KPK Ajukan Banding Kasus Anggodo

%name KPK Ajukan Banding Kasus AnggodoDirektur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Ferry Wibisono mengatakan, KPK telah mendaftarkan pengajuan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengusaha Anggodo Widjojo ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Pengajuan banding dilakukan terkait putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Anggodo tidak terbukti menghalang-halangi penyidikan seperti yang dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jaksa berkeyakinan perbuatan terdakwa memenuhi pelanggaran unsur Pasal 21, yaitu menghalangi dan mempersulit penyidikan yang dilakukan KPK,” kata Ferry kepada para wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Terkait memori banding, Ferry mengatakan, pihaknya segera menyerahkannya. Seperti diwartakan, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis terdakwa Anggodo Widjojo dengan hukuman empat tahun penjara. Majelis hakim menilai Anggodo terbukti secara sah dan meyakinan melakukan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anggodo Widjojo dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suwamba saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Selasa (31/8/2010) lalu.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni enam tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Awalnya, JPU mendakwa Anggodo dengan dua dakwaan, yakni melakukan percobaan penyuapan pimpinan KPK dan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK terkait kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu yang melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo.

Baca Juga :  Kasus Susu Berbakteri - IPB: Kami dalam Posisi Sulit

Namun, majelis hakim menilai hanya dakwaan pertama, yakni Pasal 15 jo 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti.

Hakim menilai semua unsur dalam dakwaan pertama, yakni setiap orang melakukan permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban, terpenuhi.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2010/09/03/13440520/KPK.Ajukan.Banding.Kasus.Anggodo-4

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*