Korupsi Rp 1,25 M, 2 eks pejabat Sumut dituntut 2 tahun bui

Merdeka.com – Dua mantan pejabat Pemprov Sumut dituntut hukuman masing-masing 2 tahun penjara pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Jaksa menilai mereka telah bersalah menyalahgunakan wewenang dalam menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) sehingga merugikan negara Rp 1,25 miliar.

Kedua bekas pejabat yang menjalani sidang tuntutan yaitu mantan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Bangun Oloan Harahap, dan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Ummi Kalsum Nasution. Mereka dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain hukuman penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga meminta majelis hakim yang diketuai SB Hutagalung mendenda Bangun Oloan Harahap dan Ummi Kalsum Nasution Rp100 juta subsider empat bulan kurungan. Namun, JPU tidak meminta keduanya dibebani kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara, karena tidak terbukti menerima uang hasil korupsi itu.

Dalam perkara ini, Bangun Oloan Harahap dan Ummi Kalsum Nasution dinyatakan telah menyetujui dan menandatangani kuitansi pembayaran dana hibah dan Bansos kepada delapan lembaga penerima yang berkasnya tidak memenuhi persyaratan. Menurut jaksa, beberapa lembaga dari delapan penerima dana hibah dan Bansos itu memiliki pengurus yang sama. Mereka hanya berbeda kedudukan pada satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Baca Juga :  Polda Sumut Diminta Konfrehensip Tangani Kasus Bentrok Palas

“Terdakwa Bangun Oloan Harahap juga menerima sejumlah dana dari M Yakub (penerima dana hibah dan Bansos) sebanyak dua kali, Rp 2 juta dan Rp 4 juta,” jaksa.

Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian Rp 1,25 miliar. Nilai kerugian ini sesuai laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

Jaksa menilai Bangun Oloan Harahap, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Ummi Kalsum, selaku bendahara, telah menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu kooperasi dan merugikan negara.

“Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk memeriksa kelengkapan berkas lembaga-lembaga penerima dana hibah dan Bansos,” ucap jaksa.

Menanggapi tuntutan jaksa, kedua terdakwa melalui masing-masing penasihat hukumnya menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi). Hal itu akan disampaikan dalam sidang selanjutnya yang dijadwalkan berlangsung Selasa (29/10) pekan depan.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*