Korem Pekanbaru Bantah Terkait Lembaga Pencatut Nama Presiden

Pihak Istana Kepresidenan meminta agar lembaga pencatut nama presiden diusut. Padahal, lembaga tersebut pernah menggelar acara di Markas Korem Wirabima Pekanbaru. Pihak Korem pun membantah terlibat dengan lembaga ini.

Pihak Korem Wirabima Pekanbaru menyebut tidak ada keterlibatan dengan lembaga BSDMI P2ED yang diresmikan di Aula Makorem. Penegasan itu disampaikan Kepala Penerangan Korem Wirabima (Kapenrem) Pekanbaru, Kapten Bambang saat dikonfirmasi detikcom, Senin (11/7/2011).

Menurut Kapenrem Kapten Bambang, pihaknya sama sekali tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam acara di Aula Makorem beberapa waktu lalu. BSDMI hanya menyewa gedung aula Korem.

“Mereka hanya sewa gedung saja. Tidak ada sama sekali melibatkan pihak Korem,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, saat digelar acara tersebut, lembaga itu sama sekali tidak memberikan undangan resmi. Korem selaku tuan rumah pun tidak diundang.

“Kita sama sekali tidak diundang dalam acara itu. Sehingga kami sendiri tidak mengirimkan perwakilan pada acara itu,” kata Bambang.

Menurut Bambang, saat acara digelar oleh lembaga yang belakangan diketahui hanya modus penipuan, dia sempat menerima telepon dari rekan-rekan wartawan.

“Waktu itu ada juga rekan wartawan yang telepon saya, mengapa tidak hadir di acara tersebut. Saya jelaskan, kami sendiri tidak menerima undangan untuk menghadiri acara tersebut,” kata Bambang.

Sebagaimana diketahui, lembaga yang mengaku bagian dari lingkaran Istana ini, melakukan sosialisasi di Aula Makorem. Saat itu para peserta yang akan direkrut menjadi CPNS menghadirinya. Malah Pemprov Riau juga mengutus staf ahlinya untuk mengikuti acara tersebut.

Baca Juga :  Pdt. Sihombing Ditusuk di Perut Kanan

Belakangan, Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha dan juga Staf Khusus Presiden SBY, Heru Lelono, menegaskan tidak ada lembaga BSDMI yang dibentuk oleh pemerintah. Mereka juga menyebutkan Kepala BSDMI, Irwannur Latubual bukanlah staf khusus Presiden SBY. Julian dan Heru sama-sama mengatakan agar masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga ini agar mengadu ke polisi saja.(detikNews)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*