Korupsi Korupsi

Oleh: Shohibul Anshor Siregar *)

Pemimpin yang gagal memberantas korupsi pada umumnya hanya disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, pemimpin itu tidak cerdas dan terorbit ke pentas kekuasaan bukan oleh rumus demokrasi atau mekanisme yang sehat. Karena ia sadar bahwa mandat pemerintahan yang diterimanya tidak kuat dan tidah penuh, maka ia khawatir digulingkan. Kedua, pemimpin itu penakut, dalam arti membayangkan resiko politik akibat kebijakan memerangi korupsi nyalinya ciut. Ini bukan tipe negarawan yang mampu mengambil resiko dari langkah-langkah politk yang menyangkut pembelaan terhadap negaranya. Ia mungkin tak mampu membayangkan kendala-kendala politik dan struktural negara dan bangsanya dan lebih parah lagi tidak mampu memperbesar bola salju kekuatan politik murni melawan para penjahat korupsional. Ketiga, pemimpin itu tersandra oleh masa lalu yang sarat dengan ketidak-beresan korupsional.

Demikian Shohibul Anshor Siregar mengawali diskusi terbatas Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (’nBASIS), Minggu sore di sekretariat Yayasan itu, jalan Karyawisata Medan Johor.

Dijelaskan, korupsi itu tidak selalu sebagaimana yang digambarkan oleh elit di suatu negara. Bahwa korupsi itu adalah ancaman bagi eksistensi suatu negara, itu betul. Tetapi keseriusan para elit dalam pemberantasannya tidak selalu sesuai dengan apa yang diomongkan oleh para elit mulai dari pusat pemerintahan sampai ke daerah.

%name Korupsi Korupsi
Korupsi itu tidak selalu sebagaimana yang digambarkan oleh elit di suatu negara. Bahwa korupsi itu adalah ancaman bagi eksistensi suatu negara, itu betul. Tetapi keseriusan para elit dalam pemberantasannya tidak selalu sesuai dengan apa yang diomongkan oleh para elit mulai dari pusat pemerintahan sampai ke daerah.

Ada etape yang memperontonkan bahwa pemberantasan korupsi itu tak lebih dari eksesori politik belaka, dan lembaga-lembaga yang dirancang untuk pekerjaan itu bertugas mempertinggi image kekuasaan yang bersih dan anti korupsi. Tetapi, doble talk (omong ganda) tak pernah berusia lama kecuali di negara yang menganut sistem otoriter. Rakyat akan menemuikan sendiri faktor-faktor penyebab ketidak-puasan terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan korupsi yang setengah hati.

Baca Juga :  Mari Terus Mengeluhkan Indonesia

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Zhu Rongji, China mencatat suatu kemajuan yang sebetulnya dapat dijadikan contoh oleh negara-negara lain seperti Indonesia. Kemungkinan saja akan ada alur cerita yang berbeda, namun intinya masa pemerintahan 5 tahun atau lebih sebetulnya lebih dari cukup untuk memberi bukti bahwa pekerjaan memerangi korupsi bukan tidak ada hasil. Etape yang lebih menunjukkan berhentinya wacana semestinya muncul pada tahun ketiga suatu periode pemerintahan.

Eksistensi KPK
Bahwa Indonesia hanya berkutat pada wacana telah dibuktikan sendiri oleh sejarah perjalanan pemerintahan selama 6 tahun. KPK semakin kuat, yang membuktikan adanya angan-angan agar KPK itu lembaga seabadi Kejaksaan atau Kepolisian. Selama Lembaga-lembaga penegakan hukum konvensional belum dipercaya, atau selama lembaga-lembaga itu dirasakan semakin memburuk, selama itu pula tidak ada celah untuk mengatakan tingkat kebiadaban korupsi telah terkoreksi.

Kini orang Indonesia banyak berharap kepada KPK. Padahal KPK itu kemampuannya amat terbatas, dan tidak akan mampu melakukan kecuali gerakan-gerakan triger yang jika dapat disikapi dengan baik sesungguhnya boleh menjadi lead bagi lembaga-lembaga lain dalam menjalankan amanah memerintah dengan baik dan bersih. Apalagi jika KPK itu diposisikan sebagai musuh penegak hukum yang lain atau pemerintah yang sedang berkuasa, sebagaimana tercermin dari perang ”cicak vs buaya” belum lama ini, KPK pun dengan sendirinya akan terdorong melakukan penguburan diri sendiri ketimbang dikuburkan oleh orang atau pihak lain. Kecuali KPK itu mampu memandang sama dan sederajat semua orang di negeri ini, yang artinya tanpa kecuali   memeriksa semua orang. Lebih elegan lagi jika ia memprioritaskan kerjanya dari diri sendiri, lalu keistana dan kemudian ke pelaku-pelaku ptensil yang lebih vital dalam struktur korupsional di Indonesia.

Baca Juga :  Logika Razia Lalu Lintas

Dengan memperhatikan kondisi politik di Indonesia yang tercipta oleh paradigma perpolitikan yang trend (yakni mementingkan kelompok dan partai), maka pemerintahan SBY dikhawatirkan akan mencatatkan kegagalan besar. Sayangnya, modalitas untuk membentuk pemerintahan yang anti korupsi untuk periode 2014-2019 akan semakin melemah karena negara sudah mengarah kepada bentuk institusi terbesar yang ditundukkan
Untuk pelayanan terhadap kepentingan kelompok dan partai. NKRI bisa berubah menjadi Negara Kepartaian berbasis kartelitas. Ancaman ini amat berbahaya.

—————————————–

*)Penulis: dosen sosiologi politik FISIP UMSU, Koordinator Umum ‘nBASIS
sohibul Korupsi Korupsin’BASIS adalah sebuah Yayasan yang didirikan tahun 1999 oleh sejumlah akademisi dan praktisi dalam berbagai disiplin (ilmu dan keahlian). ‘nBASIS adalah singkatan dari Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya dan memusatkan perhatiannya pada gerakan intelektual dengan strategi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perkuatan basis ekonomi dan kemandirian individu serta kelompok.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*