KPK harus usut tuntas kasus BDB Sumut

hidayat batubara top KPK harus usut tuntas kasus BDB Sumut Kasus suap proyek alokasi dana Bantuan Daerah Bawah (BDB) di Sumatera Utara diduga melibatkan banyak pihak. Penetapan jumlah alokasi dana yang berasal dari APBD Sumut tahun anggaran 2013 tersebut dinilai syarat dengan persekongkolan yang melibatkan pejabat dan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Pengalokasian dana BDB diduga tidak mempertimbangkan jenis dan bentuk permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah, melainkan hany berdasarkan seberapa mampu Bupati/ Walikota mempersiapkan fee kepada Gubernur, Sekda, Kepala Biro Keuangan dan oknum makelar di DPRD Sumut,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Madina, Ahmad Irwandi Nasution kepada Waspada Online, hari ini.

Ahmad menuturkan Dana fee itu berasal dari kontraktor. Dimana untuk memenangkan tender, kontraktor wajib mempersiapkan sejumlah fee untuk diberikan kepada pejabat daerah dan DPRD. Sedangkan sang pengusaha hanya mengambil keuntungan dari proyek yang digarapnya. “Dugaan persekongkolan itu dibuktikan dengan tertangkapnya Bupati Madina, Plt Kadis PU dan Kontraktor oleh KPK pada 15 Mei 2013 lalu,” katanya.

Untuk itu pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus tersebut. Tidak hanya fokus pada penanganan perkara yang melibatkan Bupati Madina. “Karena kejadian penangkapan Bupati Madina oleh KPK merupakan asap dari api yang sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di Sumut, khususnya dalam pengalokasian dana BDB,” papar Ahmad.

Untuk diketahui, KPK menangkap Bupati Madina Hidayat Batubara, Plt Kadis PU Khairil Anwar dan pengusaha Surung Panjaitan dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan di Medan Sumatera Utara, Selasa (14/5) silam. KPK menyita uang sebanyak Rp 1 miliar dari rumah sang Bupati yang diduga sebagai suap dari pihak kontraktor. Suap itu diberikan agar kontraktor mendapatkan proyek dari dana BDB Kabupaten Madina.

Baca Juga :  MK Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Samosir

Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam waktu dekat satu dari tiga tersangka tersebut yakni Surung Panjaitan segera disidangkan di pengadilan Tipikor Medan. Penuntut Umum KPK telah melimpahkan ke pengadilan sejak 25 Juli 2013. Sementara Hidayat dan Khairil masih dalam tahap penyidikan.

Sementara itu  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian tersangka Hidayat Batubara sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, rekomendasi itu diberikan sebagai bagian kelanjutan dari langkah KPK. Dia menuturkan, rekomendasi tersangka kasus dugaan suap pengurusan alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) dari Provinsi Sumut ke Mandailing Natal itu diberikan saat berkasnya mendekati tahap pelimpahan ke pengadilan.

“Penonaktifkan itu adalah kewenangan Kemendagri, KPK hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Kemendagri yang tembusannya ke DPRD untuk menonaktifkan yang bersangkutan,” kata Johan Budi beberapa hari lalu.

Berkas perkara Hidayat, lanjut Johan, dalam waktu dekat ini akan segera dilimpahkan penyidik ke penuntutan dan segera disidangkan. “Surat baru bisa diberikan ketika sudah masuk ke pengadilan artinya ketika sudah menjadi terdakwa,” bebernya.

Berkas Hidayat lanjutnya, akan disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. “Kemungkinan disidang di Medan. Karena tempos delicty (tempat kejadian perkara) di Medan,” tandasnya.

Hidayat Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji berupa uang dari pengusaha bernama Surung Panjaitan. Pemberian uang ini diduga terkait proyek Bantuan Dana Bawahan (DBD) yang dijanjikan Hidayat kepada Surung.

Baca Juga :  Nelayan Sibolga Temukan Tiga Warga Somalia

Hidayat disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain Hidayat, KPK juga menetapkan Surung dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Khairil Anwar sebagai tersangka. Kedua orang ini dikenakan pasal sangkaan yang berbeda.

Surung yang diduga sebagai pihak pemberi uang disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor. Sementara Khairil dijerat dengan pasal yang serupa Hidayat, yakni Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor.

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*