merubah hasil ranking yang telah ditetapkan USU oleh Pemko Medan merupakan bentuk penzaliman. “Selain melanggar hukum, mengubah apa yang telah ditetapkan USU merupakan penzaliman atas hak orang lain,” kata Ilhamsyah.

Menurut politisi Partai Golkar ini, USU diminta untuk bersedia membuka data yang sebenarnya. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi.

Akui kesalahan

Sementara soal dugaan pengumuman CPNS Pemko Medan yang ‘ditukangi’ membuat Walikota Medan gerah. Secara mendadak, Walikota Medan Drs Rahudman Harahap, MM mengadakan pertemuan dengan wartawan di Ruang Rapat III, Kantor Walikota Medan, Kamis (23/12).

Pertemuan itu juga dihadiri, Sekda Medan, Drs HM Fitryus, SH MSP, Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Lahum, SH, Kepala Bappeda Kota Medan, Ir Syaiful Bahri dan Kabag Humasy Pemko Medan, Drs Hanas Hasibuan, MAP. Pertemuan yang dijadwalkan pukul 12.00 WIB sempat tertunda hingga pukul 13.00 WIB. Pasalnya, sejumlah wartawan melakukan aksi boikot memprotes sikap Walikota Medan yang tidak menghargai kerja-kerja jurnalistik pada pengumuman CPNS Selasa (21/12) malam.

Dalam pertemuan itu, Walikota Medan meminta maaf kepada wartawan.”Saya mohon maaf kalau ada kesalahpahaman,”kata Rahudman. Dia menjelaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan soal pengumuman CPNS. Rahudman mengaku baru menandatangani berkas nama-nama CPNS yang akan diumumkan setelah didesak wartawan di Aston City. “Saya tidak punya kepentingan, semua yang saya lakukan berdasarkan saran rekan-rekan demi objektivitas,” ujarnya.

Sedangkan soal website dan lainnya, Rahudman mengaku tidak mengerti. “Apa yang saya umumkan sesuai dengan rangkin. Soal ada informasi tidak lulus saya tidak tahu, bukan saja yang memeriksa, kalau ada terkait website dan segala macamnya tanyakan saja ke USU. Saya hanya mengumumkan sesuai rangking,” tegasnya sembari mengusulkan seharusnya pengumuman CPNS ada dua tahap, test akademis dan test psikotes.

Hal senada juga disampaikan Kepala BKD, Lahum, SH. Pihaknya mengaku ada kesalahan teknis yang terjadi malam Selasa (21/12) hingga Rabu dini hari. Kesalahan disebutkan, ada bergabungnya penempatan nomor formasi dan diganti. Sedangkan pengumuman yang diumumkan tetap sesuai dengan rangkin yang dikeluarkan USU. Terkait Website, lanjutnya ada perubahan sistem dan ada kesalahan yang dilakukan pelamar. Kesalahan lain, terjadi pada script/koding halaman login website bukan pada data pelamar CPNS yang lulus. Data yang diterima Admin dari BKD adalah data yang sama diterima oleh masyarakat. Tidak ada perubahan atau manipulasi ke dalam database website setelah jam 01.00 WIB.

Baca Juga :  Terkait Pelantikan Bupati Palas, Plt. Gubsu Konsultasi Kembali Ke Mendagri

Perubahan atau perbaikan dilakukan pada halaman login karena halaman login diperuntukan untuk keperluan jadwal pemberkasan bagi pelamar yang lulus. Sedangkan halaman depan website tidak ada kesalahan dan informasi yang ditampilkan sudah valid.

“Sekali lagi, tidak ada niat kita untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap rangking yang dibuat USU, maka saya sudah konfirmasi ke USU untuk menjelaskan perihal itu. Untuk konfirmasi perbedaan data pengumuman CPNS dari website pcpns.pemkomedan. go.id silahkan mencek secara langsung ke website www.usu.ac.id/cpns 2010,”katanya.

Suasana Ribut

Suasana pertemuan sempat ribut ketika Sekda Medan, Drs HM Fitryus, SH MSP akan memberikan penjelasan. Keributan terjadi ketika Sekda salah menyebutkan soal kronologis Selasa malam sebelum pembagian pengumuman CPNS.

Sekda mengakui ada waktu berkas yang dibawa dua staf BKD ada kesalahan sedikit. Di berkas tersebut, pengumuman S1 Sarjana Hukum dengan S2 Ilmu Hukum bergabung sehingga terkesan banyak. “Itu saja kesalahan, makanya ketika begitu ditengok lagi. Lho, kok S1 bergabung dengan S2, akhirnya di perbaiki. Akibatnya pengumuman CPNS dibagikan sampai malam dan ditandatangani pak wali malam itu juga,”ucap Fitryus yang mengaku sedih anak kakak kandungnya satu-satunya yang tinggal di rumah tidak lulus CPNS. (sug/maf) – (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. pasti pejabat2 itu pada pintar ngeles, dasar penerimaan CPNS tdk ada yg beres,
    mau lulus cpns ? Palas 100jt, Paluta 120jt.
    kapan negeri ini maju kalau penerimaan CPNS aja masih jadi obyekan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*