KPK Periksa Delapan Saksi Kasus E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini bakal memeriksa delapan saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. “Mereka akan memberikan keterangan untuk kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha dalam rilis persnya, Jumat, 25 April 2014.

Delapan orang itu adalah Drajat Wisnu Setyawan, Kepala Sub-direktorat Identitas Penduduk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; Isnu Edhi Wijaya, mantan Direktur Utama Percetakan Negara; Yuniarto, Direktur Produksi Percetakan Negara; dan Willy Nusantara Najoan, Direktur Keuangan PT Quadra Solution. KPK juga bakal memeriksa tiga pegawai Kementerian, yakni Pringgo Hadi Tjahyono, Husni Fahmi, dan Suciati; serta seorang pegawai swasta bernama Andres Ginting.

[iklan size=’kiri’]KPK pada Selasa, 22 April 2014, resmi menetapkan Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen dalam kasus tersebut. Sugiharto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana.

Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan lembaganya belum mendapat angka pasti kerugian negara akibat korupsi proyek senilai Rp 6 triliun itu. Angka sementara kerugian negara akibat proyek itu sekitar Rp 1 triliun. “Modusnya bagaimana juga saya belum dapat info,” katanya.

Baca Juga :  FAM Unair - Hancurkan Mafia Pendidikan!

Dibukanya penyelidikan kasus ini, menurut Johan, bukan hanya karena “nyanyian” bekas Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang sering gembar-gembor ada korupsi dalam proyek e-KTP. “Ini dari laporan masyarakat pada 2012,” ujarnya.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*