“Korupsi” Kerugian Daerah Diprediksi Mencapai 20 Miliar Rupiah

Palas, Tahun Anggaran 2012 sudah tutup Buku, Namun Pertanggung Jawaban Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran tersebut belum disampaikan ke DPRD hingg saat ini, Tapi secara Informasi dan pantaun beberapa kalangan, Padang Lawas bakalan mengalami kerugian Keuangan Daerah yang cukup fantastis di tahun ini.
Hal ini disampaikan oleh Koordinatot Umum Aliansi Mahasiswa Pemuda Perjuangan Rakyat (AMPPERA), Zainal Abidin Hsb dan Saharuddin Sahala Hsb menuturkan bahwa padang lawas pada tahun 2011 mengalami ketekeron Kas sebesar + dari 5 miliar Rupiah ditambah dengan kerugian fisik mencapai + 8 Miliar Rupiah  akibat kekurangan volume pelaksanaan sehingga kerugian Daerah mencapai 13 Miliar Rupiah. Bahkan berdasarkan hasil Audit BPK Kerugian Daerah yang disebabkan oleh kekurangan volume pelaksanaan Proyek hampir mencapai 100 juta Per Paket.
Dengan demikian dapat diperediksi untuk tahun 2012 Keungan Daerah akan mengalami kerugian lebih besar daripada tahun 2011, hal ini disebabkan dengan meningkatnya Dugaan Peraktek Tindak Pidana Korupsi, dugaan persekongkolan antar Pemerintah dengan Pengusaha dalam menjalankan Proyek  dan  Banyaknya Dugaan Proyek Fiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Dia juga menuturkan bahwa pada tahun 2012 ini pemerintah dengan mulai secara terbuka dan berani untuk melakukan perbuatan yang berindikasi Fiktif dan pemalsuan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah,  sebagaimana yang dijumpai oleh tim Pemantau Aliansi Mahasiswa Perjungan Rakyat dilapangan, adanya beberapa dugaan pelaksanaan Proyek fiktif di Dinas PU dan  proyek asal jadi yang mengakibatkan kerugian Daerah hingga mencapai 20 Miliar Rupiah .
Oleh karena itu dia mengharapkan agar pihak penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian  dan KPK segera menindak lanjuti Apabila ada Pengaduan Masyrakat yang melaporkan adanya tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh oknum Pejabat Daerah Kabupaten Padang Lawas, selain itu dia juga mengharapkan kerja sama yang baik terhadap BPK dalam mengaudit Keuangan Daerah Kab.Padang Lawas untuk mengaudit secara terbuka Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Padang Lawas Tahun 2012 dan menindak lanjutinya kepihak yang berwenang untuk diproses secara hukum, katanya. (Ed-T)
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  CAMAT AEK NABARA BARUMUN MENGADAKAN MEDIASI DENGAN MASYARAKAT PARAN JULU MENGENAI KONFLIK PENGGUNAAN DANA DESA

1 Komentar

  1. Saya yakin Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 belum selesai disusun, Biasanya kendala yang dihadapi masalah SPJ UP, SPJ TU dan juga Tindak Lanjut temuan BPK tahun 2011 belum di TL..Kepada Adek2 Mahasiswa jagan buru2 menuduhkan kerugian dgn perhitungan2 yang tdiak jelas tapi dapatkan dokumen buktinya.. Klo mau dapatkan kontrak2 pekerjaan tahun 2012 liat pisiknya sekarang apakah sudah selesai kalo blum liat dokumen pembayarannya berapa persen yang dibayar oleh Pemkab. klo memang sesuai dgn progress dilapangan tidak jadi masalah liat apa dikenakan denda. Biasanya modusnya dibuat Berita acara per tanggal berakhirnya kontrak dibuat seolah-olah selesai seratus persen dan SP2D LS sudah keluar dan masuk rekening rekanan..Satu hal yang perlu adek2 perhatikan lihat SPJ Tambahan Uang (TU) kalao masih banyak ynag belum diSPJ sampai 10 Januari, ini harus dicermati karena riskan penyalahgunaannya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*