KPK Ambil Alih Kasus Mantan Sekda Tapsel

Medan, (Analisa). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, menegaskan pihaknya akan menarik atau mengambil alih kasus dugaan korupsi mantan Sekda Tapsel yang kini menjabat Walikota Medan, Rahudman Harapan yang sedang ditangani Kejaksaan Sumut.

Penegasan itu disampaikannya kepada sejumlah wartawan usai Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Grand Angkasa, Selasa (5/2).

Menurut Abraham Samad, KPK lebih dulu melakukan penyelidikan apakah memang benar atau tidak kasus itu tidak berjalan di Kejaksaan. “Kalau tidak jalan, baru kita ambil alih kasus tersebut,” tambahnya seraya berlalu.

Sementara di Hotel Tiara pada Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Abraham Samad menegaskan setiap laporan yang diterima KPK apapun bentuknya pasti akan ditindaklanjuti dengan cara-cara profesional.

“Kita memberi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana korupsi. Jadi di KPK sendiri, SMS maupun surat kaleng juga bisa tanggapi, tapi kita profesional dan tidak menerima mentah-mentah SMS dan surat kaleng tersebut. Kita melakukan investigasi yang mendalam, makanya KPK jika melakukan penanganan satu perkara lama sekali dan orang menganggap KPK lambat. Semua orang punya persepsi begitu,” katanya.

Kenapa kita lambat? karena KPK sangat berhati-hati dan tidak mau ada celah dan laporan yang datang dari masyarakat sebenarnya tidak akurat dan tidak ada fakta hukum. Oleh karena itu, para bupati, walikota dan gubernur tidak usah khawatir jika ada surat kaleng yang masuk ke KPK atau SMS, karena KPK bekerja secara profesional.

Baca Juga :  Gatot: Tambang Emas Harus Saling Untung

“Tidak pernah KPK menetapkan seorang bupati/walikota atau gubernur jadi tersangka kalau tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup kuat,”katanya.

Namun, Abraham menegaskan, laporan datang masyarakat tetap harus diapresiasi, tidak bisa penegak hukum kalau ada masyarakat datang melaporkan mengatakan “Kamu harus bawa bukti-buktinya baru ke sini. Kalau itu jawabannya, dia bukan penegak hukum karena tugas penegak hukum yang diberikan undang-undang punya infrastruktur untuk melakukan penyelidikan, jadi masyarakat tidak boleh dibebankan,” tegas Abraham Samad yang menjawab pertanyaan Walikota Sibolga, Syafri Hutauruk yang meminta agar pelapor juga harus ditanya soal laporannya.

Akan Evaluasi

Sementara ketika anggota DPRD Sumut, Hardi Mulyono bertanya. Mengapa dugaan kasus Walikota Medan, Rahudman Harahap sejak ditetapkan menjadi tersangka tidak kunjung diproses Kejati Sumut.

“Kalau memang beliau tidak bersalah, Jaksa Agung harus mengeluarkan SP3, tapi jika bersalah tentunya harus ada tindakan?” tanya Hardi Mulyono kepada Ketua KPK Abraham Samad.

Pertanyaan ini tidak dijawab Ketua KPK, tapi diambil alih Wakil Jaksa Agung RI Dr H Darmono, SH, MH. Dia mengatakan, Jaksa Agung akan melakukan evaluasi terhadap dugaan kasus tersebut.  (hen/maf)

Analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Jembatan Aek Panjamaan Dibangun - Warga Aek Latong dan Aek Urat Tak Lagi Terisolir

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*