Kota Baru Sipirok

Oleh: Budi Hutasuhut *) — Pengajar di FISIP Universitas Bandar Lampung, putra daerah asal Kecamatan Sipirok – Pemerhati masalah sosial masyarakat.

budihatees 776944024 Kota Baru SipirokSESUAI amanat UU 37 dan 38 Tahun 2007,  Pemda Tapsel akan memindahkan ibu kota kabupaten dari Kota Padangsidempuan ke Kota Sipirok. Tapi, kota tua ini tak memadai sebagai ibu kota karena sarana dan prasarana tak mendukung. Selain itu, tak ada lokasinya yang representif untuk membangun sebuah kawasan perkantoran Bupati dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Itu sebabnya, Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu memutuskan membangun pertapakan di Desa Tolang.

Sebetulnya Bupati Tapsel bisa saja memutuskan membangun perkantoran sementara di Kelurahan Pasar Sipirok, memakai fasilitas yang ada atau menyewa rumah-rumah penduduk untuk perkantoran Bupati dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Tapi pilihan itu tak dilakukan karena terkendala dana mengingat APBD 2010 mengalami defisit sebesar Rp63 miliar. Akibatnya, rencana pemindahan ibu kota melanggar konstitusi yang ada. Kemungkinan besar, realisasi Kota Sipirok sebagai pusat pemerintahan Tapsel akan tertunda sampai pembangunan perkantoran di Desa Tolang selesai dilaksanakan.

Tulisan berikut ini tidak akan membicarakan pelanggaran konstitusi atas keterlambatan pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Sipirok. Tapi akan membicarakan wajah baru Kota Sipirok jika pembangunan pusat pemerintahan di Desa Tolang selesai dilaksanakan. Meskipun pembangunan itu membutuhkan dana tak sedikit dan mungkin menghabiskan beberapa tahun anggaran, harus diasumsikan kehadiran pusat pemerintahan berkorelasi dengan meluasnya wilayah Kota Sipirok.

*

 SELAMA ini Kota Sipirok dimaknai sebagai ibu kota Kecamatan Sipirok, yakni wilayah Kelurahan Pasar Sipirok, tempat perkantoran Camat Kecamatan Sipirok  beserta stakeholders-nya. Dengan adanya UU 37 dan 38 Tahun 2007 yang menyebut Sipirok sebagai ibu kota Kabupaten Tapsel, seharusnya penetapan itu diikuti dengan penetapan wilayah baru dari Kota Sipirok. Artinya, konsep Kota Sipirok lama hanya cocok untuk ibu kota kecamatan, sama sekali tidak refresentatif  untuk menjadi ibu kota kabupaten.

Makanya, sebagai solusinya Bupati Ongku P. Hasibuan menawarkan pengembangan Kota Sipirok ke wilayah Desa Tolang, sekitar 40 km ke arah Selatan, bertepatan di areal kawasan hutan negara. Namun, konsep pengembangan Kota Baru Sipirok bukan untuk pembangunan kawasan guna mengatasi problem-problem perkotaan. Pengembangan Kota  Baru Sipirok lebih diarahkan sebagai pusat pemerintahan berupa perkantoran Kepala Daerah, SKPD, dan perkantoran para stakeholders pemerintahan daerah.

Mengacu pada rencana umum tata ruang (RUTR) Kota Sipirok, pemerintah daerah berusaha mewujudkan Kota Baru Sipirok yang tak ada kaitannya dengan Kota Sipirok saat ini. Kota Baru Sipirok lebih ditekankan sebagai sebuah kota pusat pemerintah dimana seluruh gedung perkantoran terkonsentrasi di sini. Di dalam Kota Baru Sipirok ini tidak ditemukan kawasan untuk pemukiman penduduk, meskipun ada fasilitas untuk perumahan dinas para elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta ruang-ruang publik berupa taman-taman kota.

Baca Juga :  KRISIS KETATANEGARAAN INDONESIA DAN “SHORT TERM SOLUTION” ELIT DAN PENGUASA

Kota Baru Sipirok bukanlah sebuah kota dalam pemahaman masyarakat umum sebagai kawasan pemukiman baru sebagaimana kota-kota baru di kawasan DKI Jakarta. Karena itu, tidak relevan diterapkan berbagai alasan logis yang acap dipakai para ahli dalam membangun sebuah kota baru seperti menahan laju urbanisasi, mengatasi kemacetan lalu-lintas di kota lama, mengurangi kepadatan penduduk, membangun magnet baru bagi perekonomian masyarakat, dan merangsang keikutsertaan pihak swasta. Kota Baru Sipirok ini dirancang dan dibangun hanya untuk satu tujuan yang sangat politis yakni merealisasikan amanat UU 37 dan 38 Tahun 2007, atau berbagai alasan yang mendorong pemerintah pusat menetapkan Kota  Sipirok sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan.

Satu-satunya hal yang mengaitkan pembangunan Kota Baru Sipirok dengan kepentingan masyarakat adalah mendekatkan seluruh masyarakat Tapsel dengan pemerintah sehingga berbagai kepentingan administrasi pemerintahan semakin mudah direalisasikan. Artinya, Kota Baru Sipirok tidak secara khusus diarahkan kepada masyarakat Kota Sipirok, tapi, lebih ditekankan kepada seluruh masyarakat Tapsel. Soalnya, lokasi di Desa Tolang merupakan lokasi yang paling memungkinkan bagi birokrasi pemerintah daerah untuk menjangkau seluruh rakyat Tapsel dalam rangka memberi pelayanan. Desa Tolang berada pada titik yang memungkinkan jarak seluruh wilayah kecamatan yang ada di Tapsel tidak terentang jauh, sehingga tidak akan menyusahkan berbagai lapisan masyarakat dari berbagai kecamatan.

 *

MESKIPUN demikian, kita harus mengasumsikan bahwa kehadiran Kota Baru Sipirok di wilayah Desa Tolang akan menjadi magnet baru yang mendorong munculnya pemukiman-pemukiman baru. Jika pemerintah daerah konsekuen dengan kebijakan mempertahankan Kota Baru Sipirok sebagai pusat perkantoran, hal itu beresiko terhadap pembengkakan biaya operasional sehari-hari para pegawai negeri sipil (PNS) terutama dari biaya transportasi.  Pada akhirnya, mereka akan mengatasi pembengkakan pengeluaran rumah tangganya dengan membangun pemukiman di sekitar Kota Baru Sipirok. Maka, mau tak mau pada seluruh desa yang ada di jalur antara Kelurahan Pasar Sipirok sampai Desa Tolang akan bermunculan pemukiman-pemukiman baru.

Suatu saat Kota Baru Sipirok yang berada dalam lokasi kawasan hutan Negara, yang selama ini berfungsi sebagai areal tanaman hijau, secara perlahan-lahan akan beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Saat ini hal itu akan mustahil mengingat ketatnya kebijakan pemerintah pusat terkait pelepasan hutan Negara menjadi kawasan pemukiman. Tetapi tingginya tuntutan masyarakat akan kehadiran pemukiman-pemukiman baru (terutama untuk memenuhi permintaan dari para PNS) akan mendorong swasta di bidang property untuk mengurus hak guna bangunan atas tanah-tanah di kawasan hutan Negara tersebut.

Artinya, pembangunan Kota Baru Sipirok merupakan magnet yang mampu mendorong swasta untuk berperan dalam pembangunan pengadaan perumahan dan pemukiman. Bagi pemerintah daerah yang sedang giat mengundang swasta untuk investasi di daerahnya, sangat pasti tak akan terlalu memikirkan resiko ekonomi berupa crash di sektor properti, juga tak terlalu memikirkan dampak investasi terhadap munculnya masalah-masalah lingkungan hidup.  Kawasan hutan Negara pada akhirnya bisa dilepas pemerintah kepada sector swasta yang ingin mengembangkan kawasan pemukiman dan perumahan, sehingga ruang terbuka hijau yang ada akan beralih fungsi lebih cepat dari perkiraan.

Baca Juga :  Meramal Eksistensi Sertifikasi Guru di Tangan Anies

Sebab itu, dalam membangun Kota Baru Sipirok pemerintah daerah bersama legislatif mesti mematangkan perencanaan pembangunan dan tetap mengacu pada rancangan umum tata ruang yang sudah dibuat. Selain itu, pemerintah perlu memperhatian hal paling subtansial dari pembangunan kota baru, yakni harus mampu mendorong dan membuka peluang bagi sector swasta untuk bisa berperan serta di dalam menggeliatkan laju roda perekonomian masyarakat dalam batas-batas yang terkendali dan terarah.

 *

FAKTOR lain yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah adalah bagaimana mempertahankan rencana umum tata ruang Kota Sipirok. Peruntukan lahan-lahan yang sudah ditetapkan tidak boleh dilanggar apapun alasannya, terutama berkaitan dengan pengalihan lahan-lahan produktif pertanian untuk pemukiman penduduk. Sebagai contoh, dalam lima tahun terakhir saja sudah terjadi alih fungsi lahan pesawahan di Kelurahan Pasar Sipirok menjadi kawasan pemukiman. Kondisi ini jelas melanggar RUTR yang ada, sehingga perlu disikapi dengan meningkatkan dan memperketat pengawasan.

Jangan sampai pembangunan Kota Baru Sipirok justru akan menjadi malapetaka baru bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. *

*) Budi Hutasuhut, kelahiran Sipirok, Tapanuli Selatan. staf pengajar FISIP Universitas Bandar Lampung, melakukan sejumlah penelitian antropologi budaya dan komunikasi dan telah dipublikasikan di sejumlah jurnal. Menulis cerpen, sajak, esai, novel, dan telah dipublikasikan di berbagai media cetak dan terkumpul dalam 25 buku.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. saya berasal dari simangambat sd hole sudah merantau sejak 1976 saya tinggal di semarang jawa tengah dan kemarin tgl 17 Juni 2012 ketemu oarang semarang bawa durian dari tapsel awalnya saya tidak tau durian ini asal kampung halamanku ngonomomg durian ini dari mana ya saya pikir dari jepara ini durian tapanuli katanya oh ya saya tanya pembangunan gimana dek di kampung saya katanya jalan jelek kalo bisa gimana ya pembangunan jalan cepat bagus dibuat seperti di jawabiar hasil buminya nilai jualnya lebih baik agar rakyat tapanuli cepat bangkit terima kasih

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*