KPK Desak Remisi Koruptor Dihapuskan

JAKARTA- KPK terusik setelah para koruptor mendapatkan diskon masa tahanan melalui remisi. Sebagai penegak hukum yang didirikan secara khusus untuk memerangi korupsi, KPK pun meminta agar para koruptor tidak begitu saja diberi pengurangan hukuman.

“Sejak dulu saya punya pendapat pemberian remisi untuk koruptor perlu ditinjau kembali. Karena kondisi negara yang seperti sekarang, maka saya minta peninjauan perlu dilakukan segera,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas setelah pelaksanaan upacara bendera di lingkungan KPK kemarin (17/8).

Bahkan, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu meminta agar remisi untuk koruptor dihapuskan. Menurutnya, dengan dihapuskannya remisi untuk koruptor diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak berbuat korupsi yang tidak hanya merugikan negara tapi juga menyengsarakan masyarakat lainnya.

Memang, Busyro pantas mengelus dada mengingat Kemenkum HAM sebagai pihak yang berwenang memberikan remisi kepada para narapidana telah mengobral hadiah remisi. Terutama untuk para koruptor. Berdasarkan catatan Dirjen Pas, sebanyak 419 koruptor mendapatkan remisi umum I (RU I) dalam peringatan kemerdekaan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya”RU II. Artinya, setelah mendapatkan remisi, masa hukumannya habis dan dinyatakan bebas.

Terpisah, Menkum HAM, Patrialis Akbar kemarin memimpin upacara kemendekaan sekaligus pemberian remisi kepada para narapidana secara simbolis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas I Cipinang. Dia pun meminta agar masyarakat tidak memandang sebelah mata tentang pemberian remisi kepada para narapidana.

Baca Juga :  Bah.. Menurut Anggota DPR: Kolam Renang Gedung Baru Bisa Bantu Padamkan Kebakaran

Menurut nya, pemberian remisi kepada para narapidana merupakan bentuk upaya untuk sesegera mungkoin mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat umum. Sebab, bagaimanapun, narapidana nantinya harus berbaur dan menjalin hubungan dengan masyarakat luas. “Jadi mereka bisa berkehidupan lagi dengan normal,” katanya.

Selain itu, tujuan lain dari pemberian remisi adalah untuk memperbaiki mentalitas tahanan yang sudah lama tinggal dalam tahanan. Dengan begitu, dampak buruk pun bisa dihilangkan dengan pemberian remisi. “Jadi jangan diartikan sebagai upaya untuk memanjakan narapidana,” ucap politisi PAN itu.

Terkait dengan pemeberian remisi kepada para koruptor yang selalu menimbulkan perdebatan, Patrialis menerangkan dengan tenang. Menurutnya, pemberian remisi kepada narapidana yang tersangkut kasus korupsi sudah sesuai dengan undang-undang.” (kuh/dim/iro)

Metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*