KPI Desak Mabes Polri Periksa Sultan dan Walikota Yogyakarta Terkait Tayangan Silet

Hari ini, Jum’at (11/3/2011) untuk kedua kalinya, Mabes Polri mengadakan gelar perkara kasus ‘Penayangan Silet’. Selain penyidik, hadir perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pengacara Dwi Ria Latifa sebagai pihak pelapor, dan ada pula kuasa hukum RCTI, selaku terlapor, Andi F. Simangunsong.

Dalam gelar perkara kali ini, pihak KPI menyampaikan permohonan agar penyidik meminta keterangan dari seluruh saksi yang mereka ajukan, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto. “Sultan dan Walikota belum diperiksa. Alasan penyidik hal itu perlu waktu lama karena harus meminta izin dari presiden. Kami rasa tidak ada alasan untuk tidak menghadirkan saksi, siapapun itu, kalau memang diperlukan,” jelas Dwi Ria Lathifa saat dihubungi wartawan, Jum’at (11/3/2011).

Seperti diketahui, kasus dugaan berita bohong oleh infotainment ‘Silet’ masih terus bergulir di Mabes Polri. Hampir empat bulan berjalan, pihak berwajib belum juga menetapkan tersangka.

Bahkan, kasus ini malah akan ditangani Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberi anjuran untuk melakukan upaya perdamaian. Pihak KPI pun menyambut baik saran dari DPR, namun mereka menginginkan kasus yang sempat membuat panik ribuan warga Yogyakarta di tengah bencana Merapi itu terus diproses. “Tentu kami menginginkan kasus ini tetap dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini bisa jadi pembelajaran juga untuk lembaga penyiaran ke depan nantinya, agar lebih berhati-hati,” terang Dwi Ria.

Baca Juga :  Kelar Tur, Blink 182 Janji Garap Album Baru

Sementara itu, soal alotnya proses hukum terhadap kasus ini, Dadang Rachmat Hidayat selaku ketua KPI mengaku masih memberi kepercayaan penuh pada pihak berwajib. Menurutnya, KPI selaku pelapor hanya bisa menunggu penyidikkan yang berjalan. “Kami tidak dalam posisi menilai lama atau tidaknya penyidikan. Perlu digaris bawahi, tugas KPI itu kan menindaklanjuti laporan masyarakat, dan itu sudah kami lakukan. Biarkan proses itu berjalan di jalurnya. Tugas kami saat ini melengkapi keterangan atau bukti yang diperlukan,” tutur Dadang, dihubungi secara terpisah, Jumat (11/3/2011). (Deva) (yahoo OMG)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*