Korupsi Bronjong Sidempuan, Direktur CV Manyabi Group Dituntut 18 Bulan Penjara

MEDAN | Penuntut Umum menuntut Direktur CV Manyabi Group, Tuti Zubaidah Harahap selama 1 tahun 6 bulan dalam persidngan kasus dugaan korupsi pembangunan pengaman tebing Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Angkola, di Padangsidimpuan Selatan dan Padangsidimpuan Tenggara yang merugikan negara Rp 385 juta.

Dalam amar tuntutannya, yang dibacakan di Ruang Cakra VII, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (15/6/2015), jaksa Penuntut Umum, S. Siregar mengatakan, terdakwa dijerat pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain itu, terdakwa juga dibebani membayar denda Rp 50 juta dengan subsider selama 1 bulan kurungan. Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti kerugian negara karena sudah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 385 juta ke penyidik Kejari Padangsidimpuan.

Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Ahmad Sayuti kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal tuntutan yang diberikan terhadapnya. Terdakwa, melalui penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan pada persidangan sepekan mendatang.

Usai sidang, Jaksa S. Siregat menyebutkan, terdakwa Tuti Zubaidah Harahap selaku Direktur CV Manyabi Group diadili atas proyek pembangunan pengaman tebing/bronjong di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Angkola di Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan Desa Huta Limbong, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang mana masing-masing dengan pagu anggaran sebesar Rp 749 juta pada tahun 2011.

Baca Juga :  SMKN 1 Padangsidimpuan Rayakan Natal

Dari situ, menurutnya, sesuai dengan penelusuran oleh BPKP, terdapat kerugian negara sebesar Rp 385 juta akibat perbedaan spek dan kekurangan item yang mana tidak sesuai dengan kontrak seperti semen, pasir, dll. “Uang kerugian negara sudah dikembalikan terdakwa, tapi masih kurang sekitar Rp 300.000 hingga Rp 500.000, karena itu tuntutan kita hanya 1 tahun 6 bulan,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa terdakwa tidak ditahan melainkan menjadi tahanan kota. “Pertimbangannya terdakwa ini ibu rumah tangga yang anak-anaknya masih kecil, dan sisa kerugian negara yang belum dibayar kan sekitar Rp 300.000 sampe Rp 500.000 an,” ungkapnya.(dna|ams)


DNABERITA.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*