KPK Didesak Ungkap Segudang Korupsi di Nias

Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Rakyat Nias (AGRENIS) bersama masyarakat Nias melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Selasa (23/11). Dalam tuntutannya, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan kasus korupsi Bupati Nias, Binahati B Baeha serta dugaan korupsi lainnya di Pemkab Nias.

Sebelumnya massa mengendarai kendaraan roda empat datang dari arah Kota Gunungsitoli dengan membawa spanduk yang berisikan tuntutan mereka. Sesampainya di depan gedung DPRD, koordinator aksi Jun Forisman Gulo, wakil pimpinan aksi Yarinuddin Tanjung, koordinator lapangan (korlap) Sarofati Telambanua, Edifati Waruwu, Mirah Hartati Zebua, dan Iris Hati Mendrofa langsung melakukan orasi sambil berjalan menuju kantor DPRD Nias. Mereka langsung dihadang kepolisian dan Satpol PP di pintu masuk kantor DPRD. Di sana mereka melakukan orasi sekira beberapa menit.

Dalam pernyataan sikapnya, Jun Forisman Gulo menyampaikan, kasus korupsi Binahati B Baeha bukan hanya satu, dan banyak lagi lainnya yang telah menjadi perjuangan berkepanjangan segenap elemen masyarakat Nias.

“Bahkan hingga bertahun-tahun masyarakat Nias terus menuntut tindakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi tersebut. Namun baru pada tahun 2010 ini kasus tersebut akhirnya menjadi perhatian KPK,” katanya.

Ditetapkannya Binahati B Baeha sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan bantuan Menkokesra sebesar Rp9,48 miliar untuk pemulihan perekonomian masyarakat Nias pasca bencana tahun 2004-2005, telah menjadi titik terang bagi penegakkan supremasi hokum. Meskipun begitu, kasus yang saat ini sedang dalam tahap penyidikan hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Nias Binahati B Baeha bersama kroni-kroninya.

“Kalau mau melihat dari gerakan-gerakan rakyat selama bertahun-tahun lalu, maka kasus korupsi Binahati B Baeha bukan hanya penyelewengan dana bantuan Menkokesra, tetapi beberapa kasus yang pernah disuarakan rakyat Nias selama ini antara lain kasus dana perimbangan sumber daya hutan (PSDH) senilai Rp2,3 miliar. Dimana Bupati Nias Binahati B Baeha telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2004. Dan sampai sekarang kasus tersebut belum ada penuntasannya,” ujarnya.

Baca Juga :  Perampok di Sumut Gunakan Senjata Api Rakitan

Kemudian dugaan kasus dana alokasi khusus (DAK) untuk 82 sekolah juga telah dilaporkan ke KPK dan belum diproses, kasus Carry Over kepada PT Gruti telah dilaporkan Kejaksaan Agung RI, kasus bantuan bencana alam tahun 2001 telah dilaporkan ke Polres Nias, kasus penyelewengan dana APBD 2005-2006 senilai Rp56,2 miliar sesuai temuan BPK RI dan telah dilaporkan ke KPK, dan masih banyak lagi kasus lainnya yang sudah dilaporkan, namun belum ada kejelasan hingga sekarang.

“Oleh karena itu keberadaan wakil rakyat di lembaga legislatif sangat diharapkan untuk dapat membuktikan dirinya untuk mengawal kasus ini serta menyurati KPK agar kasus-kasus yang belum tersentuh hukum tersebut bisa diprioritaskan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajak rekan-rekan untuk ikut turut ke jalan menyuarakan aspirasi menuntut DPRD Nias mengawal semua kasus korupsi yang telah ditangani KPK dan memberi data-data kasus-kasus lainnya kepada KPK,” katanya.

DPRD Nias melalui Ketua Komisi A Bowoli Zandroto yang menemui massa menyampaikan sangat setuju kalau KPK segera menangkap Bupati Nias yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada tanggal 16 Nopember 2010 lalu. “Untuk itu kita desak KPK agar menahannya dengan alasan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, serta supaya proses pemeriksaan berjalan lancar dan cepat tuntas,” ujarnya.

Hal yang sama juga dinyatakan Ketua Komisi B, Ronald Zai. “Kita di DPRD jangan asal bicara dan menyenangkan hati para rakyat Nias, tapi marilah kita buktikan untuk menyurati KPK agar seluruh kasus korupsi yang membuat rakyat Nias miskin dan menderita akibat ulah koruptor ditangani. Mari kita dukung gerakan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di DPRD Nias ini, kasus korupsi di Nias sudah di luar kewajaran.

Baca Juga :  Gangguan Katup Gas Sebabkan Pemadaman Listrik di Sumut-Aceh

“Melalui forum ini kami memberitahukan kepada mahasiswa bahwa saya dan Faigi Asa Bawamenewi SH telah berjuang belum lama ini mendatangi kantor KPK dan menyampaikan sejumlah dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Nias Binahati B Baeha SH. Maka saya menyatakan setuju untuk KPK melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Bupati Nias Binahati B Baeha SH. Karna korupsi dilakukannya telah membuat rakyat Nias menderita dan miskin karena banyak dana APBD yang tidak jelas arahnya,” pungkasnya.

Usai melakukan aksi di depan kantor DPRD Nias, massa kembali melakukan aksinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menuntut adanya penegakan hukum dari Kajari Gunungsitoli untuk kasus-kasus korupsi yang marak di Kabupaten Nias. Usai melakukan aksinya, akhirnya massa membubarkan diri dengan berjalan kaki menuju tempat awal mereka di Jalan Yos Sudarso. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*